Madiun, media istana.com
– Gelaran Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Alun-Alun Reksogati Caruban, Kabupaten Madiun, bukan sekadar seremonial tahunan. Acara yang mengusung tema “Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera” ini menjadi panggung pembuktian nyata bahwa paradigma lama yang mempertentangkan konservasi alam dengan kebutuhan ekonomi warga telah berhasil dipatahkan.pada Sabtu (13/6/2026)
Di tengah tantangan perubahan iklim dan tekanan ekonomi pasca-pandemi yang masih dirasakan hingga pertengahan dekade 2020-an, Jawa Timur menunjukkan komitmennya melalui model pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Kehadiran Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam acara tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah menempatkan perhutanan sosial sebagai salah satu pilar strategis dalam pembangunan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Bupati Madiun Hari Wuryanto, S.H., M.Ak., mewakili tuan rumah, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap perhatian penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia menilai bahwa keterlibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan hutan telah menciptakan ekosistem baru yang saling menguntungkan.
“Besar harapan kami agar berbagai program strategis yang telah direncanakan dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Hari Wuryanto di hadapan ratusan peserta jambore yang terdiri dari perwakilan lembaga desa hutan, pelaku usaha mikro, dan pejabat instansi terkait.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah Program Strategis Nasional Jalur Lingkar Wilis. Hari Wuryanto menekankan bahwa program ini bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga konektivitas ekonomi dan pariwisata. “Kami berharap program ini dapat terlaksana dengan baik guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, serta konektivitas wilayah di kawasan lereng Gunung Wilis,” tambahnya.
Gunung Wilis, yang membentang di beberapa kabupaten termasuk Madiun, Ponorogo, dan Trenggalek, memiliki potensi ekowisata dan agrowisata yang sangat besar. Namun, selama bertahun-tahun, aksesibilitas dan manajemen lahan menjadi hambatan utama. Melalui perhutanan sosial, hambatan tersebut perlahan mulai terurai.
Sorotan paling hangat dalam jambore kali ini tertuju pada pencapaian masyarakat Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Sumarji (76), Ketua Lembaga Desa Bodag yang mewakili Lembaga Desa Wilis Sejahtera, tampil sebagai bintang utama setelah menerima piagam penghargaan sebagai Pemenang Terbaik Kategori Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa.
Penghargaan ini bukanlah hadiah instan, melainkan buah dari kerja keras kolektif yang dimulai sejak tahun 2022. Saat itu, Lembaga Desa Wilis Sejahtera mendapat amanah dari Kementerian Kehutanan untuk mengelola lahan kosong seluas 144 hektare. Lahan yang sebelumnya dianggap “tidur” dan tidak produktif itu kini telah bertransformasi menjadi kawasan agroforestri yang menghasilkan pendapatan rutin bagi puluhan kepala keluarga.
“Awalnya kami mendapat amanah mengelola lahan tidur seluas 144 hektare. Banyak yang skeptis, apakah mungkin lahan kritis bisa diubah menjadi sumber ekonomi?” kenang Sumarji saat ditemui di sela-sela acara.
Pada tahun 2023, langkah konkret mulai diambil. Mereka memulai dengan menanam durian dan alpukat sebagai tanaman sela, namun prioritas utama mereka adalah kopi. “Kami memulai dengan menanam kopi di lahan seluas 14 hektare,” lanjut Sumarji. Pilihan kopi bukan tanpa alasan. Kopi arabika dan robusta dari kawasan lereng Wilis memiliki karakteristik rasa yang unik karena faktor ketinggian dan tanah vulkanik.
Keberhasilan Lembaga Desa Wilis Sejahtera tidak hanya diukur dari tonase hasil panen, tetapi juga dari perubahan sosial yang terjadi. Sebelum adanya skema perhutanan sosial, banyak warga muda yang memilih merantau ke kota-kota besar karena minimnya peluang kerja di desa. Kini, dengan adanya kebun kopi dan tanaman buah lainnya, muncul peluang usaha baru mulai dari pengolahan pasca-panen, pemasaran digital, hingga layanan wisata edukasi kebun.
Sumarji menceritakan bahwa rata-rata pendapatan petani mitra di lembaganya meningkat hingga 40% dalam dua tahun terakhir. “Dulu, kami hanya bergantung pada musim tanam padi yang rentan gagal panen. Sekarang, kopi memberikan penghasilan harian dan bulanan yang lebih stabil. Anak-anak muda mulai pulang kampung untuk membantu mengolah kopi menjadi produk siap jual,” ungkapnya dengan bangga.
Kisah dari Kecamatan Kare ini menjadi studi kasus penting yang dipresentasikan dalam sesi diskusi teknis Jambore Perhutanan Sosial 2026. Para peserta dari kabupaten lain di Jawa Timur, seperti Banyuwangi, Malang, dan Blitar, antusias mempelajari replikasi model ini.
Gubernur Jawa Timur,Khofifah Indar Parawansa dalam kesempatan terpisah menegaskan bahwa kesuksesan di Madiun harus menjadi pemantik bagi daerah lain. “Ini adalah bukti bahwa ketika negara hadir dengan memberikan kepastian hukum melalui izin perhutanan sosial, dan masyarakat bergerak dengan gotong royong, hasilnya akan luar biasa,” stated Khofifah.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi antara instansi pemerintah, masyarakat desa hutan, dan para pelaku perhutanan sosial. Beberapa strategi yang akan digenjot ke depan meliputi:
Pelatihan teknis budidaya, pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan pemasaran digital.
Memfasilitasi kerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan non-bank untuk memberikan kredit lunak bagi kelompok tani hutan.
Memperbaiki akses jalan menuju kawasan hutan produksi yang dikelola masyarakat, khususnya dalam rangka mendukung Jalur Lingkar Wilis.
Meski optimisme tinggi terpancar dalam jambore tersebut, tantangan tetap ada. Perubahan pola cuaca akibat anomali iklim global menuntut adaptasi teknik pertanian yang lebih canggih. Selain itu, fluktuasi harga komoditas kopi di pasar internasional juga menjadi perhatian serius.
Menanggapi hal ini, para ahli kehutanan yang hadir menyarankan diversifikasi produk. Tidak hanya mengandalkan kopi, masyarakat didorong untuk mengembangkan tanaman obat-obatan, madu hutan, dan ekowisata berbasis edukasi konservasi.
Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur 2026 ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh bupati/walikota se-Jawa Timur untuk mempercepat realisasi target luasan perhutanan sosial. Dengan semangat “Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera”, Jawa Timur bertekad menjadi model nasional dalam pengelolaan hutan yang inklusif dan berkelanjutan.
Bagi Sumarji dan ribuan petani hutan lainnya di Jawa Timur, hutan bukan lagi musuh yang harus ditakuti atau dirusak, melainkan sahabat yang menghidupi. Sebuah pesan kuat yang bergema dari Alun-Alun Reksogati Caruban: menjaga alam berarti menjaga masa depan ekonomi kita sendiri.(Tukiyo)
