Mamasa MEDIAISTANA.COM – Pembangunan tiga ruang kelas baru di SMAN 1 Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, menuai polemik serius. Para pekerja bangunan menyatakan keberatan dan menolak penggunaan gedung tersebut lantaran upah kerja mereka hingga kini belum dibayarkan secara lunas, meskipun pembangunan telah rampung 100 persen sejak tahun 2024 lalu.(18/2/2026).
Salah satu pekerja, Daud, yang bertindak sebagai kepala tukang, mengungkapkan bahwa hingga Senin, 16 Februari 2026, sisa upah mereka belum juga dibayarkan. Dari total upah kerja sebesar Rp50.000.000, masih tersisa Rp8.000.000 yang belum diterima.
“Pekerjaan sudah selesai sejak lama, tapi hak kami sebagai pekerja belum dibayar lunas sampai sekarang. Ini sangat merugikan kami,” ungkap Daud kepada Mamasa Media Istana.com.
Saat awak media melakukan konfirmasi kepada Selaming, Kepala Desa Kondo, Kecamatan Mehala’an, Kabupaten Mamasa, yang disebut sebagai pihak yang melakukan mentalangi (pendanaan awal) pembangunan sekolah tersebut, ia membenarkan adanya permasalahan serius dalam pengelolaan dana proyek.
Selaming menjelaskan bahwa dirinya bersama Dahman (Kepala Desa Saluahok, Kecamatan Mehala’an) melakukan pendanaan awal pembangunan tiga ruang kelas tersebut dengan total dana sebesar Rp460.000.000, dengan rincian:
Selaming: Rp410.000.000
Dahman: Rp50.000.000
“Kami sepakat untuk mentalangi dana awal. Setelah pembangunan selesai dan dana resmi cair, akan dilakukan pengembalian dan pembagian hasil sesuai kesepakatan,” jelas Selaming.
Pembangunan tersebut, lanjut Selaming, menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat dengan total anggaran Rp560.000.000. Namun, menurut keterangannya, dana yang disetor ke pembangunan hanya 50 persen, yakni sekitar Rp280.000.000, sementara sisanya tidak pernah disetorkan sepenuhnya.
“Dana DAK sudah cair, tapi yang masuk ke pembangunan hanya sekitar 50 persen. Sisanya tidak disetor. Ini yang menyebabkan banyak hak tidak terbayarkan, termasuk upah pekerja,” tegas Selaming.
Terkait kesepakatan bagi hasil, Selaming menyebut bahwa karena dana yang masuk tidak sesuai perjanjian, pembagian kepada Dahman hanya diberikan sebesar Rp39.000.000, dari dana awal Rp50.000.000 yang sebelumnya dimasukkan Dahman.
“Saya juga masih punya sisa dana yang belum dikembalikan. Itu hak kami, terutama saya pribadi karena saya paling besar mengeluarkan dana awal,” tambahnya.
Selaming juga menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran upah pekerja, termasuk sisa gaji kepala tukang Daud, merupakan dampak langsung dari tidak disetorkannya dana pembangunan secara penuh.
“Ini bukan kemauan kami. Ini akibat dana tidak disetor sesuai total anggaran. Para pekerja menjadi korban,” tutup Selaming.
Kasus ini kini menjadi perhatian masyarakat sekitar dan diharapkan pihak terkait, khususnya instansi berwenang dan aparat penegak hukum, dapat segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara transparan dan adil, demi menjamin hak para pekerja serta kejelasan penggunaan anggaran negara.(Nurdin).
