Aktivitas penebangan kayu yang diduga masih berlangsung di kawasan hutan sekitar Bendungan Waelo dan Waetina, Kabupaten Buru, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan sumber air bagi ribuan hektar lahan persawahan yang menjadi tulang punggung pangan dan ekonomi warga.
Padahal, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subiyanto, sebelumnya telah menegaskan kepada jajaran pemerintah terkait, termasuk Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah, agar tidak menerbitkan izin baru penebangan kayu di kawasan hutan serta segera mencabut izin HPH yang bermasalah.
Namun, di lapangan, sebuah perusahaan yang diidentifikasi sebagai PT. HTI WWI disebut-sebut masih melakukan aktivitas penebangan di wilayah hulu bendungan. Lokasi tersebut sangat krusial karena menjadi sumber irigasi bagi sekitar 700 hektar sawah di Desa Waelo serta sekitar 900 hektar sawah di wilayah Waetina dan Waeflan.
Warga mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari aktivitas tersebut, mulai dari berkurangnya debit air hingga potensi kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu produktivitas pertanian. “Kalau hutan di atas bendungan terus ditebang, kami yang di bawah ini akan merasakan dampaknya langsung. Sawah kami bisa kering,” ujar salah satu warga setempat, Rabu,(15/4/2026)
Selain itu, perusahaan tersebut juga dituding tidak melakukan reboisasi atau penanaman kembali di area yang telah ditebang, yang semakin memperparah risiko kerusakan ekosistem.
Lebih jauh, muncul dugaan adanya keterlibatan oknum pejabat dalam membiarkan aktivitas tersebut tetap berjalan. Hal ini memicu kecurigaan publik terhadap lemahnya pengawasan serta kemungkinan adanya praktik penyalahgunaan wewenang di tingkat daerah.
Masyarakat kini mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh. Mereka meminta penghentian aktivitas penebangan, evaluasi izin operasional perusahaan, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus melindungi ketahanan pangan masyarakat. Tanpa langkah tegas, dampak yang ditimbulkan dikhawatirkan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup ribuan petani di Pulau Buru dan sekitarnya.(Ahmad)
