PANGANDARAN, JAWA BARAT | MEDIAISTANA.COM | 23 NOVEMBER 2026 Persoalan dugaan aktivitas pertambangan galian C jenis batu cabluk di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, semakin menjadi perhatian masyarakat. Aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah, mulai dari Kalipucang, Putrapinggan hingga Cintakarya, kini memunculkan pertanyaan serius mengenai legalitas usaha, pengawasan pemerintah, tanggung jawab lingkungan, hingga dugaan penggunaan BBM bersubsidi untuk operasional alat berat.
Masyarakat mempertanyakan apakah seluruh aktivitas pertambangan tersebut benar-benar telah memenuhi ketentuan perizinan atau justru terdapat kegiatan yang berjalan tanpa persyaratan hukum sebagaimana mestinya.
Persoalannya, sejumlah nama dan pihak yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas galian cabluk kini menjadi sorotan. Masyarakat meminta aparat tidak hanya memeriksa pekerja atau operator alat berat, tetapi juga menelusuri pemilik usaha, pemodal, pengendali operasional, pemegang izin, serta pihak yang menikmati keuntungan dari aktivitas pertambangan tersebut.
Di wilayah Kalipucang, nama seseorang yang dikenal masyarakat dengan panggilan Bos Uci menjadi salah satu pihak yang diminta untuk diklarifikasi terkait dugaan aktivitas pertambangan batu cabluk.
Masyarakat mempertanyakan siapa pemilik sebenarnya, siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional, dan apakah lokasi pertambangan tersebut memiliki izin yang masih berlaku.
Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, tunjukkan dokumen legalitasnya. Namun, apabila ditemukan aktivitas tanpa izin atau pelanggaran ketentuan pertambangan, aparat harus mengambil tindakan sesuai hukum.
Jangan sampai muncul persepsi bahwa suatu kegiatan usaha dapat berlangsung tanpa pemeriksaan yang transparan.
Sorotan berikutnya mengarah ke wilayah Putrapinggan. Informasi yang disampaikan masyarakat menyebutkan adanya dugaan keterkaitan seorang kepala desa dengan aktivitas pertambangan yang diduga dikelola oleh pihak keluarganya.
Ini bukan persoalan yang boleh dianggap ringan.
Jika benar terdapat hubungan keluarga, kepemilikan usaha, pengelolaan tambang, atau keterlibatan pejabat publik, maka seluruh hubungan tersebut perlu diperiksa secara objektif.
Apakah kepala desa memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung. Apakah terdapat konflik kepentingan? Siapa pemegang izin pertambangan. Siapa yang menerima hasil usaha. Apakah penggunaan lahan dan kegiatan operasional sudah sesuai ketentuan.
Semua pertanyaan itu harus dijawab berdasarkan dokumen dan fakta, bukan sekadar bantahan ataupun pernyataan sepihak.
Jabatan publik bukan tempat untuk membangun perlindungan bagi kepentingan bisnis keluarga. Jika tidak ada pelanggaran, buktikan secara terbuka. Jika ditemukan pelanggaran, proses tanpa pandang bulu.
Di wilayah Cintakarya, nama Wa Jahe turut menjadi perhatian masyarakat. Informasi yang berkembang menyebutkan aktivitas galian cabluk tersebut diduga dikelola oleh anaknya.
Aparat penegak hukum diminta memastikan siapa pemilik usaha, siapa pemegang izin, siapa penanggung jawab kegiatan, serta bagaimana hubungan pihak-pihak tersebut dengan operasional pertambangan.
Jangan hanya memeriksa nama yang terlihat di lapangan. Telusuri siapa pengendali sebenarnya.
Apabila ditemukan pelanggaran, siapa pun pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum.
Inilah yang harus dijawab pemerintah dan aparat penegak hukum.
Apakah seluruh lokasi sudah diperiksa. Apakah dokumen perizinannya sudah diverifikasi. Apakah pemerintah mengetahui siapa pemilik dan pengelola masing-masing tambang. Apakah pengawasan lingkungan benar-benar dilakukan.
Sebelumnya, pada Desember 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pernah melakukan penutupan terhadap dua lokasi tambang batu kapur tanpa izin di Kecamatan Kalipucang.
Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan legalitas pertambangan di Pangandaran membutuhkan pengawasan berkelanjutan.
Masyarakat tidak ingin pemerintah hanya bergerak ketika persoalan sudah ramai diberitakan. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten, termasuk terhadap lokasi-lokasi lain yang belum mendapatkan pemeriksaan terbuka.
Persoalan berikutnya yang tidak kalah serius adalah dugaan penggunaan BBM bersubsidi untuk mendukung kegiatan operasional alat berat di lokasi pertambangan.
Masyarakat meminta aparat mengusut informasi mengenai dugaan pembelian BBM subsidi melalui sejumlah SPBU di Kabupaten Pangandaran.
Jika dugaan ini terbukti, persoalannya bukan hanya mengenai penggunaan bahan bakar, tetapi juga menyangkut ketepatan sasaran subsidi yang seharusnya dinikmati kelompok masyarakat yang berhak.
BPH Migas, Pertamina, kepolisian, dan instansi terkait diminta tidak menutup mata.
Periksa:
1. SPBU yang diduga menjadi sumber pembelian BBM.
2. Identitas pembeli, penerima, dan pihak yang membiayai pembelian.
3. Bukti transaksi dan pola pembelian berulang.
4. Kendaraan atau sarana pengangkut BBM.
5. Tujuan penggunaan BBM dan kesesuaiannya dengan aturan.
6. Kemungkinan adanya penyimpangan distribusi atau keterlibatan oknum.
7. Pertanggungjawaban pihak yang terbukti terlibat.
Jangan hanya mengejar orang yang membeli BBM di lapangan. Jika terdapat jaringan distribusi yang menyimpang, telusuri sampai kepada pihak yang mengatur, menyediakan, dan memperoleh keuntungan.
Masyarakat Kabupaten Pangandaran meminta perhatian Presiden RI Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar memberikan perhatian serius terhadap dugaan aktivitas pertambangan yang dipersoalkan tersebut.
Semangat pemberantasan praktik ilegal harus dibuktikan melalui tindakan nyata.
Jangan sampai rakyat hanya mendengar instruksi pemberantasan pelanggaran, sementara di daerah masih muncul pertanyaan mengenai aktivitas usaha yang diduga tidak memenuhi ketentuan.
Masyarakat meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Jika ditemukan pengusaha yang menjalankan kegiatan tanpa izin, tindak sesuai hukum. Jika ditemukan penyalahgunaan BBM subsidi, usut jalur distribusinya. Jika ditemukan pejabat atau aparat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau memberikan perlindungan terhadap kegiatan ilegal, proses sesuai ketentuan hukum.
Tidak boleh ada perlakuan khusus karena kedekatan, jabatan, hubungan keluarga, kekuatan modal, ataupun pengaruh tertentu.
Sejumlah ketentuan yang relevan untuk diperiksa aparat antara lain:
– UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk ketentuan mengenai perizinan dan sanksi pertambangan tanpa izin.
– UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah, terkait kewajiban lingkungan dan pertanggungjawaban atas pencemaran atau kerusakan lingkungan.
– UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah, terkait penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.
– Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pencegahan konflik kepentingan apabila ditemukan keterlibatan pejabat desa dalam kegiatan usaha yang diperiksa.
Penerapan pasal dan sanksi harus berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, kewenangan instansi, serta unsur pelanggaran yang benar-benar terpenuhi.
1. Presiden Prabowo Subianto diminta memberikan perhatian terhadap dugaan persoalan pertambangan galian cabluk di Pangandaran.
2. Kapolri diminta memastikan jajaran kepolisian melakukan pemeriksaan profesional terhadap lokasi Kalipucang, Putrapinggan, dan Cintakarya.
3. Kapolda Jawa Barat diminta mengoordinasikan pemeriksaan dan membuka ruang pengaduan masyarakat.
4. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi diminta memastikan pengawasan perizinan pertambangan dan lingkungan berjalan efektif.
5. Nama Bos Uci, pihak keluarga kepala desa di Putrapinggan, serta pihak Wa Jahe di Cintakarya diminta diberikan kesempatan klarifikasi dan diperiksa keterkaitannya berdasarkan bukti.
6. BPH Migas dan Pertamina diminta menelusuri dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi.
7. Inspektorat dan instansi pengawas terkait diminta memeriksa kemungkinan konflik kepentingan maupun penyalahgunaan kewenangan apabila terdapat bukti awal.
8. Kegiatan yang terbukti melanggar ketentuan harus dikenai tindakan administratif maupun proses pidana sesuai unsur dan peraturan perundang-undangan.
Pangandaran adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada pengusaha, pejabat, keluarga pejabat, maupun siapa pun yang berada di atas hukum.
Masyarakat tidak meminta uang. Masyarakat tidak meminta keuntungan. Masyarakat hanya meminta kepastian bahwa kekayaan alam dikelola secara legal, lingkungan dilindungi, subsidi negara tidak disalahgunakan, dan aparat menjalankan tugasnya secara profesional.
Jangan sampai keuntungan pertambangan hanya dinikmati segelintir pihak, sementara masyarakat harus menanggung dampak kerusakan lingkungan, gangguan infrastruktur, dan potensi kerugian negara.
Bongkar apabila ditemukan pelanggaran. Periksa siapa pun yang bertanggung jawab. Telusuri sampai ke pemilik modal dan pihak yang menikmati hasilnya. Jangan berhenti pada operator lapangan.
Hukum harus berlaku sama. Tidak boleh ada pembiaran, tidak boleh ada perlindungan terhadap pelanggaran, dan tidak boleh ada kompromi terhadap tindakan yang terbukti merugikan negara serta masyarakat.
Suara Aspirasi Masyarakat, Kontrol Sosial, dan Pengawasan Publik.
Mediaistana.com
RED David E,S.E.