Kota Bogor, Jawa Barat || Mediaistana.com
‎Status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income) sejak 2022 ternyata belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Minggu, 30/08/2026.
‎
‎Data World Bank April 2026 mengungkap fakta mengejutkan. Sekitar 64,2 persen penduduk Indonesia atau 184,9 juta orang tercatat memiliki tingkat pengeluaran di bawah US$8,30 atau sekitar Rp130 ribu per orang per hari.
‎
‎Angka tersebut terbilang tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga. Thailand tercatat hanya sekitar 10,1 persen, sedangkan Malaysia berada di kisaran 1 persen.
‎
‎Data ini pun memunculkan pertanyaan besar: Jika Indonesia sudah masuk kelompok negara berpendapatan menengah atas, mengapa mayoritas penduduknya masih berada di bawah ambang pengeluaran tersebut?
‎
‎Namun, ada hal penting yang perlu digarisbawahi. 64,2 persen bukan berarti 64,2 persen rakyat Indonesia secara resmi berstatus miskin.
‎
‎World Bank dan BPS menggunakan indikator yang berbeda.
‎
‎BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka tersebut dihitung berdasarkan garis kemiskinan nasional yang berada di kisaran Rp669 ribu per orang per bulan.
‎
‎Sementara ambang US$8,30 per orang per hari yang digunakan World Bank merupakan indikator untuk membandingkan tingkat kesejahteraan dan konsumsi masyarakat di negara-negara berpendapatan menengah atas.
‎
‎Artinya, masyarakat yang pengeluarannya berada di bawah US$8,30 per hari tidak otomatis masuk kategori miskin menurut definisi BPS.
‎
‎Meski demikian, angka tersebut tetap memberikan sinyal bahwa persoalan ekonomi Indonesia bukan hanya soal kemiskinan formal.
‎
‎Jutaan bahkan ratusan juta masyarakat masih menghadapi keterbatasan daya beli, meskipun Indonesia secara klasifikasi ekonomi telah naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas.
‎
‎Kondisi tersebut memperlihatkan adanya pekerjaan besar bagi pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat. Peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, produktivitas, pengendalian harga kebutuhan pokok hingga penguatan daya beli menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan.
‎
‎Indonesia boleh naik kelas secara statistik, tetapi kesejahteraan rakyat tidak cukup diukur dari status pendapatan negara.
‎
‎Pertanyaan besarnya kini bukan sekedar apakah Indonesia sudah menjadi negara berpendapatan menengah atas, melainkan seberapa jauh peningkatan kelas ekonomi tersebut benar-benar terasa di kantong masyarakat.
‎