Mediaistana.com

JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, S.H., M.H., mengeluarkan pernyataan tajam terkait rencana pemerintah merekrut 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Legislator asal Dapil Jawa Timur III (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso) ini mengingatkan pemerintah bahwa janji pemberian status Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi lulusan baru (spesialis SPPI) berpotensi memicu kegaduhan dan melukai perasaan jutaan tenaga honorer yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun di berbagai pelosok negeri.

Soroti Nasib Guru, Nakes, hingga Pejuang Pangan di Garis Depan

Dalam keterangannya, Sonny menegaskan bahwa aspek keadilan sosial harus menjadi panglima dalam setiap kebijakan rekrutmen. Ia mencermati adanya ketimpangan jika rekrutmen baru langsung diberikan “karpet merah” menuju status ASN.

“Kita harus bicara jujur tentang rasa keadilan. Bagaimana perasaan guru-guru honorer di sekolah terpencil, perawat dan bidan desa yang bertaruh nyawa di garis depan kesehatan, hingga tenaga teknis dan administrasi di kantor-kantor pemerintahan yang nasibnya hingga kini masih terkatung-katung tanpa kepastian status?” ujar Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI ini dengan nada retoris kepada media, Senin (16/03/26).

Lebih spesifik, Sonny yang bermitra kerja dengan sektor pertanian menyoroti nasib para Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dan Penyuluh Lapangan lainnya.

“Mereka ini adalah pejuang pangan yang sudah berpeluh di sawah bersama petani selama bertahun-tahun. Jika rekrutmen baru SPPI dijanjikan jalur istimewa menjadi ASN, ini adalah bentuk ketidakadilan nyata. Jangan sampai kebijakan ini justru menegasikan dedikasi mereka yang sudah lama berjuang di akar rumput,” tegasnya.

Kementerian Koperasi Harus Pegang Kendali (Leading Sector)

Selain isu SDM, Sonny mengkritisi dominasi kementerian lain di luar sektor perkoperasian dalam proses rekrutmen ini. Berdasarkan Perpres yang ada, ia menuntut agar Kementerian Koperasi dikembalikan fungsinya sebagai leading sector.

“Berdasarkan aturan, urusan perkoperasian adalah ranah teknis Kementerian Koperasi. Tanpa kepemimpinan dari kementerian yang kompeten di bidangnya, penempatan 30.000 sarjana ini dikhawatirkan hanya akan menjadi proyek seremonial yang bias akibat ego sektoral,” kata Sonny.

Peringatan Keras: Larangan Bangun Koperasi di Lahan Sawah (LSD)

Terkait infrastruktur fisik KDMP, Sonny juga memberikan peringatan keras mengenai isu alih fungsi lahan. Ia mencatat adanya potensi pembangunan gedung koperasi yang menabrak aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Saya memahami KDMP adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis Inpres, namun perlindungan lahan sawah adalah amanat Undang-Undang. Mari kita wujudkan tujuan ekonomi tanpa harus mengorbankan lahan produktif yang menjadi tumpuan hidup petani. Pembangunan tidak boleh menegasikan materi muatan hukum yang sudah ada,” tuturnya.

Refleksi Ramadan: Pembangunan yang Istiqomah dan Humanis

Menutup pernyataannya, tokoh alumni GMNI ini mengajak pemerintah memanfaatkan momentum bulan suci ramadan untuk melakukan refleksi mendalam atas tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif.

“Di bulan ramadan yang penuh berkah ini, saya mengetuk hati pemerintah untuk selalu istiqomah dan berpihak pada keadilan. Pastikan sinergi antar-kementerian berjalan tanpa hambatan ego sektoral. Jangan sampai upaya baik memaksimalkan potensi bangsa ini justru meninggalkan luka bagi mereka yang sudah lama berdedikasi untuk negera,” pungkas Sonny.

Narasi yang beredar di media sosial dari sebuah akun anonim bernama Rudi Purnama yang menuding Kapolsek Namlea, Charles Langitan, melakukan pungutan liar terhadap produksi sopi dan aktivitas judi sabung ayam menuai sorotan.

Bukan terlihat sebagai laporan investigatif, tulisan yang beredar itu justru dinilai lebih menyerupai rangkaian opini tanpa bukti. Tuduhan serius dilontarkan, namun tidak satu pun data konkret, dokumen, atau sumber yang dapat diverifikasi disertakan dalam narasi tersebut.

Dalam praktik jurnalistik, investigasi selalu berdiri di atas fakta yang dapat diuji. Setiap klaim harus disertai bukti, narasumber yang jelas, serta proses verifikasi yang ketat. Hal tersebut tidak tampak dalam narasi yang disebarkan oleh akun anonim tersebut.

Yang muncul justru keberanian menuduh dari balik identitas yang tidak jelas. Tidak ada laporan resmi kepada lembaga berwenang, tidak ada keterangan saksi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak ada bukti yang memperkuat klaim yang disampaikan.

Penggunaan istilah “investigasi” dalam narasi itu pun dinilai menyesatkan. Tanpa data dan verifikasi, istilah tersebut hanya menjadi label untuk memberi kesan seolah-olah tudingan yang disampaikan memiliki dasar kuat.

Fenomena ini kembali menunjukkan sisi gelap media sosial: ruang di mana tuduhan dapat disebarkan dengan cepat tanpa tanggung jawab yang jelas. Dalam banyak kasus, narasi dari akun anonim sering kali lebih bertujuan membangun opini publik ketimbang mencari kebenaran.

Padahal, jika benar terdapat dugaan pelanggaran hukum, jalur yang tepat adalah melaporkannya kepada institusi yang berwenang agar dapat diperiksa secara objektif dan transparan. Menyebarkan tuduhan tanpa bukti justru berpotensi masuk dalam kategori pencemaran nama baik.

Publik pun diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi dari akun anonim yang tidak disertai bukti yang dapat diverifikasi. Kritik dan kontrol sosial memang penting dalam demokrasi, tetapi keduanya harus berdiri di atas fakta, bukan spekulasi.

Sebab ketika tuduhan tanpa dasar disebarkan, yang terjadi bukan lagi kontrol sosial, melainkan fitnah yang merusak reputasi seseorang di ruang publik

Mediaistana.com

BANYUWANGI – Wakil Menteri Perhubungan Suntana, turun langsung meninjau kepadatan antrean kendaraan pemudik dari Bali menuju Jawa yang terjadi di jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk, Minggu (15/3/2026) malam.

Sebelum menuju lokasi antrean, Wamenhub lebih dahulu menggelar rapat koordinasi bersama otoritas pelabuhan di kantor ASDP Indonesia Ferry di kawasan Pelabuhan Ketapang. Rapat tersebut membahas langkah percepatan arus kendaraan yang menumpuk di sisi Bali agar antrean cepat terurai.

“Saya ke sini hanya ingin mempercepat arus dari sana (Gilimanuk),” kata Wamenhub Suntana.

Seusai rapat, rombongan Wamenhub langsung bergerak menuju Pelabuhan Gilimanuk untuk memantau kondisi antrean kendaraan secara langsung.

Salah satu pemudik, Kholik (26) baru tiba di Pelabuhan Ketapang sekira pukul 18.50 WIB. Ia sebelumnya harus menunggu sangat lama sebelum akhirnya bisa naik kapal penyeberangan.

Ia berangkat dari kawasan Canggu, Bali, sekitar pukul 22.00 WITA menggunakan travel. Ia baru tiba di area parkiran antrean Pelabuhan Gilimanuk sekitar pukul 10.00 pagi, karena terjadi antrean panjang menuju pelabuhan.

“Berangkat jam 10 malam. Naik kapal dari Gilimanuk baru setelah magrib. 10 Jam lebih saya dan rombongan menunggu,” ujar pemudik asal Probolinggo ini.

Pemudik lainnya, Heri (45), juga mengalami antrean panjang. Ia mengatakan antrean kendaraan bahkan mencapai lebih dari 30 kilometer. “Saya berangkat dari Seminyak, Bali jam 8 malam. Sampai sini (Pelabuhan Ketapang) hampir jam 7 malam. Macetnya lebih dari 30 kilometer,” kata Heri yang juga asal Probolinggo ini.

Menurutnya, kemacetan paling parah terjadi pada dini hari hingga pagi hari. Kendaraan bahkan sempat tidak bisa bergerak sama sekali selama beberapa jam. “Jam 3 pagi sampai jam 9 pagi macet total, tidak bisa jalan. Setelah itu baru bisa pelan-pelan bergerak menuju Pelabuhan Gilimanuk,” ujarnya.

Kemacetan, imbuhnya, semakin parah karena kondisi lalu lintas yang semrawut, terutama kendaraan yang saling mendahului di jalur antrean. “Kendalanya kendaraan dari dua arah saling mendahului, jadi semrawut. Banyak yang ngeblong,” katanya.

General Manager ASDP Cabang Ketapang, Arief Eko mengatakan, pihaknya menerapkan skema tiba bongkar berangkat (TBB) untuk mengurai kepadatan antrean kendaraan pemudik dari Bali menuju Jawa. Dari total 35 kapal yang dioperasikan di lintas Ketapang-Gilimanuk, ada 11 kapal kini menjalankan skema tersebut.

“Skema TBB diterapkan dengan pola kapal hanya menurunkan muatan di Pelabuhan Ketapang tanpa melakukan proses muat kembali, kemudian langsung berlayar kembali ke Gilimanuk untuk mengangkut kendaraan berikutnya,” terang dia.

PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang berencana menambah kapal berukuran besar di lintasan Ketapang-Gilimanuk untuk meningkatkan kapasitas angkut kendaraan dan memperlancar arus penyeberangan penghubung Jawa-Bali.

Kehadiran kapal besar nantinya bukan untuk menambah jumlah total kapal yang beroperasi. ASDP hanya akan mengubah komposisi armada dengan memperbanyak kapal berukuran besar, terutama yang memiliki bobot sekitar 2.000 Gross Tonnage (GT).

“Jumlah kapal yang beroperasi kemungkinan tetap sekitar 35 unit. Tapi komposisinya akan kita perkuat dengan kapal-kapal yang ukurannya lebih besar,” kata Arief.

Berdasarkan data kumulatif sejak H-10 hingga H-7, tercatat lebih dari 200 ribu penumpang telah diseberangkan dari Bali menuju Jawa. Selain itu, lebih dari 35 ribu sepeda motor dan sekitar 17 ribu kendaraan kecil juga telah menyeberang melalui Pelabuhan Gilimanuk.

“Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada kendaraan roda dua, yakni sekitar 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan kendaraan roda empat meningkat sekitar 11 persen,” ujarnya.

Ia memprediksi arus kendaraan dari Bali menuju Jawa masih akan terus meningkat dan diprediksi akam terjadi hingga tanggal 17 Maret. Terutama menjelang penutupan penyeberangan pada 18 – 20 Maret karena Nyepi. (Kevin)

Namlea, 16 Maret 2026 – Aktivitas tambang liar di wilayah Gunung Botak kabupaten buru masih terus berjalan bebas tanpa adanya tindakan tegas dari pihak berwenang. Bahkan, dugaan kuat menyebutkan bahwa oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) terlibat dalam pengawasan terhadap aktivitas ilegal ini, sekaligus turut meraih keuntungan dengan memberikan peluang agar operasi tambang liar tersebut dapat berjalan lancar.

Informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya di lapangan menyebutkan bahwa tambang liar di Gunung Botak telah beroperasi dalam waktu yang cukup lama. Meskipun aktivitas ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan tentang pertambangan dan lingkungan hidup, namun hingga saat ini belum ada upaya serius untuk menutup atau menindak pelakunya.

Yang lebih memprihatinkan, adanya indikasi keterlibatan oknum TNI yang seharusnya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Menurut saksi mata, oknum tersebut tidak hanya melakukan pengawasan terhadap aktivitas tambang liar, tetapi juga terlihat turut membantu kelancaran operasi, dan oknum tersebut diduga menerima bagian dari keuntungan yang diperoleh dari tambang liar tersebut,bahkan oknum petugas juga turut mendapat keuntungan dan hasil penambangan

Aktivitas tambang liar di Gunung Botak sendiri dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, seperti kerusakan hutan, erosi tanah, dan pencemaran sumber air. Selain itu, keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini juga mencoreng citra institusi militer yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat dan penegak hukum.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak TNI maupun instansi terkait terkait dugaan keterlibatan oknum dalam aktivitas tambang liar di Gunung Botak. Masyarakat berharap agar pihak berwenang segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus ini, menindak tegas semua pihak yang terlibat, baik dari kalangan penambang liar maupun oknum yang diduga terlibat, serta mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kondisi lingkungan yang telah rusak akibat aktivitas tambang tersebut.