Mediaistana.com -KOTA TANGERANG — “Pak, ke mana lagi kami harus mencari keadilan – Senin 10 Agustus 2026
Kalimat itu bukan datang dari ruang sidang. Bukan pula dari meja pejabat. Kalimat tersebut disampaikan seorang warga yang mengaku menjadi korban dugaan pungutan liar (pungli) dalam aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang.
Kepada awak media, korban mengaku bingung harus mencari perlindungan ke mana setelah persoalan yang dialaminya dilaporkan.
«“Pak, ke mana lagi kami harus mencari keadilan? Kami sebagai korban oknum preman pungli sudah bingung. Kami orang susah, mencari nafkah hanya untuk penyambung hidup, buat beli beras,” ujar korban kepada awak media.»
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dari penelusuran jurnalistik mengenai laporan dugaan pungli yang kini dipertanyakan perkembangannya.
Redaksi tidak datang membawa vonis.
Redaksi datang membawa pertanyaan.
Sebab di balik sebuah laporan hukum, ada masyarakat yang menunggu kepastian.
ADA LAPORAN, ADA PELAPOR, LALU SUDAH SAMPAI MANA PROSESNYA?
Persoalan ini menyangkut laporan dugaan pungli yang menurut keterangan pelapor telah disampaikan kepada pihak kepolisian.
Awak media kemudian berupaya memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut dari pihak penyidik Polsek Cipondoh.
Dalam komunikasi melalui WhatsApp, awak media memperoleh jawaban singkat:
«“Silakan tanyakan pada pelapor.”»
Jawaban tersebut kemudian ditindaklanjuti.
Awak media menghubungi pelapor untuk mendapatkan keterangan langsung.
Pelapor menyampaikan agar proses ditunggu.
Namun dari komunikasi tersebut muncul pertanyaan lain yang tidak kalah penting.
Pelapor menyampaikan bahwa seseorang berinisial KS, yang disebut-sebut dalam rangkaian dugaan pungli tersebut, menurut keterangannya masih terlihat berada di kawasan GOR Gondrong.
Pelapor kemudian mempertanyakan:
«“Berarti yang diduga bebas begitu saja berkeliaran, ya Pak?”»
Pertanyaan tersebut merupakan keterangan dan persepsi dari pelapor, bukan kesimpulan hukum redaksi.
Namun justru karena pertanyaan itu muncul, diperlukan penjelasan resmi dari pihak yang berwenang.
STATUS KS PERLU DIPERJELAS
Redaksi tidak menyatakan KS terbukti melakukan pungli.
Redaksi juga tidak menyatakan bahwa KS telah melakukan tindak pidana.
Status hukum seseorang harus ditentukan berdasarkan proses dan alat bukti yang sah.
Namun apabila nama seseorang muncul dalam sebuah laporan, publik tentu ingin memahami bagaimana posisi hukum orang tersebut.
Apakah telah dipanggil?
Apakah telah diperiksa?
Apakah telah dimintai klarifikasi?
Apakah masih sebatas pihak yang disebut dalam laporan?
Ataukah belum ada penentuan status hukum?
Pertanyaan tersebut penting agar masyarakat tidak mengambil kesimpulan berdasarkan apa yang mereka lihat di lapangan.
Jika benar KS masih terlihat di kawasan GOR Gondrong, hal tersebut juga tidak otomatis berarti dirinya “bebas dari hukum”.
Tidak adanya penahanan bukan otomatis berarti seseorang bersalah atau tidak bersalah.
Karena itu, penjelasan resmi sangat diperlukan.
KORBAN: KAMI CUMA MENCARI NAFKAH
Di balik persoalan hukum tersebut terdapat sisi kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan.
Korban mengaku bahwa dirinya dan pedagang lainnya hanya berusaha mempertahankan kehidupan.
Penghasilan dari berdagang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Untuk membeli beras.
Untuk makan.
Untuk kebutuhan keluarga.
Untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari.
Karena itu, dugaan adanya pungutan yang tidak semestinya, apabila benar terjadi, tentu menjadi persoalan serius bagi masyarakat kecil.
Namun redaksi tetap menempatkan seluruh informasi tersebut sebagai dugaan yang harus dibuktikan.
Pihak yang disebut dalam dugaan juga berhak memberikan klarifikasi.
“KE MANA LAGI KAMI HARUS MENCARI KEADILAN?”
Pertanyaan korban tersebut menjadi inti persoalan.
Ketika warga merasa dirugikan, mereka mencari jalur hukum.
Ketika laporan sudah disampaikan, mereka menunggu.
Ketika proses belum diketahui perkembangannya, mereka bertanya.
Dan ketika pertanyaan belum mendapatkan jawaban yang jelas, muncul kegelisahan.
Masyarakat kecil tidak meminta perlakuan istimewa.
Mereka tidak meminta seseorang langsung dihukum.
Mereka hanya ingin laporan mereka diproses sesuai aturan dan mendapatkan informasi mengenai perkembangan yang memang dapat disampaikan.
Karena itu, negara harus hadir melalui mekanisme hukum.
Bukan melalui opini.
Bukan melalui tekanan.
Bukan melalui penghakiman.
Tetapi melalui proses yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
“SILAKAN TANYAKAN PADA PELAPOR” SUDAH DITINDAKLANJUTI
Awak media telah mengikuti arahan tersebut.
Pelapor sudah dikonfirmasi.
Pelapor menyampaikan agar proses ditunggu.
Tetapi pada saat yang sama, pelapor mempertanyakan keberadaan pihak yang disebut dalam dugaan tersebut.
Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap komunikasi yang lebih jelas.
Jika proses masih berjalan, publik tidak perlu mengetahui seluruh materi penyidikan.
Jika ada informasi yang belum dapat dibuka karena kepentingan hukum, hal tersebut dapat disampaikan.
Namun informasi umum mengenai status penanganan perkara, sepanjang diperbolehkan, akan membantu masyarakat memahami bahwa laporan mereka memiliki proses.
PERS BERTANYA, BUKAN MENJADI HAKIM
Redaksi memahami batas kewenangan.
Pers bukan penyidik.
Pers bukan jaksa.
Pers bukan hakim.
Pers tidak memiliki kewenangan menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah.
Namun pers memiliki fungsi informasi dan kontrol sosial.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan pers fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Karena itu, ketika ada laporan masyarakat mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan publik, wartawan memiliki tanggung jawab untuk mencari informasi dan melakukan konfirmasi.
Pertanyaan bukan intervensi.
Konfirmasi bukan tekanan.
Pemberitaan bukan vonis.
PERTANYAAN REDAKSI KEPADA PIHAK BERWENANG
Kini sejumlah pertanyaan masih menunggu penjelasan:
1. Bagaimana perkembangan laporan dugaan pungli PKL tersebut?
2. Apakah laporan masih berada dalam tahap penyelidikan?
3. Apakah pelapor telah diperiksa?
4. Apakah saksi-saksi telah dimintai keterangan?
5. Apakah pihak yang disebut dalam laporan telah diklarifikasi?
6. Bagaimana status pihak berinisial KS?
7. Apakah benar KS masih terlihat di kawasan GOR Gondrong sebagaimana keterangan pelapor?
8. Apakah terdapat perkembangan hukum terbaru yang dapat disampaikan kepada publik?
Tidak satu pun pertanyaan tersebut merupakan vonis.
Semuanya merupakan bagian dari proses konfirmasi jurnalistik.
IPTU AMIN ISROPI, S.H. MASIH DIBERI RUANG KLARIFIKASI
Redaksi tetap memberikan ruang kepada IPTU Amin Isropi, S.H., Polsek Cipondoh, maupun pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi.
Jika terdapat informasi yang belum tepat, redaksi siap memperbaikinya.
Jika terdapat perkembangan perkara, redaksi siap memuatnya.
Jika pihak yang disebut dalam pemberitaan memiliki bantahan atau hak jawab, redaksi juga siap memberikan ruang secara proporsional.
Sebab prinsip jurnalistik bukan mencari siapa yang harus disalahkan.
Prinsip jurnalistik adalah mencari apa yang sebenarnya terjadi.
REDAKSI: JANGAN BIARKAN KORBAN KEHILANGAN HARAPAN
Ketika seorang masyarakat kecil mengatakan:
«“Kami orang susah, cuma mencari nafkah untuk penyambung hidup, buat beli beras.”»
maka negara tidak boleh tuli.
Namun suara korban juga tidak boleh dijadikan dasar untuk menghakimi seseorang.
Keadilan harus berjalan di tengah.
Korban harus didengar.
Terlapor harus diberi hak jawab.
Penyidik harus diberikan ruang bekerja.
Pers harus menjalankan fungsi kontrol sosial.
Dan publik harus mendapatkan informasi yang benar.
Jika dugaan pungli terbukti, proses hukum harus berjalan.
Jika tidak terbukti, harus ada kepastian.
Jika proses masih berlangsung, masyarakat perlu mengetahui bahwa proses tersebut masih berjalan, sepanjang informasi itu dapat disampaikan secara sah.
Persoalan ini belum selesai.
Pelapor masih menunggu.
Korban masih berharap.
Masyarakat masih bertanya.
Awak media masih menunggu jawaban resmi.
Pertanyaan utamanya tetap sama:
LAPORAN DUGAAN PUNGLI PKL DI CIPONDOH SUDAH SAMPAI MANA?
Dan pertanyaan korban menjadi suara yang tidak boleh hilang:
«“Pak, ke mana lagi kami harus mencari keadilan?”»
Jawabannya bukan pada opini.
Bukan pada rumor.
Bukan pada penghakiman.
Jawabannya harus ditemukan melalui fakta, klarifikasi, alat bukti, dan proses hukum yang berlaku.
FAKTA BUKAN FITNAH.
DUGAAN BUKAN VONIS.
KETERANGAN KORBAN HARUS DIVERIFIKASI.
PIHAK YANG DISEBUT BERHAK MEMBERIKAN KLARIFIKASI.
PERS BERHAK BERTANYA.
PENYIDIK BERHAK MENJAGA KEPENTINGAN PROSES HUKUM.
DAN MASYARAKAT BERHAK MENCARI KEADILAN.
Redaksi masih menunggu penjelasan resmi dari pihak berwenang.
Redaksi David E, S.E.
