MEDIAISTANA.COM — KOTA TANGERANG — 9 November 2026 — Ada apa dengan Pemerintah Kota Tangerang? Persoalan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), bangunan yang diduga melanggar ketentuan pemanfaatan fasilitas umum, hingga pengawasan sejumlah proyek pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kini menjadi sorotan masyarakat. Publik mempertanyakan keseriusan Wali Kota Tangerang, jajaran Pemkot, para camat, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut kepentingan umum. Masyarakat tidak ingin persoalan yang sama terus berulang tanpa penyelesaian jelas. Pemerintah harus membuktikan bahwa setiap kebijakan benar-benar dilaksanakan di lapangan, bukan sekadar janji dan kegiatan seremonial.
Persoalan PKL di kawasan GOR Gondrong dan Pasar Sipon, Kecamatan Cipondoh, menjadi salah satu perhatian serius masyarakat. Setelah berbagai komitmen penertiban disampaikan, publik mempertanyakan sejauh mana realisasinya. Apakah penertiban sudah benar-benar selesai atau masih sebatas pemantauan dan imbauan, Wali Kota Tangerang, Camat Cipondoh, dan Kasatpol PP diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan serta hasil pelaksanaan penertiban. Penegakan peraturan daerah harus konsisten, adil, dan tidak tebang pilih. Fasilitas umum harus dikembalikan kepada fungsinya agar masyarakat dapat menikmati lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman.
Sorotan berikutnya tertuju pada bangunan-bangunan yang diduga menggunakan atau berdiri di atas area fasilitas umum di sepanjang jalan Cipondoh hingga Stasiun Kereta Api Poris. Masyarakat mempertanyakan fungsi pengawasan kelurahan, kecamatan, Satpol PP, dan dinas terkait. Apakah pendataan sudah dilakukan? Apakah status lahan, perizinan, dan kesesuaian pemanfaatan ruang sudah diperiksa? Trotoar merupakan hak pejalan kaki, bukan ruang yang dapat digunakan sembarangan tanpa memperhatikan ketentuan. Pemkot Tangerang diminta turun langsung melakukan pemeriksaan dan menyampaikan hasilnya kepada publik. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
Masyarakat juga menyoroti sejumlah proyek pembangunan di bawah tanggung jawab Dinas PUPR Kota Tangerang. Publik meminta keterbukaan mengenai nilai kontrak, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, kualitas material, konsultan pengawas, serta hasil pemeriksaan lapangan. Jangan sampai proyek yang dibiayai menggunakan uang rakyat tidak menghasilkan pekerjaan sesuai standar dan perencanaan. Apabila ditemukan indikasi pengurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi, manipulasi administrasi, atau penyimpangan anggaran, masyarakat meminta Inspektorat dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah anggaran pembangunan harus memiliki pertanggungjawaban. Kontraktor, pengawas, pejabat pembuat komitmen, dan pihak terkait harus menjalankan tanggung jawab sesuai tugas masing-masing.
Masyarakat Kota Tangerang menaruh harapan agar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berkenan mendengarkan keluhan dan aspirasi warga terkait berbagai persoalan di lingkungan pemerintah daerah. Masyarakat berharap Presiden memberikan perhatian serius serta mendorong evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya menyangkut penegakan aturan, pengawasan pembangunan, transparansi anggaran, dan pelayanan publik. Semangat pembenahan pemerintahan serta pemberantasan korupsi harus diwujudkan melalui pengawasan nyata. Jangan sampai masyarakat yang menyampaikan kritik dan pengaduan justru tidak mendapatkan kepastian tindak lanjut.
Masyarakat meminta perhatian Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar laporan dan pengaduan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana dapat ditangani secara profesional oleh jajaran kepolisian sesuai kewenangannya. Kejaksaan Negeri (Kejari), Kejaksaan Tinggi (Kejati), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diharapkan memberikan perhatian terhadap informasi dan laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penggunaan anggaran pembangunan. Masyarakat berharap Presiden Prabowo mendorong koordinasi dan tindak lanjut oleh lembaga-lembaga tersebut sesuai tugas serta kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan korupsi, penyalahgunaan jabatan, pungutan liar, maupun pelanggaran hukum lainnya, pemeriksaan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Jangan sampai pengaduan masyarakat hanya menjadi tumpukan laporan tanpa kepastian. Jika ditemukan pelanggaran, proses hukum harus berjalan. Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan harus disampaikan secara jelas kepada publik.
Masyarakat Kota Tangerang berharap diberikan ruang audiensi bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar persoalan dapat disampaikan secara langsung. Sejumlah pertanyaan membutuhkan jawaban terbuka: apakah penertiban PKL di GOR Gondrong dan Pasar Sipon sudah diselesaikan secara menyeluruh, Bagaimana tindak lanjut terhadap bangunan yang diduga menggunakan fasilitas umum di sepanjang Cipondoh hingga Stasiun Poris, Bagaimana pengawasan PUPR terhadap kualitas, volume, dan kesesuaian spesifikasi proyek, Apakah Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap proyek yang menjadi perhatian masyarakat, Bagaimana tindak lanjut setiap pengaduan mengenai dugaan penyimpangan, Dan apakah pemerintah daerah serta aparat penegak hukum bersedia membuka ruang audiensi dan memberikan penjelasan kepada publik, Pertanyaan tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat. Kritik bukan bentuk permusuhan, melainkan kepedulian terhadap masa depan Kota Tangerang.
Masyarakat Kota Tangerang tidak meminta uang, jabatan, ataupun perlakuan istimewa. Warga hanya meminta pemerintah bekerja sesuai amanah: fasilitas umum dikembalikan kepada fungsinya, penertiban dilakukan secara adil, pembangunan diawasi secara ketat, dan setiap dugaan penyimpangan diperiksa berdasarkan hukum. Masyarakat berharap Presiden Prabowo Subianto berkenan mendengarkan aspirasi ini serta mendorong Kapolri, Kejari, Kejati, dan KPK menindaklanjuti laporan sesuai kewenangan masing-masing. Jangan biarkan aspirasi masyarakat berhenti di meja birokrasi. Jangan biarkan pengaduan tanpa kejelasan. Jangan sampai dugaan penyimpangan berlalu tanpa pemeriksaan. Kota Tangerang membutuhkan pemerintahan yang terbuka, pelayanan publik yang bertanggung jawab, penegakan aturan yang konsisten, dan pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Masyarakat berharap Presiden memberikan perhatian dan mendorong lembaga penegak hukum terkait untuk menindaklanjuti setiap pengaduan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum.
Red David E, SE
MEDIAISTANA.COM —
