JAKARTA | MEDIAISTANA.COM | 22 NOVEMBER 2026
– Agenda pembenahan dan pembersihan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran kepolisian. Dari tingkat Mabes Polri, Polda Metro Jaya, seluruh Polda, Polres hingga Polsek, tidak boleh ada ruang bagi oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Sejalan dengan arahan dan mandat kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, masyarakat menuntut pembenahan institusi Polri dilakukan secara menyeluruh, tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Ada tiga persoalan serius yang harus menjadi sasaran utama pengawasan internal kepolisian: **narkoba, pungutan liar (pungli), dan dugaan keterlibatan oknum aparat sebagai pembeking aktivitas usaha ilegal maupun jaringan kejahatan.
Jangan sampai aparat yang seharusnya berdiri paling depan dalam memberantas kejahatan justru diduga terlibat melindungi praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 dan Pasal 14, menegaskan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Ketentuan tersebut harus menjadi landasan moral dan hukum seluruh anggota kepolisian.
Bahkan, perubahan ketiga melalui UU Nomor 5 Tahun 2026 memperkuat pengaturan mengenai profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta fungsi pengawasan kepolisian.
Pertanyaannya, bagaimana kepercayaan masyarakat dapat terjaga apabila masih ditemukan anggota yang diduga menyalahgunakan jabatan, melakukan pungli, atau memberikan perlindungan kepada kegiatan yang melanggar hukum.
Tidak boleh ada pembiaran. Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan bukti dan diproses sesuai ketentuan hukum.
Pemberantasan narkotika tidak boleh hanya menyasar pengedar kecil, kurir, maupun pengguna, sementara dugaan keterlibatan jaringan yang lebih besar tidak diungkap.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan pidana dalam KUHP Nasional, UU Nomor 1 Tahun 2023, harus menjadi landasan penegakan hukum sesuai perbuatan dan ketentuan yang berlaku.
Terhadap anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran narkotika, harus dilakukan pemeriksaan secara objektif, termasuk pemeriksaan terhadap aliran dana, komunikasi, hubungan dengan jaringan, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Apabila terbukti melakukan tindak pidana, proses pidana harus berjalan tanpa perlindungan jabatan.
Jangan sampai pemberantasan narkoba hanya menjadi slogan, sementara masyarakat terus menjadi korban peredaran barang haram tersebut.
Praktik pungli, pemerasan, dan permintaan uang secara melawan hukum dengan memanfaatkan jabatan merupakan persoalan serius yang tidak boleh ditoleransi.
Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara melalui penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu atau melakukan pembayaran.
Penerapannya terhadap anggota Polri harus memperhatikan status hukum, unsur tindak pidana, serta ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Pasal 482 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana pemerasan.
Masyarakat tidak boleh dipaksa mengeluarkan uang untuk mendapatkan pelayanan yang seharusnya menjadi kewajiban aparat.
Pelayanan kepolisian bukan ladang pungutan pribadi!
Masyarakat juga meminta perhatian serius terhadap dugaan keterlibatan oknum aparat yang memberikan perlindungan kepada usaha ilegal, aktivitas perjudian, peredaran narkoba, perdagangan barang terlarang, maupun kegiatan lain yang bertentangan dengan hukum.
Apabila terdapat informasi dan bukti mengenai dugaan hubungan antara oknum aparat dengan pelaku usaha ilegal, Propam dan fungsi pengawasan terkait harus melakukan pemeriksaan secara independen dan profesional.
Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap mereka yang mempunyai uang, kekuasaan, dan jaringan perlindungan.
Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri menjadi landasan penting untuk menegakkan integritas, profesionalitas, serta tanggung jawab anggota kepolisian.
Pelanggaran kode etik harus ditangani melalui mekanisme yang berlaku.
Apabila pelanggaran terbukti dan memenuhi persyaratan, sanksi dapat dijatuhkan hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Tidak ada alasan mempertahankan anggota yang terbukti mencoreng nama baik institusi dan menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi.
Masyarakat meminta pengawasan internal Polri bekerja secara nyata, bukan sekadar menerima laporan kemudian membiarkannya tanpa kepastian.
Beberapa langkah yang harus menjadi perhatian:
– Melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang diduga terlibat narkoba.
– Menindaklanjuti laporan pungli dan dugaan pemerasan.
– Mengusut dugaan pembekingan usaha ilegal.
– Memeriksa kemungkinan keterlibatan atasan maupun jaringan yang lebih luas berdasarkan bukti.
– Menindaklanjuti laporan masyarakat secara transparan.
– Memberikan perlindungan kepada pelapor sesuai ketentuan hukum.
– Mengumumkan perkembangan penanganan perkara sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan.
Propam Polri, Itwasum Polri, dan Komisi Kepolisian Nasional harus menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.
Masyarakat tidak membutuhkan janji kosong. Yang dibutuhkan adalah bukti bahwa institusi kepolisian benar-benar bersih dan berani menindak anggotanya sendiri apabila terbukti melanggar hukum.
Pembersihan harus berlaku dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Jangan hanya anggota berpangkat rendah yang diperiksa, sementara dugaan keterlibatan pihak lain tidak pernah disentuh.
Apabila ditemukan bukti adanya pembiaran, penyalahgunaan kewenangan, atau perlindungan terhadap pelaku kejahatan, semuanya harus diperiksa sesuai prosedur hukum.
Negara tidak boleh kalah oleh oknum. Institusi Polri tidak boleh dijadikan tameng kepentingan pribadi.
Masyarakat mengingatkan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama bagi institusi kepolisian. Kepercayaan tersebut tidak dapat dibangun melalui pencitraan, melainkan melalui tindakan nyata, keberanian menegakkan hukum, dan keteladanan seluruh anggota.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto diharapkan memastikan agenda pembenahan berjalan sampai ke seluruh tingkatan organisasi.
Jangan ada perlindungan terhadap oknum. Jangan ada kompromi terhadap tindak pidana. Jangan ada pembiaran terhadap praktik pungli, narkoba, maupun dugaan pembekingan usaha ilegal.
Seragam kepolisian adalah amanah negara, bukan alat untuk mencari keuntungan pribadi.
Mediaistana.com – Mengawal aspirasi masyarakat, mengkritisi penyalahgunaan wewenang, dan mendukung penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Landasan hukum dan referensi
UU Nomor 2 Tahun 2002 jo. UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. JDIH BPK +1
UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. JDIH BPK +1
Pasal 482 KUHP mengenai pemerasan. Literasi Hukum
Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. JDIH BPK +1
Pasal 12 huruf e UU Tipikor, dengan memperhatikan ketentuan pencabutan sebagian dan peralihan KUHP Nasional. Pasal.id +1
Red David E,SE.