BURU — Pernyataan yang diduga dilontarkan Ibrahim Wael melalui media sosial dan dinilai menyerang kehormatan salah satu tokoh perangkat adat Petuanan Kaiely yakni Mahmud Hentihu menuai kecaman dari keluarga besar Soa Noro Pito Noro Pa.
Mewakili keluarga besar Soa Noro Pito Noro Pa, Niko Nurlatu menegaskan bahwa pihaknya mengutuk keras tindakan yang menurut mereka telah mencederai kehormatan tokoh sekaligus pimpinan adat yang selama ini menjalankan tugas dalam struktur pemerintahan adat Petuanan Kaiely.
Niko menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai perselisihan pribadi. Sebab, menurutnya, posisi Ketua Saniri memiliki kedudukan dalam perangkat pemerintahan adat di bawah Raja Petuanan Kaiely.
«“Kami atas nama keluarga besar Noro Pito Noro Pa mengutuk tindakan atas nama Ibrahin Wael. Bagi kami, ini merupakan pencemaran terhadap nama baik tokoh atau pimpinan kami. Ketua Saniri merupakan perangkat dari pemerintahan adat Raja Petuanan Kaiely,” tegas Niko di Mapolres Buru, Kamis, (10/9/2026)
Menurut Niko, penghormatan terhadap perangkat adat merupakan bagian penting dalam menjaga marwah pemerintahan adat sekaligus ketenteraman masyarakat. Karena itu, setiap persoalan yang muncul seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan tidak berkembang menjadi pertikaian terbuka di tengah masyarakat.
Ia meminta Kepolisian Resor Buru segera menuntaskan laporan atau dugaan perkara tersebut secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami memohon kepada Polres Buru agar segera menuntaskan persoalan ini. Jangan sampai masalah ini merembet dan kemudian menimbulkan konflik yang tidak diinginkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Jangan Biarkan Persoalan Pribadi Menjadi Konflik Adat
Niko menegaskan, masyarakat adat memiliki sejarah, struktur, dan tatanan yang harus dihormati. Karena itu, menurutnya, perbedaan pandangan ataupun konflik antarindividu jangan sampai menyeret institusi adat dan masyarakat luas ke dalam persoalan yang lebih besar.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak menjadikan media sosial sebagai ruang untuk melontarkan tuduhan atau pernyataan yang berpotensi memperkeruh suasana.
“Kalau ada persoalan, silakan diselesaikan melalui jalur hukum. Jangan sampai pernyataan di media sosial kemudian membakar emosi masyarakat dan menciptakan persoalan baru,” kata Niko.
Bagi keluarga besar Soa Noro Pito Noro Pa, lanjutnya, langkah hukum merupakan pilihan untuk mendapatkan kepastian, bukan untuk memperuncing pertentangan.
Karena itu, mereka menyerahkan proses penanganan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum sembari meminta seluruh masyarakat tetap menahan diri.
Pesannya jelas: persoalan hukum harus diselesaikan melalui hukum, sementara marwah pemerintahan adat harus tetap dijaga. Jangan sampai satu persoalan melahirkan konflik yang lebih luas dan merusak persaudaraan masyarakat adat Petuanan Kaiely.
