JAKARTA | MEDIAISTANA.COM 23 November 2026
Forum Masyarakat Indonesia (FORMASI) mendesak Kapolri agar segera menindaklanjuti berbagai dugaan persoalan serius yang menyeret isu penguasaan sektor pertambangan, dugaan keterlibatan oknum di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.
Desakan tersebut disampaikan FORMASI melalui pernyataan resmi yang beredar dan menjadi perhatian publik. FORMASI meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan berbagai dugaan tersebut berhenti sebatas polemik, melainkan menindaklanjutinya melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional, transparan, serta berdasarkan alat bukti.
FORMASI mendesak Kapolri memeriksa sosok yang dalam materi pernyataan mereka disebut sebagai “Anak Mantan Kapolri LSP”, yang dituding memiliki pengaruh atau keterkaitan dengan penguasaan sektor pertambangan di Indonesia.
FORMASI meminta aparat penegak hukum menelusuri kebenaran dugaan tersebut, termasuk kepemilikan perusahaan, hubungan bisnis, perizinan pertambangan, serta kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan.
Menurut FORMASI, sumber daya alam Indonesia merupakan kekayaan negara yang harus dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan menjadi sumber keuntungan bagi kelompok tertentu melalui praktik yang melanggar hukum.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, aparat diminta mengusutnya tanpa melihat latar belakang keluarga, jabatan, maupun kedekatan politik pihak yang bersangkutan.
FORMASI juga meminta dilakukan penelusuran terhadap dugaan keterlibatan oknum di lingkungan Kementerian ESDM dalam praktik yang berpotensi merugikan kepentingan negara.
Pemeriksaan, menurut FORMASI, perlu mencakup proses penerbitan dan pengawasan izin pertambangan, hubungan antara pejabat dengan perusahaan tambang, serta kemungkinan adanya konflik kepentingan.
Jika ditemukan bukti pelanggaran administrasi, penyalahgunaan kewenangan, atau tindak pidana, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Kementerian ESDM juga diminta memberikan penjelasan terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai tata kelola pertambangan nasional.
Poin lain yang menjadi sorotan FORMASI adalah dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia serta tudingan adanya keterlibatan sejumlah elite politik.
FORMASI meminta Polri dan aparat penegak hukum terkait mengungkap apakah benar terjadi tindakan penyadapan ilegal, siapa pihak yang bertanggung jawab, bagaimana mekanismenya, serta apakah terdapat unsur tindak pidana atau ancaman terhadap keamanan negara.
Dugaan tersebut harus diuji berdasarkan bukti digital, keterangan saksi, hasil pemeriksaan forensik, dan alat bukti lain yang sah menurut hukum.
FORMASI menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang menggunakan kekuasaan, jabatan, maupun pengaruh politik untuk menghalangi proses penegakan hukum.
FORMASI mendesak Kapolri, Kejaksaan Agung, KPK, serta lembaga pengawas terkait untuk menjalankan kewenangannya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Penanganan perkara harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk KUHP, KUHAP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan terkait pertambangan dan keamanan negara sesuai unsur perkara yang ditemukan.
FORMASI juga meminta agar setiap pihak yang disebut dalam tudingan memperoleh hak untuk memberikan klarifikasi dan membela diri. Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
FORMASI menegaskan bahwa tuntutan mereka berangkat dari kepentingan publik, yakni memastikan kekayaan alam negara tidak disalahgunakan dan seluruh dugaan pelanggaran hukum ditangani secara terbuka.
Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar pernyataan atau polemik yang berkepanjangan.
Kapolri diminta memberikan perhatian terhadap laporan dan informasi yang disampaikan masyarakat, menelusuri setiap dugaan berdasarkan bukti, serta menyampaikan perkembangan penanganannya secara transparan
Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum hanya karena seseorang berasal dari keluarga pejabat, mantan pejabat, ataupun kalangan elite politik.
Negara hukum harus berdiri di atas konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kepentingan bangsa, keselamatan negara, serta pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun individu.
Mengawal aspirasi masyarakat, transparansi, dan penegakan hukum di Indonesia.
Mediaistana.com
Red David E,SE.