Saumlaki,mediaistana.com -Raksasa gas Blok Masela kembali digoyang isu panas. Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara terang-terangan mulai menabuh genderang perang terhadap skema darat (onshore).

‎Mereka kini bergerak masif menggalang kekuatan pemuda untuk mendesak Pemerintah Pusat mengembalikan proyek ke tengah laut (offshore).

‎Ketua DPD KNPI Kepulauan Tanimbar, Alex Belay, menegaskan bahwa pemuda Tanimbar tidak boleh lagi hanya menjadi penonton di tengah karut-marut pengelolaan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

‎”Kita tidak perlu ragu! Aspirasi anak muda Tanimbar harus satu suara: alihkan skema onshore kembali ke offshore,” tegas Belay dengan nada tinggi, Jumat (13/11/2026)

‎”Ngopi Bareng” Jadi Amunisi Perlawanan

Bukan sekadar gertakan, KNPI tengah mematangkan agenda “Ngopi Bareng Pemuda”. Forum ini bukan sekadar ajang kumpul santai, melainkan kawah candradimuka untuk merumuskan pernyataan sikap resmi pemuda “Bumi Duan Lolat”. Targetnya jelas: memaksa Jakarta mendengar suara dari ujung timur Indonesia agar skema Blok Masela segera dirombak.

Sentil Pemda: “Jangan Jadi Pemadam Kebakaran, Akar Masalah Dipelihara!”

Alasan KNPI bersikap keras bukan tanpa dasar. Belay membongkar fakta pahit tentang potensi ledakan konflik sosial jika proyek tetap dipaksakan di darat. Ia menilai skema onshore hanya menjadi “bom waktu” yang menciptakan gesekan horizontal antar-warga maupun konflik vertikal dengan pemerintah.

‎Tak tanggung-tanggung, Belay melontarkan kritik pedas kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Tanimbar yang dinilai mandul dalam menangani gejolak di masyarakat.

‎”Pemerintah Daerah gagal total meredam konflik. Mereka hanya bertindak bak pemadam kebakaran saat api sudah membesar, sementara akar masalahnya seolah-olah dipelihara agar konflik terus bersemi,” sindir Belay tajam.

Demi Ketahanan Energi, Bukan Sekadar Janji

KNPI Tanimbar berargumen bahwa skema offshore adalah jalan tol menuju ketahanan energi nasional yang dicanangkan Presiden. Menurut mereka, skema onshore yang berlarut-larut hanya membuang waktu, menguras energi, dan mengorbankan masyarakat lokal sebagai tumbal ambisi yang tak kunjung terealisasi.

‎”Jika skema offshore dijalankan, ruang konflik tertutup, dan target energi nasional akan jauh lebih cepat tercapai. Pilihannya cuma satu: selamatkan masyarakat atau pelihara konflik?” pungkasnya.