MEDIAISTANA.COM — JAKARTA – 4 November 2026 — Dugaan adanya tindakan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Jenderal H. Prabowo Subianto, merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Jika dugaan tersebut benar terjadi tanpa kewenangan hukum yang sah, maka tindakan itu harus diusut tuntas hingga mengungkap siapa pelaksana, siapa pemberi perintah, serta siapa aktor intelektual yang diduga berada di balik layar.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut keamanan pribadi seorang Presiden, melainkan menyangkut kehormatan kepala negara, keamanan informasi strategis, kedaulatan, serta kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.
Presiden Prabowo Subianto diminta segera mengambil langkah tegas dengan memastikan seluruh lembaga terkait melakukan pemeriksaan secara profesional, independen, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Sorotan publik turut mengarah kepada nama Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri, terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dugaan tersebut harus mendapatkan klarifikasi dan pemeriksaan apabila terdapat informasi maupun bukti awal yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah: apakah benar terdapat penyadapan terhadap Presiden,Siapa yang melakukan? Apakah ada perintah dari pihak tertentu. Apakah ada keterlibatan oknum pejabat atau jaringan yang memiliki kepentingan tertentu.
Jangan sampai persoalan sebesar ini hanya menjadi polemik tanpa kejelasan. Namun, tidak boleh pula seseorang langsung dinyatakan sebagai pelaku tanpa bukti dan proses hukum.
Kami meminta seluruh institusi negara ikut menjalankan tanggung jawab sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
1. Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI
Diminta memastikan aspek keamanan negara dan perlindungan kepentingan strategis nasional diperiksa secara serius sesuai kewenangan.
2. Kapolri dan Institusi Polri
Diminta memastikan dugaan tindak pidana diperiksa secara profesional, termasuk apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum internal. Pemeriksaan harus bebas dari konflik kepentingan.
3. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri
Diminta menjalankan fungsi penegakan hukum, pengawasan, serta penuntutan sesuai kewenangan apabila ditemukan unsur tindak pidana dan perkara tersebut masuk dalam yurisdiksinya.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Diminta melakukan penelaahan apabila ditemukan indikasi korupsi, penyalahgunaan kewenangan, atau tindak pidana lain yang termasuk dalam kewenangan KPK.
Tidak boleh ada perlindungan terhadap siapa pun apabila bukti menunjukkan adanya pelanggaran hukum.
Di sisi lain, masyarakat juga menyoroti persoalan kedudukan kelembagaan Polri dan sikap Listyo Sigit Prabowo terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Persoalan tersebut harus dibahas secara terbuka berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Polri merupakan institusi negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum. Karena itu, independensi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Jangan sampai perdebatan mengenai kedudukan kelembagaan justru mengalihkan perhatian dari persoalan transparansi dan pertanggungjawaban institusi negara.
Kami meminta Presiden Prabowo Subianto tidak membiarkan dugaan serius ini menggantung tanpa kepastian.
Apabila ditemukan dugaan keterlibatan jenderal aktif, mantan pejabat tinggi, maupun pihak lain, semuanya harus diperiksa berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang sah.
Jangan ada tebang pilih. Jangan ada perlakuan istimewa karena pangkat, jabatan, kedekatan kekuasaan, ataupun pengaruh institusi.
Jika terbukti melakukan penyadapan ilegal atau pelanggaran hukum lainnya, proses sesuai ketentuan pidana yang berlaku.
Apabila dugaan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi fitnah dan kegaduhan nasional.
Kami meminta Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Kejaksaan Agung, Kejari, Kejati, serta KPK menunjukkan bahwa hukum benar-benar berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.
Keamanan Presiden merupakan bagian dari kepentingan nasional. Namun, penegakan hukum juga harus tetap berjalan berdasarkan bukti, bukan asumsi maupun kepentingan politik.
Rakyat Indonesia membutuhkan kepastian hukum. Siapa pun yang terbukti memerintahkan, melakukan, membantu, atau terlibat dalam tindakan melawan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
RED DAVID E,S.E.
