Probolinggo, Mediaistana.com
Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menggelar PBJ Award 2026 sekaligus sosialisasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan berlangsung di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Senin (11/5/2026).
Acara diikuti 150 peserta terdiri dari kepala perangkat daerah, kepala puskesmas, dan pelaku pengadaan di lingkungan Pemkab Probolinggo. Hadir Sekda Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma, serta narasumber Ahli Pengadaan Barang/Jasa Internasional Rahfan Mokoginta.
PBJ Award 2026 menjadi apresiasi bagi perangkat daerah dan pelaku pengadaan dengan kinerja, inovasi, dan integritas terbaik dalam pelaksanaan PBJ tahun anggaran 2025. Ajang ini sekaligus mendorong pengadaan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.
Kategori OPD terbaik diraih Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian sebagai terbaik pertama, disusul BPPKAD terbaik kedua, dan DP3AP2KB terbaik ketiga. Kategori kecamatan terbaik diraih Kecamatan Sukapura, diikuti Kecamatan Paiton dan Kecamatan Kraksaan.
Kategori puskesmas terbaik diraih Puskesmas Sumberasih, disusul Puskesmas Leces dan Puskesmas Bantaran. Kategori bagian, terbaik pertama Bagian Administrasi Pembangunan, diikuti Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Pemerintahan. Kategori khusus pencapaian individu diraih Indri Asmono dan Elsandra Nurista Fibrianti.
Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo Moh. Abdi Utoyo menegaskan kegiatan ini bukan sekadar penghargaan, tapi sarana meningkatkan kualitas tata kelola PBJ. Ini bentuk apresiasi kepada perangkat daerah dan pelaku pengadaan yang menunjukkan kinerja, inovasi, dan integritas luar biasa, katanya.
Menurut Abdi, PBJ Award juga memperkuat komitmen pengadaan bersih serta meningkatkan nilai ITKP dan capaian MCSP area PBJ. Kegiatan ini mendorong peningkatan pemahaman regulasi dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan PBJ, jelasnya.
Abdi memaparkan capaian 2025. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan naik dari 76,45 persen menjadi 84,94 persen, di atas rata-rata nasional 72 persen. Nilai MCSP KPK area PBJ naik dari 92,1 persen menjadi 95,8 persen. SPI dimensi pengelolaan PBJ naik signifikan dari 74,55 persen menjadi 88,54 persen.
Capaian ini menunjukkan tata kelola pengadaan di Kabupaten Probolinggo makin baik, transparan, dan akuntabel. Ke depan seluruh perangkat daerah harus terus tingkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan PBJ, terangnya.
Sekda Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengajak seluruh OPD dan pelaku PBJ memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Saya apresiasi PBJ Award 2026 dan sosialisasi Perpres 46/2025. Ini penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas PBJ, katanya.
Ugas menerangkan perubahan regulasi menitikberatkan pada penggunaan Produk Dalam Negeri, penguatan UMKM, serta optimalisasi e-katalog, termasuk PBJ di desa. Ia mengingatkan PBJ masih jadi area rawan korupsi. Data KPK 2024-2025, sekitar 25 persen kasus berkaitan dengan PBJ. Area PBJ paling rawan. Masih jadi ruang rentan suap, pengaturan proyek, hingga mufakat jahat, tegasnya.
Ia mengajak peserta menjadikan sosialisasi sebagai sarana belajar dan introspeksi. Mawas diri dalam membelanjakan anggaran sesuai aturan. Gunakan kesempatan ini berkoordinasi dan ambil ilmu dari narasumber agar setiap rupiah uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan demi pembangunan yang bersih dan berkeadilan, tambahnya.
Kegiatan juga dimeriahkan aneka produk UMKM Kabupaten Probolinggo sebagai dukungan Produk Dalam Negeri (PDN).
