MEDIA ISTANA.COM
PONTIANAK,KALBAR
Informasi mengenai dugaan ketidakwajaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta rencana KPK memanggil Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat, Dedy Mandarsyah, kian menguat seiring munculnya informasi lain yang juga menyeret nama yang sama — dugaan kasus penganiayaan. Dua isu besar yang menyertai sosok yang sama ini kini menjadi sorotan serius masyarakat. DPP LSM Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG) melalui Kepala Divisi Hukum, Iwan Gunawan, S.H.M.Sos. C.med..,meminta aparat penegak hukum menelusuri dan menuntaskan keduanya secara beriringan, konsisten, dan hasil akhirnya disampaikan secara terbuka kepada publik.
Langkah KPK memanggil pejabat terkait patut diapresiasi. Namun, yang menjadi pertanyaan mendasar masyarakat adalah: ke mana arah proses ini, kapan kejelasan diperoleh, dan bagaimana dengan informasi dugaan penganiayaan yang juga berkaitan dengan pihak yang sama?
“Kami mencermati perkembangan ini. Pemanggilan terkait LHKPN adalah langkah awal yang positif. Namun di saat yang sama, informasi dugaan penganiayaan yang juga menyeret nama yang sama tidak boleh diabaikan. Ketika muncul lebih dari satu persoalan yang berkaitan dengan orang yang sama, penegak hukum tidak boleh menangani secara terpisah-pisah. Harus dilihat gambaran besarnya. Apakah ada keterkaitan? Apakah ada pola? Semua harus diperiksa secara objektif dan menyeluruh,” ujar Iwan Gunawan saat memberikan keterangan pers, Sabtu (14/11/2026).
Iwan Gunawan menegaskan, LHKPN bukan sekadar dokumen administrasi rutin. Akurasi dan kebenaran di dalamnya adalah cermin integritas seorang pejabat publik. Jika ditemukan ketidakwajaran yang signifikan, maka penelusuran harus dilakukan mendalam — tidak berhenti pada penjelasan yang diberikan saat pemanggilan.
“Verifikasi harus menyeluruh. Bandingkan harta yang dilaporkan dengan sumber pendapatan resmi. Jika ditemukan aset yang tidak memiliki penjelasan sah, maka itu adalah indikasi yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan ada yang terlepas dari penagihan pembuktian,” tambahnya.
Terkait dugaan penganiayaan, pihaknya menekankan bahwa setiap laporan wajib ditindaklanjuti berdasarkan fakta, saksi, dan alat bukti yang sah. “Kasus penganiayaan adalah perkara tersendiri yang memiliki jalur pemeriksaan tersendiri pula. Jangan sampai salah satu perkara dibiarkan menguap karena perkara lain sedang disorot publik. Keduanya harus diusut sampai jelas, dan keduanya harus disampaikan perkembangannya secara transparan kepada masyarakat,” tegasnya.
Pihaknya juga mengingatkan agar prinsip kesetaraan hukum dan asas praduga tidak bersalah tetap dijunjung tinggi. “Hukum berlaku sama untuk semua pejabat negara. Prinsip pemeriksaan tidak boleh berbeda antara satu instansi dengan instansi lain. Dan selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, setiap orang berhak dianggap tidak bersalah. Namun demikian, hal tersebut tidak boleh menghalangi aparat untuk memeriksa setiap fakta yang ada secara tuntas,” ujarnya.
DASAR HUKUM:
UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme — Pasal 8 huruf f:
Setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan harta kekayaannya kepada instansi yang berwenang.
UU No. 12 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara — Pasal 24 dan Pasal 25:
LHKPN wajib disampaikan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Ketidakbenaran atau kelalaian penyampaian dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.
UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP — Pasal 427:
Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun.
UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP — Pasal 454 dan Pasal 455:
Mengatur tindak pidana penganiayaan, ancaman pidana penjara, dan ketentuan pemberatan.
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — Pasal 2 ayat (1):
Harta kekayaan yang tidak sejalan dengan pendapatan resmi dan tidak dapat dijelaskan sumbernya dapat menjadi indikasi dugaan korupsi.
UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK — Pasal 11 huruf b dan c:
KPK berwenang menyelidiki dan menyidik dugaan korupsi serta wajib menyampaikan informasi perkembangan perkara kepada publik.
UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP — Pasal 107 ayat (1):
Setiap laporan dugaan tindak pidana wajib ditindaklanjuti oleh penyidik.
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik — Pasal 9 ayat (1):
Badan publik wajib memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai perkembangan penanganan perkara kepentingan publik.
DPP LSM MAUNG berharap aparat penegak hukum dapat menangani kedua isu ini secara objektif, beriringan, dan transparan. Pemanggilan adalah langkah awal, namun yang ditunggu masyarakat adalah hasil akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral untuk setiap perkara yang sedang diperiksa. ( TIM )
