Probolinggo, Mediaistana.com
DPRD Kabupaten Probolinggo menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Persetujuan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemkab Probolinggo.
Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo. Rapat dipimpin Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma, Rabu (8/7/2026).
Hadir dalam rapat tersebut Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris, Sekretaris Daerah Ugas Irwanto, unsur Forkopimda, serta seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.
Dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi, seluruh fraksi di DPRD menyatakan menerima dan menyetujui Raperda LPj APBD 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Keenam fraksi tersebut yakni Golkar, PKB, Gerindra, NasDem, PDI Perjuangan, dan PPP.
Berdasarkan LPj APBD 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,51 triliun. Sementara realisasi belanja dan transfer sebesar Rp2,49 triliun, sehingga tercatat surplus sebesar Rp17,64 miliar.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan tercatat Rp173,37 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto sebesar Rp173,37 miliar dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 mencapai Rp191,01 miliar.
Neraca per 31 Desember 2025 menunjukkan total aset sebesar Rp3,14 triliun, total kewajiban Rp100,70 miliar, dan ekuitas dana sebesar Rp3,04 triliun.
Sementara itu, laporan operasional mencatat defisit sebesar Rp26,06 miliar. Defisit itu berasal dari kegiatan operasional dan kegiatan non operasional selama tahun 2025.
Laporan arus kas per 31 Desember 2025 menunjukkan saldo kas akhir sebesar Rp191,01 miliar. Angka ini naik dibanding saldo kas awal 1 Januari 2025 sebesar Rp173,31 miliar.
Dalam kesempatan itu, Bupati dr. Mohammad Haris menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Menurutnya, kepercayaan publik dibangun dari konsistensi pemerintah menjalankan amanah.
Uang rakyat harus betul-betul dipertanggungjawabkan secara terbuka, transparan dan penuh tanggung jawab. Kepercayaan publik dibangun oleh konsistensi dan keberanian kita dalam mempertanggungjawabkan setiap amanah, ujarnya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas pembahasan yang kritis dan konstruktif. Ia menyebut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih bukan tujuan akhir, melainkan penyemangat untuk terus memperbaiki sistem dan meningkatkan pelayanan publik.
