Jakarta, Mediaistana.com — Dinamika ruang publik terkait isu pertanian kembali memanas, Sahabat Tani Indonesia secara tegas menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap akademisi Feri Amsari, menyusul dugaan penyebaran informasi yang dinilai menyesatkan dan berpotensi memicu ketegangan antara petani dan pemerintah,Langkah ini bukan sekadar respons spontan, melainkan diklaim sebagai bentuk tanggung jawab moral organisasi dalam menjaga stabilitas sektor pertanian nasional.
Perwakilan Sahabat Tani Indonesia, H. Ben Nofri Baso, menilai narasi yang berkembang di publik belakangan ini berpotensi menciptakan persepsi yang keliru terhadap kondisi riil petani di lapangan,“Ketika informasi tidak utuh disampaikan, dampaknya bukan hanya pada opini publik, tetapi juga pada kepercayaan petani terhadap pemerintah, Ini yang kami anggap berbahaya,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (17/4/2026).
Menurutnya, ruang publik yang dipenuhi disinformasi dapat memperkeruh situasi dan bahkan memicu konflik horizontal,Oleh karena itu, pelaporan kepada aparat penegak hukum dianggap sebagai langkah strategis untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga ekosistem informasi tetap sehat.
Di sisi lain, Sahabat Tani Indonesia juga mengapresiasi sikap terbuka aparat kepolisian, khususnya jajaran Polda Metro Jaya, yang dinilai responsif dalam menerima aspirasi masyarakat tani,Ruang dialog yang dibuka dianggap sebagai sinyal positif bahwa negara hadir di tengah keresahan petani,“Ini bukan hanya soal laporan hukum, tapi bagaimana negara memastikan petani tidak menjadi korban dari narasi yang tidak bertanggung jawab,” tambah Ben.
Pengamat menilai, polemik ini mencerminkan semakin sensitifnya isu pertanian di tengah tantangan ketahanan pangan nasional,Di satu sisi, kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari demokrasi, namun di sisi lain, akurasi informasi menjadi kunci agar tidak menimbulkan disorientasi di masyarakat akar rumput.
Sahabat Tani Indonesia berharap, ke depan sinergi antara petani, pemerintah, dan aparat hukum dapat diperkuat, tidak hanya untuk meredam konflik, tetapi juga untuk memastikan bahwa sektor pertanian tetap menjadi pilar utama dalam menjaga kedaulatan pangan Indonesia.
Dengan memanasnya polemik ini, publik kini menanti langkah lanjutan dari aparat penegak hukum, sekaligus klarifikasi dari berbagai pihak agar isu ini tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas.
