MEDIAISTANA.COM – 9 Juni 2026 – Bandung, -– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan permintaan tegas kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar ke depan tidak lagi hanya mengandalkan metode uji sampel (sampling) dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.
Menurutnya, pendekatan tersebut dinilai belum cukup untuk menggambarkan kondisi sesungguhnya tata kelola keuangan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Permintaan tersebut disampaikan setelah Pemprov Jawa Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-15 kalinya secara berturut-turut. Namun bagi Dedi Mulyadi, capaian WTP tidak boleh dijadikan alasan untuk berpuas diri.
Menurutnya, penghargaan tersebut harus menjadi titik awal untuk membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Kita tentu bersyukur atas raihan WTP yang kembali diperoleh Jawa Barat. Namun yang lebih penting adalah bagaimana laporan keuangan itu benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Karena itu saya berharap BPK tidak hanya melakukan audit berdasarkan sampel, tetapi memeriksa seluruh laporan keuangan secara lebih komprehensif,” ujarnya.
Dedi menilai bahwa pemeriksaan menyeluruh sangat penting untuk menemukan berbagai kelemahan administrasi yang selama ini mungkin belum terdeteksi dalam proses audit berbasis sampling. Salah satu sektor yang menjadi perhatian khusus adalah tata kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang selama ini melibatkan ribuan satuan pendidikan dengan nilai anggaran yang sangat besar.
Menurutnya, semakin luas cakupan pemeriksaan, maka semakin besar peluang untuk menemukan titik-titik lemah yang perlu diperbaiki sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar di kemudian hari.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari laporan keuangan yang mendapat predikat baik, tetapi juga dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang mereka rasakan secara langsung.
“Jangan sampai kita hanya bangga pada angka-angka dan penghargaan administratif. Yang lebih penting adalah apakah masyarakat merasakan manfaat pembangunan, apakah pelayanan publik berjalan baik, dan apakah anggaran benar-benar digunakan secara efektif,” tegasnya.
Selain mendorong perluasan audit, Dedi juga menyoroti persoalan fiskal yang menurutnya masih menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia berharap BPK dapat berperan aktif membantu proses rekonsiliasi keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Permasalahan tersebut berkaitan dengan keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sepanjang tahun 2025 yang berdampak langsung terhadap arus kas daerah.
Di sisi lain, Jawa Barat memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pemerintah pusat. Kondisi ini menciptakan situasi yang dinilai perlu segera diselesaikan melalui mekanisme rekonsiliasi yang adil dan transparan.
“Pemprov Jawa Barat memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada pemerintah pusat. Namun di sisi lain, pemerintah pusat juga memiliki kewajiban berupa Dana Bagi Hasil yang hingga kini masih terdapat yang belum tersalurkan. Karena itu diperlukan rekonsiliasi agar seluruh kewajiban dan hak masing-masing pihak dapat diselesaikan secara baik,” kata Dedi.
Keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat tersebut, menurutnya, turut berdampak pada penundaan pembayaran kepada sejumlah pihak ketiga, termasuk kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan di berbagai daerah.
Padahal, dari sisi pendapatan daerah, Jawa Barat dinilai mampu menjaga realisasi penerimaan daerah tetap sesuai target. Ketidakpastian jadwal pencairan transfer pusat justru menjadi faktor yang mempersulit pengelolaan kas daerah.
Dedi menegaskan bahwa kepastian jadwal transfer anggaran dari pemerintah pusat sangat penting agar pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan dan pembayaran program pembangunan secara lebih tertib dan tepat waktu.
Sementara itu, Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi menyambut baik komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. BPK juga mendukung upaya penyelesaian berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan, termasuk pembenahan sistem administrasi pengelolaan Dana BOS di lingkungan sekolah.
Pernyataan Dedi Mulyadi tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa reformasi tata kelola keuangan daerah tidak boleh berhenti pada pencapaian opini WTP semata. Transparansi, pengawasan menyeluruh, serta keberanian mengungkap dan memperbaiki kelemahan administrasi dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat.
Dengan dorongan agar audit dilakukan secara lebih luas dan mendalam, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap kualitas akuntabilitas keuangan daerah dapat meningkat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah.
Red : David E,S.E.
