Sebuah opini yang membangun dari pemikiran Ketua GM FKPPI Kaltim, BASTIAN untuk memajukan pariwisata di Berau.
Media Istana, 28 Januari 2026. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Berau tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan identitas budaya masyarakatnya. Pariwisata yang kuat bukan hanya soal keindahan alam, tetapi tentang bagaimana sebuah daerah mampu menampilkan jati dirinya secara otentik.Di Berau, identitas itu telah lama hidup dan dikenal dalam konsep Babada.
Babada bukan sekadar istilah budaya, melainkan representasi sejarah, ruang hidup, dan peradaban masyarakat Berau yang terbentuk dari tiga unsur utama, yakni Bajau, Banua, dan Dayak. Ketiga unsur ini bukan untuk dipertentangkan, melainkan dipadukan secara proporsional sesuai dengan konteks wilayah dan karakter geografisnya. Inilah fondasi utama yang seharusnya menjadi arah kebijakan pembangunan pariwisata Berau.
Secara historis dan sosiologis, wilayah tengah Kabupaten Berau, khususnya kawasan perkotaan dan sekitarnya, tumbuh dengan dominasi budaya Banua. Nilai-nilai Banua tercermin dalam tata sosial, adat, bahasa, dan tradisi masyarakat kota.
Identitas inilah yang semestinya dimunculkan di pusat-pusat aktivitas wisata perkotaan, baik melalui arsitektur, ornamen, festival budaya, hingga penyelenggaraan kegiatan seni yang berakar pada budaya Banua.
Sementara itu, wilayah hulu Berau memiliki karakter budaya yang kuat dari masyarakat Dayak. Seni tari, musik tradisional, ukiran, ritual adat, serta filosofi hidup masyarakat Dayak merupakan kekayaan budaya yang tidak ternilai.
Pariwisata berbasis sungai, hutan, dan alam pedalaman seharusnya menonjolkan identitas Dayak secara utuh, bukan sekadar simbolik, tetapi menjadi pengalaman budaya yang hidup dan terhormat.
Di kawasan pesisir dan kepulauan, identitas Bajau menjadi ruh utama. Budaya maritim, tradisi hidup di laut, seni musik, tarian, hingga pola arsitektur pesisir Bajau adalah kekuatan besar pariwisata bahari Berau. Ketika wisatawan datang ke Derawan, Maratua, Kaniungan, Kakaban, dan Sangalaki, yang seharusnya mereka rasakan bukan hanya birunya laut, tetapi juga kuatnya identitas Bajau sebagai penjaga peradaban pesisir.
Identitas inilah yang harus dimunculkan secara konsisten. Wisatawan harus mampu mengenali bahwa mereka berada di Berau, bukan di destinasi lain seperti Pulau Rote NTT, Raja Ampat Papua Barat, Bunaken Sulut, Bali, atau Lombok. Tanpa identitas budaya yang jelas, pariwisata akan kehilangan nilai pembeda dan hanya menjadi komoditas visual semata.
Untuk mewujudkan itu, dibutuhkan keberanian regulasi. Pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Berau harus menghadirkan kebijakan yang mengatur integrasi seni dan budaya dalam sektor pariwisata.
Regulasi tersebut dapat mengatur kewajiban penampilan seni budaya lokal secara berkala, penataan ornamen dan arsitektur berbasis identitas Babada, hingga pelibatan seniman dan komunitas adat sebagai aktor utama pariwisata.
Lebih jauh, identitas budaya tidak akan hidup tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Akses internet di pulau-pulau terluar masih belum maksimal, fasilitas umum belum terawat secara optimal, dan pelayanan dasar belum sepenuhnya mendukung aktivitas pariwisata modern.
Kondisi ini menjadi hambatan serius bagi pelaku UMKM dan masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam ekosistem pariwisata.
DPRD Kabupaten Berau memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak berjalan parsial.
Melalui fungsi legislasi, DPRD harus mendorong lahirnya peraturan daerah tentang pariwisata berbasis Babada. Melalui fungsi anggaran, DPRD harus memastikan alokasi APBD berpihak pada penguatan infrastruktur dan kebudayaan.
Melalui fungsi pengawasan, DPRD harus memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan pariwisata juga harus ditempatkan dalam kerangka jangka panjang. Ketergantungan pada sektor pertambangan tidak bisa berlangsung selamanya.
Ketika sumber daya alam menipis, daerah harus memiliki sektor alternatif yang siap menopang ekonomi. Pariwisata berbasis budaya dan alam adalah jawaban yang paling rasional dan berkelanjutan.
APBD yang besar dari sektor ekstraktif seharusnya menjadi modal untuk menyiapkan masa depan pasca tambang. Diversifikasi anggaran ke sektor pariwisata, budaya, dan pengembangan SDM adalah bentuk tanggung jawab antargenerasi. Tanpa itu, daerah berisiko kehilangan arah ketika sumber daya alam tak lagi menjadi andalan.
Pada akhirnya, pariwisata Berau harus dibangun di atas jati diri dan sejarahnya sendiri. Babada sebagai identitas Bajau, Banua, dan Dayak bukan sekadar slogan, melainkan fondasi kebijakan.
Ketika identitas itu dipadukan dengan sarana prasarana yang memadai dan regulasi yang berpihak pada masyarakat, maka pariwisata Berau tidak hanya akan berkembang, tetapi juga berdaulat, berkelanjutan, dan bermartabat.
Hal senada juga dikemukakan oleh Bupati Berau Hj Sri Juniarsih Mas, M.Pd, menyatakan bahwa kekayaan alam seperti batu bara tidak selamanya ada, sehingga sektor pariwisata harus mampu menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dan berpengaruh positif terhadap roda perekonomian masyarakat.
Dalam penyempurnaan RPJMD 2025 – 2029, Bupati menegaskan bahwa Berau akan melakukan pergeseran arah pembangunan berkelanjutan ke sektor non pertambangan dengan pariwisata sebagai fokus utama, selain juga sektor karet, kelapa dalam, dan kawasan swasembada pangan.
Dalam rakor pengembangan pembangunan dan pengembangan pariwisata, Bupati menegaskan komitmen untuk transformasi ekonomi daerah dari industri pertambangan menjadi pariwisata dengan mengajak seluruh perangkat daerah untuk bersinergi mendukung pengembangan sektor ini.
Belajar dari pengalaman, sudah saatnya Berau keluar dari ketergantungan pada sektor pertambangan batu bara dengan beralih ke sektor pariwisata. Ada beberapa opsi yang bisa dilakukan, pengelolah sendiri atau alternatif lainnya, mencari investor dengan menyederhanakan perizinan melalui satu pintu tanpa harus melalui birokrasi yang rumit.
Aroel Mandang
Â
