Catatan Ekonomi Bisnis.
Drs. Muz Latuconsina, MF.
Pernyataan Ketua Kadin Maluku M.A.S. Latuconsina yang menegaskan bahwa proyek nasional, proyek BUMN, maupun investasi dari luar harus melibatkan pengusaha lokal sesungguhnya bukan sekadar pernyataan organisasi dunia usaha.
Itu adalah suara kegelisahan yang selama bertahun-tahun dirasakan banyak pelaku usaha di Maluku.
Terlalu sering kita menyaksikan proyek bernilai miliaran bahkan triliunan rupiah masuk ke daerah. Alat berat datang. Kontraktor datang. Tenaga kerja datang. Aktivitas ekonomi bergerak. Namun ketika proyek selesai, yang tersisa bagi pengusaha lokal hanya cerita bahwa mereka pernah melihat proyek besar itu dari kejauhan.
Uang berputar.
Ekonomi bergerak.
Tetapi sebagian besar nilai tambah justru mengalir keluar daerah.
Inilah paradoks pembangunan yang selama ini terjadi di banyak wilayah kaya sumber daya, termasuk Maluku.
Daerah menyediakan ruang, sumber daya, dan peluang. Namun pelaku usaha lokal sering kali hanya memperoleh bagian kecil dari keseluruhan kue ekonomi yang tercipta.
Karena itu, pernyataan bahwa proyek yang tidak melibatkan pengusaha lokal akan ditolak harus dipahami bukan sebagai sikap anti-investasi.
Sebaliknya, itu adalah tuntutan agar investasi menghadirkan keadilan ekonomi.
Maluku tidak membutuhkan investasi yang hanya meninggalkan debu proyek.
Maluku membutuhkan investasi yang melahirkan pengusaha baru, memperkuat UMKM, membuka lapangan kerja, dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Momentum tersebut menjadi semakin penting ketika Maluku berada di ambang era baru melalui pengembangan Blok Masela.
Masela bukan sekadar proyek gas alam.
Masela adalah proyek transformasi ekonomi.
Nilai investasinya sangat besar. Dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor, mulai dari konstruksi, transportasi, logistik, perhotelan, perdagangan, jasa teknik, katering, hingga sektor keuangan.
Pertanyaannya sederhana:
Siapa yang akan menikmati peluang itu?
Apakah pengusaha Maluku akan menjadi pemain utama?
Ataukah kembali menjadi penonton di daerahnya sendiri?
Di sinilah urgensi konsolidasi yang didorong Kadin Maluku. Pengusaha daerah harus mulai membangun kapasitas, memperkuat jaringan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membentuk kemitraan yang sehat agar mampu memenuhi standar proyek-proyek besar.
Sebab keterlibatan pengusaha lokal tidak bisa hanya dituntut melalui regulasi. Keterlibatan itu juga harus didukung oleh kesiapan dan daya saing.
Namun pada saat yang sama, investor dan pelaksana proyek juga harus memiliki komitmen untuk membuka ruang yang adil bagi dunia usaha daerah.
Karena keberhasilan investasi modern tidak lagi diukur hanya dari besarnya modal yang ditanamkan.
Keberhasilan investasi juga diukur dari seberapa besar manfaat ekonomi yang tinggal dan berkembang di daerah tempat investasi itu berlangsung.
Jika pengusaha lokal tumbuh, maka ekonomi daerah tumbuh.
Jika ekonomi daerah tumbuh, maka stabilitas sosial ikut menguat.
Jika masyarakat merasakan manfaat, maka iklim investasi akan semakin sehat.
Inilah hubungan yang saling menguntungkan.
Karena itu, pesan yang lahir dari diskusi Kadin Maluku tentang Blok Masela sesungguhnya sangat jelas.
Maluku tidak menutup pintu bagi investor.
Maluku tidak anti terhadap proyek nasional.
Maluku tidak menolak pembangunan.
Tetapi Maluku ingin berdiri sejajar sebagai mitra.
Maluku ingin pengusahanya ikut bertumbuh.
Maluku ingin nilai tambah ekonomi tidak terus-menerus mengalir keluar.
Sebab sebuah daerah tidak akan pernah benar-benar maju apabila masyarakat dan pengusahanya hanya menjadi penonton di tengah pembangunan yang berlangsung di tanah mereka sendiri.
Dan jika Masela benar-benar akan menjadi lokomotif ekonomi Maluku, maka gerbong pertama yang harus ikut bergerak adalah pengusaha Maluku sendiri.
