Ketua KNPI Kabupaten Buru, Taher Fua, bersama Wakil Ketua OKK DPD II KNPI Kabupaten Buru, Ali Hentihu, mengecam keras tuduhan tidak berdasar yang dialamatkan kepada Kapolda Maluku dan Pangdam XV/Pattimura terkait isu keterlibatan dalam aktivitas tambang ilegal di kawasan Gunung Botak.
Dalam pernyataan resminya, Taher Fua menegaskan bahwa tudingan yang beredar di sejumlah platform tersebut merupakan bentuk fitnah yang berpotensi memecah belah masyarakat serta mencederai nama baik institusi negara.
“Kami menilai tuduhan itu sangat tendensius dan tidak disertai bukti yang jelas. Menyerang kehormatan pimpinan institusi negara dengan isu yang belum terverifikasi adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab,” tegas Taher Fua, Kamis, (12/2)
Ia menambahkan bahwa sebagai pejabat publik, Kapolda Maluku dan Pangdam Pattimura selama ini justru menunjukkan komitmen dalam penegakan hukum, termasuk dalam penertiban aktivitas ilegal di berbagai wilayah Maluku.
Senada dengan itu, Ali Hentihu menyatakan bahwa penyebaran informasi yang belum teruji kebenarannya hanya akan memperkeruh situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Buru.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu liar. Jika ada dugaan pelanggaran, mekanismenya jelas melalui jalur hukum dan lembaga resmi, bukan melalui opini yang menggiring persepsi negatif tanpa dasar,” ujar Ali.
KNPI Buru juga meminta aparat penegak hukum menelusuri sumber penyebaran tudingan tersebut agar tidak berkembang menjadi fitnah yang merusak reputasi individu maupun institusi.
“Kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Jangan sampai ruang publik dipenuhi narasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Taher Fua.
Pernyataan ini sekaligus menjadi seruan agar masyarakat tetap menjaga kondusivitas daerah dan mempercayakan penanganan persoalan tambang ilegal kepada aparat yang berwenang sesuai aturan hukum yang berlaku.
