Editorial oleh: Dr. Junaidi Raupele, SE, M.Si.
Ada sesuatu yang menarik sekaligus mengundang pertanyaan serius di balik surat yang diterbitkan Raja Kaiely, Abdullah Wael, tertanggal 9 November 2026, dengan Nomor: 04/RPK-PETI.S/XI/2026, perihal permohonan penertiban penambang emas tanpa izin dan penambangan batu sinabar ilegal di kawasan Anahoni dan Wamsait, Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Surat tersebut ditujukan kepada Bupati Buru c.q. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Sekilas, surat itu tampak sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan pertambangan ilegal di Gunung Botak. Tidak ada yang salah apabila seorang pemimpin adat menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, atau meminta pemerintah daerah mengambil langkah penertiban terhadap aktivitas yang diduga melanggar hukum.
Namun, persoalannya tidak sesederhana itu.
Ada satu pertanyaan mendasar yang justru perlu dijawab oleh Abdullah Wael: Apakah Raja Kaiely memahami siapa yang saat ini memiliki kewenangan pengawasan dan pengamanan kawasan Gunung Botak?
Sebab, berdasarkan informasi mengenai kondisi terkini kawasan tersebut, Gunung Botak berada dalam pengawasan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), dengan pengamanan langsung oleh personel TNI yang telah mendirikan sejumlah pos penjagaan dan hingga kini masih aktif menjalankan tugasnya.
Artinya, kawasan tersebut bukanlah ruang kosong tanpa pengawasan aparat negara. Ada struktur pengamanan, ada personel yang bertugas, dan ada mekanisme koordinasi yang semestinya dihormati oleh setiap pihak.
Lantas, mengapa surat permohonan penertiban justru diarahkan kepada Bupati Buru melalui Kepala Satpol PP?
Sekali lagi, menyampaikan permohonan kepada pemerintah daerah tentu merupakan hak setiap warga negara, termasuk pemimpin adat. Tetapi, substansi surat tersebut patut dicermati secara kritis, terutama ketika di dalamnya bukan hanya meminta penertiban, melainkan juga menentukan titik kumpul dan jam pelaksanaan kegiatan.
Di sinilah letak persoalan yang perlu dijelaskan.
SURAT PERMOHONAN ATAU SEOLAH-OLAH SURAT PERINTAH?
Dalam tata kelola pemerintahan, permohonan dan perintah adalah dua hal yang sangat berbeda.
Permohonan merupakan bentuk penyampaian aspirasi kepada pihak yang memiliki kewenangan. Sementara perintah adalah instruksi yang hanya dapat dikeluarkan oleh pejabat atau institusi yang mempunyai dasar kewenangan.
Seorang Raja Petuanan memiliki kedudukan dan tanggung jawab dalam lingkungan adatnya. Hak menyampaikan aspirasi, memperjuangkan kepentingan masyarakat adat, serta menjaga tanah ulayat tentu patut dihormati.
Tetapi, kedudukan adat tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk mengatur operasi aparat pemerintah, menentukan agenda penertiban, ataupun mengarahkan institusi negara seolah-olah berada di bawah komandonya.
Abdullah Wael perlu memahami batas antara kewenangan adat dan kewenangan pemerintahan.
Raja adalah pemimpin adat, bukan komandan Satpol PP. Raja juga bukan atasan institusi TNI maupun Satgas PKH.
Karena itu, apabila surat tersebut memang dimaksudkan sebagai permohonan, semestinya substansinya disampaikan sebagai aspirasi dan diserahkan kepada pemerintah untuk dipertimbangkan berdasarkan kewenangan, kebutuhan operasional, serta koordinasi antarlembaga.
Bukan justru membangun kesan bahwa agenda penertiban sudah ditentukan oleh pihak yang mengajukan permohonan.
JANGAN SAMPAI SATPOL PP DAN TNI BERADA DALAM SITUASI YANG SALAH.
Ini persoalan yang jauh lebih serius.
Gunung Botak saat ini memiliki aparat TNI yang bertugas menjaga kawasan melalui sejumlah pos pengamanan. Satgas PKH juga menjadi bagian dari mekanisme pengawasan kawasan tersebut.
Dalam situasi demikian, setiap rencana kegiatan penertiban oleh Satpol PP semestinya terlebih dahulu dikoordinasikan dengan unsur pengamanan yang sedang bertugas.
Mengapa?
Karena penertiban kawasan pertambangan bukan sekadar persoalan mengumpulkan personel, menentukan lokasi, kemudian bergerak ke lapangan. Ada aspek keamanan, pembagian tugas, kewenangan sektoral, serta komando operasional yang harus diperhatikan.
Jangan sampai sebuah surat permohonan justru melahirkan agenda lapangan yang tidak terkoordinasi.
Kita tidak ingin Satpol PP datang dengan agenda penertiban, sementara di kawasan tersebut sudah ada personel TNI yang menjalankan tugas pengamanan berdasarkan penugasan tersendiri.
Apakah seluruh agenda itu sudah dikoordinasikan?
Apakah Satgas PKH telah mengetahui rencana tersebut?
Apakah pihak TNI yang menjaga pos-pos pengamanan telah menerima pemberitahuan resmi?
Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab sebelum ada tindakan di lapangan.
Jangan sampai muncul kesalahpahaman antaraparat hanya karena komunikasi dan koordinasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
ABDULLAH WAEL HARUS MEMAHAMI BATAS KEWENANGANNYA.
Kritik ini bukan untuk meniadakan kedudukan Abdullah Wael sebagai Raja Kaiely. Bukan pula untuk menghalangi haknya menyampaikan aspirasi mengenai penertiban tambang ilegal.
Justru karena membawa nama dan simbol kepemimpinan adat, setiap langkah yang dilakukan seharusnya mencerminkan kebijaksanaan, kehati-hatian, dan pemahaman terhadap tata pemerintahan.
Seorang pemimpin adat semestinya menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat adat dan pemerintah, bukan menciptakan situasi yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Jangan sampai jabatan adat digunakan untuk membangun kesan seolah-olah institusi pemerintahan dapat diarahkan berdasarkan kehendak pribadi.
Jika memang Abdullah Wael ingin membantu pemerintah memberantas pertambangan ilegal di Anahoni dan Wamsait, langkah yang lebih tepat adalah menyampaikan data, informasi, dan aspirasi kepada Satgas PKH, pemerintah daerah, aparat TNI, kepolisian, serta instansi teknis terkait.
Biarkan masing-masing institusi bekerja berdasarkan kewenangan dan garis komandonya.
Sebab, pemberantasan tambang ilegal membutuhkan koordinasi negara, bukan kompetisi kewenangan.
GUNUNG BOTAK BUKAN PANGGUNG UNTUK MEMPERTONTONKAN KEKUASAAN.
Persoalan Gunung Botak sudah terlalu panjang. Kerusakan lingkungan, aktivitas pertambangan tanpa izin, persoalan hak ulayat, hingga penataan pertambangan rakyat membutuhkan penyelesaian yang serius dan terukur.
Jangan menambah persoalan baru dengan tindakan yang berpotensi membingungkan aparat di lapangan.
Kalau memang ada aktivitas penambangan emas ilegal maupun pengolahan batu sinabar tanpa izin, silakan laporkan. Sampaikan bukti. Tunjukkan lokasinya. Serahkan kepada institusi yang berwenang untuk menindaklanjutinya.
Tetapi, jangan mencampuradukkan kewenangan adat dengan kewenangan negara.
Kepada Bupati Buru, melalui Kepala Satpol PP, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah surat Nomor 04/RPK-PETI.S/XI/2026 tersebut telah ditindaklanjuti, dan jika iya, apakah rencana kegiatannya sudah dikoordinasikan dengan Satgas PKH serta aparat TNI yang masih bertugas di Gunung Botak.
Pemerintah daerah jangan terburu-buru mengambil langkah lapangan hanya karena adanya permohonan dari pihak tertentu. Setiap tindakan harus memiliki dasar kewenangan, prosedur yang jelas, dan koordinasi lintas institusi.
Pada akhirnya, kita ingin Gunung Botak tertib. Kita ingin tambang ilegal ditindak. Kita ingin lingkungan diselamatkan. Kita juga ingin masyarakat adat dihormati.
Namun, semua itu harus berjalan dalam koridor hukum.
Abdullah Wael, menjadi Raja bukan berarti dapat memerintah semua institusi negara. Ada batas kewenangan yang harus dihormati. Ada aparat yang bekerja berdasarkan komando. Dan ada mekanisme pemerintahan yang tidak boleh diabaikan.
Jangan sampai niat yang diklaim sebagai upaya penertiban justru menimbulkan persoalan koordinasi baru di Gunung Botak.
Sebab, yang dibutuhkan Gunung Botak hari ini bukan pertunjukan siapa paling berkuasa, melainkan ketegasan negara, kepastian hukum, dan kesatuan langkah seluruh aparat.
Jangan benturkan Satpol PP dengan TNI. Jangan pertontonkan tumpang tindih kewenangan. Gunung Botak membutuhkan ketertiban, bukan kegaduhan.
(Redaksi)
