MEDIA ISTANA.COM

PONTIANAK,KALBAR

Sudah hampir satu tahun berlalu sejak tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melakukan penggeledahan di Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak pada Senin, 29 Desember 2025. Sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyimpangan pengadaan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi Tahun Anggaran 2020 telah disita saat itu. Namun hingga menjelang berakhirnya tahun 2026, belum ada kejelasan yang disampaikan kepada publik mengenai perkembangan penyidikan tersebut.

Ketiadaan informasi ini turut disorot oleh Tim Investigasi Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG) Pusat. Pihaknya menilai, keseriusan yang ditunjukkan Kejati Kalbar dalam menangani kasus dugaan korupsi Napak Tilas Ketapang, seharusnya juga tercermin dalam penanganan perkara di Distrik Navigasi Pontianak. Pemanggilan 24 pihak untuk pendalaman alat bukti dalam kasus Napak Tilas dinilai sebagai langkah positif yang harus diimbangi dengan ketegasan pada perkara-perkara lain yang belum menemukan titik terang.

“Sudah hampir satu tahun sejak penggeledahan dilakukan di Distrik Navigasi Pontianak. Dokumen telah disita, namun hingga saat ini belum ada kejelasan kepada publik: apakah cukup alat bukti? Apakah ada yang ditetapkan sebagai tersangka? Atau justru tidak ditemukan pelanggaran? Masyarakat berhak mengetahui kejelasan tersebut,” ungkap Budi Gautama Kadiv Invetsigasi MAUNG. Sabtu (14/11/26).

Lebih lanjut, MAUNG menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh bersifat selektif. “Kami mengapresiasi langkah Kejati Kalbar yang serius menangani kasus Napak Tilas Ketapang dengan memanggil puluhan pihak. Semangat yang sama harus juga berlaku untuk kasus pengadaan BBM di Distrik Navigasi Pontianak. Jangan ada kesan bahwa ada kasus yang diprioritaskan dan ada yang dibiarkan menguap tanpa kejelasan. Hukum harus berlaku konsisten, di mana pun, pada siapa pun,” tegasnya.

MAUNG juga mendesak agar proses hukum tidak berlarut tanpa kejelasan. “Jika ditemukan dugaan pelanggaran, segera lanjutkan proses hingga penetapan tersangka. Jika setelah diperiksa tidak cukup alat bukti, sampaikan juga secara terbuka kepada publik. Keterbukaan adalah bagian dari akuntabilitas penegak hukum. Jangan biarkan masyarakat menunggu tanpa kepastian yang berlarut-larut,” tambahnya.

DASAR HUKUM:

UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru — Pasal 427:

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang tersedia kepadanya karena jabatannya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — Pasal 2 ayat (1):

Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana karena korupsi.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik — Pasal 9 ayat (1):

Badan publik wajib memberikan informasi yang akurat, benar, dan tepat waktu kepada publik. Perkembangan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan publik wajib diumumkan secara berkala.

UU No. 28 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah — Pasal 134:

Setiap pihak yang terlibat dalam proses pengadaan yang melakukan penyimpangan administratif maupun pidana dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 — Pasal 110 ayat (1):

Penyidik wajib segera memberitahukan kepada pelapor mengenai hasil penyelidikan atau penyidikan yang telah dilakukannya.

Tim Investigasi MAUNG berharap Kejati Kalbar dapat segera menyampaikan perkembangan terbaru penanganan kasus ini kepada publik sebelum berakhirnya tahun 2026. Konsistensi, transparansi, dan ketegasan di setiap perkara adalah kunci kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. ( TIM )