Kawasan Gunung Botak kembali menjadi perhatian serius pemerintah bersama unsur TNI dan Polri. Pada Rabu (6/5/2026), Bupati Buru Ikram Umasugi turut mendampingi Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, serta Pangdam Pattimura dalam kunjungan kerja ke kawasan bekas tambang emas ilegal tersebut.
Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah terpadu pemerintah dalam memastikan penataan kawasan Gunung Botak berjalan optimal, aman, dan berkelanjutan. Selain meninjau kondisi lapangan, rombongan juga membahas langkah lanjutan pasca-penertiban tambang ilegal yang selama ini menjadi perhatian serius karena berdampak pada aspek keamanan, lingkungan, dan sosial masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ikram Umasugi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengawal proses penataan kawasan agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Buru. Ia menekankan bahwa penertiban tambang ilegal harus menjadi momentum untuk membangun tata kelola sumber daya alam yang lebih baik, legal, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Dalam sambutannya, Bupati juga menyampaikan harapan agar seluruh proses yang telah dilakukan dapat membawa dampak positif secara luas. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah serta mendukung arah kebijakan pemerintah.
“Penataan ini bukan hanya soal penertiban, tetapi juga bagaimana kita memastikan ke depan masyarakat Buru bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan,” ujar Bupati.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh elemen Forkopimda dalam menjaga kawasan tetap kondusif. Menurutnya, tanpa kolaborasi yang kuat, upaya pencegahan kembalinya aktivitas ilegal akan sulit dilakukan secara berkelanjutan.
Rombongan juga melihat langsung kondisi terkini di lapangan, di mana kawasan Gunung Botak kini mulai menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan sebelumnya. Area yang dulu dipenuhi aktivitas penambangan tanpa izin kini tampak lebih terkendali berkat upaya penertiban dan pengawasan yang terus dilakukan.
Pemerintah daerah berharap langkah ini menjadi awal dari pengelolaan kawasan yang lebih tertata, legal, dan mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buru secara keseluruhan.
