Di tengah dinamika arah baru pemerintahan nasional, kehadiran Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, bukan sekadar agenda seremonial. Ia adalah penegasan posisi: bahwa Maluku, dari timur Nusantara, berdiri tegak dalam barisan pembangunan nasional. Rakornas yang dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto itu menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah, menyelaraskan visi, dan memastikan bahwa setiap daerah bergerak dalam satu tarikan napas kebijakan negara.
Lebih dari sekadar kehadiran personal, Gubernur Maluku datang dengan kekuatan kolektif. Lengkapnya jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah—mulai dari Wakil Gubernur, DPRD, TNI-Polri, hingga institusi strategis seperti Kejaksaan, BIN, Bank Indonesia, dan BPS—mencerminkan soliditas tata kelola pemerintahan di Maluku. Ini adalah pesan yang jelas: Maluku siap menyerap arahan pusat dan menerjemahkannya secara utuh dalam kebijakan daerah yang stabil, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Arahan Presiden Prabowo mengenai kedaulatan pangan dan energi, pertumbuhan ekonomi inklusif, serta target ambisius pertumbuhan ekonomi nasional hingga delapan persen, menemukan relevansinya di daerah kepulauan seperti Maluku. Di sinilah peran daerah diuji—bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi sebagai mitra strategis yang mampu menyesuaikan kebijakan nasional dengan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan kebutuhan masyarakatnya.
Rakornas yang diikuti ribuan kepala daerah ini menjadi momentum penting untuk menghindari jarak antara kebijakan dan realitas. Bagi Maluku, partisipasi aktif dalam forum nasional ini adalah cermin komitmen: bahwa pembangunan Indonesia Emas 2045 tidak dibangun dari satu pusat kekuasaan semata, melainkan dari kesadaran kolektif seluruh daerah. Dari Sentul, pesan itu mengalir hingga ke timur—bahwa Maluku siap berjalan seirama, menjaga stabilitas, dan berkontribusi nyata bagi masa depan Indonesia.
