Mediaistana.com||Surabaya – Sidang sengketa ahli waris Putra Budiman kembali digelar di Pengadilan Agama Surabaya dengan agenda penentuan kompetensi.
Namun jalannya persidangan kali ini justru memantik sorotan keras: penggugat dan tergugat sama-sama tidak hadir dan hanya diwakili kuasa hukum.(22/4/2026)
Secara hukum, kehadiran pengacara memang sah.
Tetapi dalam perkara yang menyentuh status keluarga dan hak waris, absennya para pihak utama membuat ruang sidang kehilangan momentum penting untuk menggali fakta secara langsung.
Sidang kompetensi yang seharusnya menjadi pintu masuk pembuktian awal justru berjalan tanpa kehadiran pihak yang paling mengetahui inti perkara.
Situasi ini mempertebal pertanyaan publik terhadap arah proses persidangan.
Apakah perkara ini akan dibedah sampai ke akar, atau berhenti pada perdebatan formal di atas kertas?
Sorotan semakin menguat ketika dikaitkan dengan dinamika sebelumnya.
Ketidakhadiran pihak tergugat yang disebut sebagai Ninik telah beberapa kali menjadi perhatian.
Di sisi lain, notaris yang menerbitkan dokumen penting—yang seharusnya menjadi titik krusial pembuktian—juga belum dihadirkan untuk memberikan keterangan langsung.
Rangkaian kondisi ini memunculkan tekanan tajam:
Mengapa para pihak utama tidak hadir dalam sidang yang menentukan arah perkara?
Apakah proses pembuktian nantinya akan benar-benar menyentuh inti sengketa, atau hanya berputar pada aspek prosedural?
Kapan pihak-pihak kunci, termasuk pembuat dokumen, akan dihadirkan untuk diuji keterangannya secara langsung?
Dalam sengketa waris, kehadiran para pihak bukan sekadar formalitas administratif.
Ia menjadi kunci untuk membuka fakta yang tidak selalu tercermin dalam dokumen. Tanpa kehadiran tersebut, proses berisiko kehilangan kedalaman dan kejelasan.
Perkara ini kini menjadi ujian nyata bagi bagaimana proses dijalankan di Pengadilan Agama Surabaya.
Publik menanti apakah setelah tahap kompetensi, persidangan akan bergerak menuju pembuktian yang transparan dan menyeluruh—atau justru terus menyisakan ruang kosong dalam pengungkapan fakta.
Tim kuasa hukum penggugat—Sapto Wibowo, Endang Sulastiawan, Sri Isnenti, dan Rini—menegaskan akan mengajukan bukti baru serta menghadirkan saksi ahli dalam lanjutan sidang di Pengadilan Agama Surabaya.
Langkah ini dipandang sebagai dorongan kuat untuk membuka lapisan fakta yang selama ini dinilai belum tergali sepenuhnya.
Dalam perkara waris, bukti tambahan dan keterangan ahli bukan sekadar formalitas—keduanya dapat menguji keabsahan dokumen, memperjelas status ahli waris, hingga membentuk arah pertimbangan hukum majelis hakim.
Dengan masuknya bukti baru, ruang sidang akan dituntut lebih ketat dalam menguji setiap detail.
Sementara kehadiran saksi ahli akan menjadi elemen penting untuk menilai aspek teknis dan yuridis yang tidak selalu terlihat dari dokumen semata.
Perkembangan ini sekaligus meningkatkan tekanan terhadap jalannya persidangan:
Apakah bukti baru akan diperiksa secara terbuka dan mendalam?
Apakah keterangan saksi ahli akan menjadi bagian penting dalam pertimbangan hukum?
Apakah seluruh proses pembuktian akan dijalankan secara berimbang tanpa perbedaan perlakuan?
Dalam sengketa waris, satu bukti tambahan dapat mengubah posisi hukum para pihak secara signifikan.
Karena itu, setiap tahapan pembuktian harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perkara ini kini berada di titik penentuan.
Publik menunggu apakah Pengadilan Agama Surabaya akan benar-benar membuka ruang pembuktian secara maksimal, sehingga seluruh fakta—termasuk bukti baru dan keterangan ahli—dapat diuji hingga tuntas sebelum putusan dijatuhkan.(red)
