MEDIA ISTANA.COM
Pontianak, Kalimantan Barat –
Ketua DPD Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Kalimantan Barat, Budi Gautama, angkat bicara keras terkait dugaan penyerobotan tanah dan perusakan tanaman milik ahli waris H. Abd Hakim, orang tua Nurjali, CEO MediaHukum86.com. Di Jalan. Manunggal 51, Sungai Ambangah, Kubu Raya. Rabu, 18/11/2026.
Budi mendesak Polres Kubu Raya segera memberikan kepastian hukum atas laporan Nurjali yang disebut telah berjalan selama empat tahun tanpa kejelasan penyelesaian. Ia meminta aparat tidak membiarkan persoalan tersebut terus berlarut-larut tanpa penanganan yang transparan.
Menurut Budi, persoalan ini bukan sekadar sengketa penguasaan lahan. Ada dugaan penebangan dan perusakan tanaman milik keluarga ahli waris yang harus diusut secara menyeluruh, termasuk memeriksa pihak yang diduga bertanggung jawab.
Berdasarkan keterangan keluarga, lahan tersebut merupakan tanah milik H. Abd Hakim. Sementara itu, pihak keluarga menyebut Sumarwi belum menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah atas objek tanah yang dipersoalkan. Seluruh klaim kepemilikan harus diuji melalui pembuktian hukum.
“Kami meminta Polres Kubu Raya serius menangani persoalan ini. Jika ditemukan bukti kuat bahwa Sumarwi melakukan penyerobotan tanah dan perusakan tanaman, proses sesuai hukum. Apabila seluruh unsur pidana dan syarat penangkapan terpenuhi, jangan ragu mengambil tindakan tegas,” tegas Budi Gautama.
Budi menegaskan, ASWIN Kalbar akan mendatangi Polres Kubu Raya untuk mempertanyakan perkembangan laporan tersebut sekaligus mendorong agar proses penyelidikan dan penyidikan berjalan secara profesional.
Ia menilai, laporan yang telah disertai dokumen serta keterangan saksi semestinya mendapatkan tindak lanjut dan penjelasan yang jelas kepada pelapor.
Penyidik diminta membuka kembali seluruh rangkaian penanganan perkara, memeriksa dokumen kepemilikan, menelusuri riwayat penguasaan tanah, serta mengusut dugaan penebangan dan perusakan tanaman.
“Jangan sampai masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanahnya justru dibiarkan menunggu bertahun-tahun tanpa kepastian. Kami meminta Kapolres Kubu Raya turun tangan dan mengevaluasi penanganan laporan ini. Hukum tidak boleh berhenti di meja penyidik,” ujarnya.
Budi juga menyerukan kepada seluruh organisasi pers dan wartawan, khususnya di Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, agar ikut mengawal perkembangan kasus tersebut.
Menurutnya, fungsi kontrol sosial pers penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan, objektif, dan tidak tebang pilih.
“Kami mengajak seluruh insan pers mengawal kasus Nurjali sampai ada kepastian hukum. Jangan biarkan laporan masyarakat tenggelam tanpa kejelasan. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum,” tegasnya.
Secara hukum, dugaan penguasaan tanah milik orang lain secara melawan hukum perlu ditelaah berdasarkan unsur tindak pidana yang berlaku, termasuk ketentuan KUHP Nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023. Penerapan pasal harus mempertimbangkan waktu kejadian, unsur perbuatan, serta alat bukti yang sah.
Kini, perhatian tertuju kepada Polres Kubu Raya. Publik menunggu penjelasan mengenai sejauh mana perkembangan laporan tersebut dan langkah konkret yang akan diambil penyidik.
Empat tahun bukan waktu yang singkat. Kepastian hukum menjadi hak pelapor dan kewajiban aparat untuk memberikan pelayanan penegakan hukum secara profesional. ( TIM )
Sumber : Budi Gautama, Ketua DPD ASWIN Kalbar.