MEDIAISTANA.COM | BANYUWANGI – Polemik jalan kabupaten di wilayah Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, mulai menemukan titik terang setelah muncul informasi bahwa sebenarnya telah ada kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, pihak PTPN Banyuwangi Raya, dan Perhutani terkait rencana perbaikan jalan tersebut.
Informasi itu mengemuka setelah beredarnya surat undangan resmi Pemerintah Desa Seneporejo yang mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan warga Dusun Silirkrombang untuk menghadiri agenda “Penyampaian Rencana Perbaikan Jalan Kabupaten di Desa Seneporejo”.
Namun di balik agenda tersebut, publik mulai mempertanyakan: jika kesepakatan sebenarnya sudah ada, mengapa penyampaian kepada masyarakat baru dilakukan sekarang?
Salah satu kepala desa di wilayah Glenmore bahkan menyampaikan bahwa komunikasi dan komitmen antar pihak sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa tahun ini memang direncanakan pelaksanaan perbaikan jalan tersebut.
“Yang saya tahu sebenarnya ini sudah ada kesepakatan antara pihak Pemda, PTPN Banyuwangi Raya dan pihak Perhutani, bahwasanya tahun ini akan dilaksanakan perbaikan,” ungkapnya.
Pernyataan itu memperkuat dugaan bahwa persoalan jalan Seneporejo sejatinya bukan lagi soal ada atau tidaknya rencana, melainkan menyangkut keterbukaan informasi dan kepastian pelaksanaan di lapangan.
Kepala desa tersebut juga mengungkap adanya kontribusi dari pihak kebun melalui program CSR. Bahkan menurutnya, bantuan sebelumnya sudah pernah diberikan dan masih akan ada tambahan lagi dalam waktu dekat.
“Karena kebetulan GM Kebun Senepo juga GM Kebun Glenmore. Malah saya tahu kemarin juga dapat CSR dari kebun Rp100 juta dan minggu-minggu ini insya Allah ada tambahan lagi,” lanjutnya.
Meski demikian, ia tetap menegaskan bahwa tanggung jawab utama terhadap jalan tersebut tetap berada di tangan pemerintah daerah karena statusnya merupakan jalan kabupaten.
“Itu juga tanggung jawab dari Pemda, karena itu jalan kabupaten. Maaf, saya cuma menyampaikan sebatas yang saya tahu,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi penting karena selama ini publik cenderung melihat persoalan jalan hanya sebagai tarik ulur antara pemerintah dan perusahaan perkebunan. Padahal dari informasi yang berkembang, tampaknya ada skema kolaborasi yang sedang dibangun antara pemerintah daerah, PTPN, dan Perhutani.
Bahkan disebutkan pula bahwa pihak Kebun Glenmore sebelumnya juga ikut membantu perbaikan jalan di wilayah Glenmore. Fakta tersebut memunculkan pandangan bahwa keterlibatan perusahaan perkebunan dalam pembangunan infrastruktur kawasan sebenarnya bukan hal baru.
Meski begitu, masyarakat tetap meminta agar seluruh proses dilakukan secara transparan dan tidak berhenti di tahap rapat maupun seremoni. Warga ingin kepastian nyata: kapan pekerjaan dimulai, berapa panjang jalan yang diperbaiki, bagaimana kualitas pengerjaannya, dan siapa yang bertanggung jawab jika proyek kembali mangkrak atau rusak dalam waktu singkat.
Sorotan publik juga mengarah pada posisi pemerintah daerah. Sebab jika memang sudah ada kesepakatan lintas pihak sejak awal, maka lambatnya penyampaian informasi kepada masyarakat justru menimbulkan spekulasi dan keresahan yang seharusnya bisa dihindari.
Kini masyarakat menunggu pembuktian di lapangan. Sebab bagi warga, yang dibutuhkan bukan lagi sekadar undangan rapat, koordinasi antar instansi, atau janji perbaikan tahunan. Yang ditunggu adalah jalan yang benar-benar layak dilalui dan keberanian pemerintah membuka seluruh prosesnya secara terang kepada publik.
