Kota Bogor, Jawa Barat || Mediaistana.com
Polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik. Isu yang semula berkembang di ruang media sosial kini telah bersinggungan dengan proses hukum, sengketa informasi, hingga gugatan yang mempertanyakan sejumlah aspek terkait dokumen dan persyaratan pendidikan.
Pertanyaan publik pun kembali mengemuka: mengapa persoalan ijazah tersebut tidak kunjung benar-benar berhenti? Apakah memang terdapat kejanggalan, atau polemik ini terus bergulir karena perbedaan tafsir, kepentingan politik, serta derasnya informasi di media sosial?
Untuk kasus Joko Widodo, Universitas Gadjah Mada (UGM) secara resmi menyatakan bahwa Jokowi merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM. Dalam klarifikasinya, UGM menyebut Jokowi memulai studi pada 1980 dan dinyatakan lulus pada 5 November 1985. UGM juga menegaskan bahwa data akademik yang dimilikinya mendukung status Jokowi sebagai alumnus.
Polemik tersebut kemudian berkembang ke ranah hukum. Bareskrim Polri pada 2025 menyatakan hasil pemeriksaan forensik terhadap ijazah Jokowi tidak menemukan indikasi ijazah palsu. Sejumlah bukti lain, termasuk keterangan saksi dan dokumen pendukung, juga disebut menjadi bagian dari proses penyelidikan.
Namun, pernyataan resmi tersebut tidak serta-merta menghentikan perdebatan.
Pada 2026, perkara yang berkaitan dengan tuduhan mengenai keaslian ijazah Jokowi masih bergulir di ranah hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, misalnya, kembali menangani permohonan praperadilan yang berkaitan dengan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait isu ijazah tersebut.
DARI SOAL IJAZAH KE SOAL TRANSPARANSI
Di sinilah persoalan menjadi lebih kompleks.
Perdebatan publik tidak hanya menyangkut apakah sebuah ijazah asli atau palsu. Sebagian pihak juga mempertanyakan bagaimana proses verifikasi dilakukan, dokumen apa saja yang dapat dibuka kepada publik, serta sejauh mana masyarakat dapat memperoleh informasi yang dapat diuji secara independen.
UGM sendiri menyatakan bahwa sebagai institusi publik, kampus tersebut terikat ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik. Karena itu, tidak seluruh data pribadi dapat diberikan secara bebas kepada masyarakat.
Persoalan keterbukaan informasi tersebut kemudian menjadi bagian tersendiri dalam polemik. Pada 2025, sengketa informasi mengenai dokumen ijazah Jokowi juga masuk ke proses di Komisi Informasi.
Dengan demikian, terdapat dua persoalan yang harus dibedakan.
Pertama, keaslian dan status akademik seseorang.
Kedua, seberapa jauh dokumen yang berkaitan dengan status tersebut dapat dibuka kepada publik.
Keduanya tidak selalu merupakan persoalan yang sama.
LALU BAGAIMANA DENGAN GIBRAN?
Nama Gibran Rakabuming Raka juga terseret dalam perdebatan berbeda mengenai persyaratan pendidikan pencalonannya sebagai wakil presiden.
Pada September 2026, pakar hukum tata negara Denny Indrayana menjadi pihak yang menggugat keabsahan syarat pendidikan Gibran dalam perkara yang menjadi perhatian publik di Mahkamah Konstitusi.
Perdebatan mengenai Gibran perlu dibedakan dari isu ijazah Jokowi. Persoalannya tidak otomatis sama, karena menyangkut persyaratan pencalonan dan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan.
Karena perkara hukum masih menjadi proses, kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tidak semestinya ditarik hanya berdasarkan narasi media sosial atau potongan dokumen yang beredar.
BENARKAH ADA YANG JANGLAL?
Pertanyaan tersebut sah diajukan publik. Namun jawabannya harus dibangun berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi.
Sebab, dalam polemik ijazah, terdapat dua jenis informasi yang beredar secara bersamaan: klaim mengenai adanya kejanggalan dan keterangan resmi dari institusi maupun aparat yang menyatakan sebaliknya.
UGM secara konsisten menyatakan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan dan memiliki rekam akademik yang mendukung status tersebut. Sementara itu, proses hukum terhadap pihak-pihak yang dituduh menyebarkan tuduhan terkait ijazah juga masih berjalan.
Bahkan, salah satu tokoh yang sebelumnya ikut mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, Rismon Sianipar, kemudian diberitakan menyatakan bahwa ijazah Jokowi dan Gibran asli setelah melakukan kajian lebih lanjut.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa narasi mengenai isu ijazah pun dapat berubah seiring munculnya pemeriksaan dan informasi baru.
PUBLIK BERHAK BERTANYA, TETAPI BUKTI HARUS BERBICARA
Polemik ini pada akhirnya bukan hanya tentang selembar ijazah.
Ia menyentuh persoalan yang lebih besar: kepercayaan publik terhadap pejabat negara, transparansi lembaga publik, perlindungan data pribadi, serta batas antara kritik, dugaan, dan tuduhan.
Publik tentu memiliki hak untuk mempertanyakan dokumen yang berkaitan dengan pejabat publik. Namun, pihak yang menyatakan adanya pemalsuan atau kejanggalan juga memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan bukti yang dapat diuji.
Sebaliknya, lembaga yang menyatakan dokumen atau status akademik seseorang sah juga perlu memberikan penjelasan yang memadai dalam batas yang diperbolehkan hukum.
Karena itu, penyelesaian polemik semestinya tidak berhenti pada perang narasi di media sosial.
Jika memang tidak ada kejanggalan, biarkan proses verifikasi dan bukti menjelaskannya. Jika ada dugaan pelanggaran, biarkan mekanisme hukum mengujinya.
Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan perang klaim.
Publik membutuhkan jawaban yang dapat diverifikasi.
Sebab dalam negara hukum, pertanyaan boleh terus diajukan tetapi kesimpulan seharusnya lahir dari bukti, proses yang transparan, dan keputusan lembaga yang berwenang, bukan sekadar dari viralnya sebuah narasi.
