FABEM Desak Prabowo Pecat Menteri Haji dan Umrah Terkait Pengangkatan Dua Anaknya Sebagai Tenaga Ahli
BOGOR — mediaistana.com
Polemik pengangkatan dua anak Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf sebagai tenaga ahli di kementerian yang dipimpinnya terus memanas. Ketua Forum Alumni BEM (FABEM), Zainuddin Arsyad, secara resmi meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas, termasuk memecat menteri terkait jika terbukti terjadi pelanggaran prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Asal Muasal Polemik
Kasus mencuat setelah beredar salinan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Menteri. Dalam dokumen tersebut, tercantum dua putra Gus Irfan — Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz — masuk dalam daftar sembilan nama tenaga ahli kementerian.
Sikap FABEM: Transparansi dan Profesionalitas Dipertaruhkan
Zainuddin Arsyad menilai pengangkatan anggota keluarga ke lingkungan kementerian yang dipimpin orang tuanya menimbulkan persoalan serius:
“Ini menyalahi semangat profesionalitas. Ada dugaan unsur nepotisme yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Jabatan publik semestinya diberikan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi, bukan karena kedekatan keluarga.”
FABEM meminta penjelasan terbuka mengenai:
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman profesional para tenaga ahli
Tugas masing-masing
Mekanisme proses pengangkatan
Status, hak keuangan, dan pembiayaan jabatan
Zainuddin juga mendesak DPR RI tidak sekadar menunggu polemik mereda, tetapi menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan resmi kepada kementerian terkait.
Penjelasan Menteri Haji dan Umrah
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, memberikan penjelasan melalui pernyataan yang dimuat MetroTV (23/10/2026):
“Kedua anak saya bersama sejumlah santri pernah membantu proses awal pembentukan Badan Penyelenggara Haji akhir 2024 selama 3–4 bulan tanpa menerima gaji. Setelah lembaga berjalan, sebagian yang membantu diangkat menjadi tenaga ahli. Saya berwenang menetapkan 3 staf khusus dan 5 tenaga ahli, dan saya hanya menggunakan 1 posisi staf khusus serta 4 tenaga ahli.”
Perspektif Hukum dan Etika Publik
Zainuddin menegaskan bahwa hubungan keluarga tidak otomatis berarti pelanggaran hukum. Namun, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan pejabat menghindari dan mengelola konflik kepentingan secara transparan:
“Pengangkatan tidak bisa dinyatakan nepotisme hanya berdasarkan hubungan darah. Tapi pejabat wajib menunjukkan bahwa keputusan diambil berdasarkan kebutuhan lembaga dan kompetensi, bukan kepentingan pribadi. Kewenangan administratif tetap harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.”
“Evaluasi yang objektif diperlukan agar kritik tidak berhenti sebagai perdebatan politik, tetapi menghasilkan kejelasan mengenai tata kelola pemerintahan,” tambahnya.
(Maulana — mediaistana.com)
