Mamuju – Lembaga Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gebrak) Sulawesi Barat memberikan apresiasi terhadap kinerja Propam Polresta Mamuju yang dinilai serius dan transparan dalam menangani laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/01/I/2026/Sipropam Polresta Mamuju tertanggal 29 Januari 2026, yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh Seksi Propam Polresta Mamuju.

Ketua Gebrak Sulbar, Idham, menyampaikan bahwa sikap tegas kepolisian dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat menunjukkan komitmen institusi Polri dalam menjaga profesionalitas serta kepercayaan publik.

“Kami mengapresiasi langkah Propam Polresta Mamuju yang telah menerima dan menindaklanjuti laporan ini secara terbuka dan transparan. Ini menunjukkan keseriusan Polri dalam menangani setiap laporan yang melibatkan anggotanya tanpa pandang bulu,” ujar Idham.

Menurutnya, berbagai program pengawasan internal yang dijalankan Polri saat ini, termasuk layanan pengaduan Polri 110 serta penguatan pengawasan melalui Yanduan Propam Polda Sulbar, menjadi bukti bahwa institusi kepolisian terus melakukan pembenahan secara serius.

“Program Polri 110 dan layanan pengaduan Propam menjadi bukti bahwa Polri serius berbenah.

Masyarakat kini memiliki ruang untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum anggota, dan itu patut diapresiasi,” tambahnya.

Sementara itu, melalui Kasi Propam Polresta Mamuju yang disampaikan oleh Briptu Muh. Takdir Riyadhi, pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk menjaga marwah institusi serta menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota.

Siapapun yang terlibat dalam pelanggaran hukum oleh anggota kami akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

Kami berkomitmen menjaga marwah institusi Polri di mata masyarakat dan tidak akan pandang bulu dalam menindak setiap pelanggaran,” tegasnya.

Idham juga menegaskan bahwa Gebrak Sulbar akan terus mengawal proses penanganan laporan tersebut hingga benar-benar selesai.

“Gebrak Sulbar akan terus memantau dan mengawal proses ini sampai tuntas. Harapan kami, proses ini berjalan objektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin kuat,” tutupnya.

Editorial Redaksi

Di tengah dinamika kehidupan berbangsa yang terus berkembang, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas sosial serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Hal itulah yang tercermin dalam pertemuan hangat antara Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, pada Jumat (13/3/2026) di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta.

Masjid terbesar di Asia Tenggara itu bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga ruang simbolik yang menyatukan pesan spiritual, kebangsaan, dan kebersamaan. Dari tempat inilah dialog mengenai masa depan kehidupan beragama di Maluku dibangun—sebuah daerah yang sejak lama dikenal sebagai rumah bagi keragaman keyakinan, budaya, dan tradisi.

Kunjungan Gubernur Maluku tersebut menjadi lebih dari sekadar agenda formal. Ia adalah bentuk komitmen nyata untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam bidang keagamaan. Dalam suasana yang penuh keakraban, kedua tokoh membicarakan langkah-langkah strategis untuk memperkuat moderasi beragama, meningkatkan dukungan terhadap pendidikan keagamaan, serta menjaga kerukunan antarumat beragama.

Langkah ini menjadi sangat relevan bagi Maluku, wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam membangun kembali harmoni sosial setelah pernah menghadapi dinamika konflik di masa lalu. Kini, dengan semangat baru, Maluku terus menunjukkan dirinya sebagai contoh daerah yang mampu merawat keberagaman dengan bijaksana.

Apresiasi yang disampaikan Menteri Agama kepada Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan bahwa upaya menjaga kehidupan beragama yang harmonis tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi lintas lembaga, kebijakan yang berpihak pada persatuan, serta komitmen bersama untuk menanamkan nilai toleransi di tengah masyarakat.

Plakat yang diserahkan dalam pertemuan tersebut bukan sekadar simbol penghargaan. Ia juga menjadi penanda kuatnya jembatan kerja sama antara pusat dan daerah—sebuah pengingat bahwa pembangunan di bidang keagamaan merupakan bagian penting dari pembangunan bangsa secara keseluruhan.

Dari ruang pertemuan di Masjid Istiqlal itu, pesan yang lahir sesungguhnya sederhana namun mendalam: Indonesia yang damai hanya dapat terwujud ketika keberagaman dijaga dengan rasa saling menghormati. Dan Maluku, dengan kekayaan pluralitasnya, memiliki peran penting dalam menjaga nyala harmoni tersebut.

Sinergi yang terbangun hari ini diharapkan menjadi fondasi bagi langkah-langkah konkret ke depan—membangun masyarakat yang tidak hanya religius, tetapi juga inklusif, toleran, dan penuh kedamaian. Dari Jakarta, semangat itu kembali dibawa pulang ke Maluku, untuk terus dirawat dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, melakukan kunjungan silaturrahmi dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Nasaruddin Umar, pada Jumat (13/3/2026). Pertemuan tersebut berlangsung di kawasan kantor Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

Setibanya di Bandara Internasional Soekarno–Hatta, Gubernur Maluku langsung menuju Masjid Istiqlal untuk melaksanakan agenda pertemuan dengan Menteri Agama. Kunjungan ini menjadi bagian dari koordinasi antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Kementerian Agama Republik Indonesia terkait penguatan program keagamaan dan kerukunan umat beragama di daerah.

Gubernur Hendrik Lewerissa tiba di kompleks Masjid Istiqlal pada pagi hari dan disambut langsung oleh Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar di kantor pengelola masjid. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama juga menyerahkan sebuah plakat kepada Gubernur Maluku sebagai simbol penghargaan dan bentuk penguatan hubungan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, kedua tokoh membahas sejumlah hal strategis, termasuk penguatan moderasi beragama, dukungan terhadap pendidikan keagamaan, serta upaya memperkuat kerukunan antarumat beragama di Maluku yang dikenal sebagai daerah dengan keberagaman yang kuat.

Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial serta memperkuat nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Maluku yang terus mendorong kehidupan beragama yang harmonis dan inklusif.

Pertemuan di Masjid Istiqlal tersebut juga menjadi momentum mempererat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pembangunan di bidang keagamaan, khususnya di wilayah Maluku. Agenda kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah masyarakat.

Editorial Redaksi

Di tengah dinamika kehidupan berbangsa yang terus berkembang, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas sosial serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Hal itulah yang tercermin dalam pertemuan hangat antara Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, pada Jumat (13/3/2026) di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta.

Masjid terbesar di Asia Tenggara itu bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga ruang simbolik yang menyatukan pesan spiritual, kebangsaan, dan kebersamaan. Dari tempat inilah dialog mengenai masa depan kehidupan beragama di Maluku dibangun—sebuah daerah yang sejak lama dikenal sebagai rumah bagi keragaman keyakinan, budaya, dan tradisi.

Kunjungan Gubernur Maluku tersebut menjadi lebih dari sekadar agenda formal. Ia adalah bentuk komitmen nyata untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam bidang keagamaan. Dalam suasana yang penuh keakraban, kedua tokoh membicarakan langkah-langkah strategis untuk memperkuat moderasi beragama, meningkatkan dukungan terhadap pendidikan keagamaan, serta menjaga kerukunan antarumat beragama.

Langkah ini menjadi sangat relevan bagi Maluku, wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam membangun kembali harmoni sosial setelah pernah menghadapi dinamika konflik di masa lalu. Kini, dengan semangat baru, Maluku terus menunjukkan dirinya sebagai contoh daerah yang mampu merawat keberagaman dengan bijaksana.

Apresiasi yang disampaikan Menteri Agama kepada Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan bahwa upaya menjaga kehidupan beragama yang harmonis tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi lintas lembaga, kebijakan yang berpihak pada persatuan, serta komitmen bersama untuk menanamkan nilai toleransi di tengah masyarakat.

Plakat yang diserahkan dalam pertemuan tersebut bukan sekadar simbol penghargaan. Ia juga menjadi penanda kuatnya jembatan kerja sama antara pusat dan daerah—sebuah pengingat bahwa pembangunan di bidang keagamaan merupakan bagian penting dari pembangunan bangsa secara keseluruhan.

Dari ruang pertemuan di Masjid Istiqlal itu, pesan yang lahir sesungguhnya sederhana namun mendalam: Indonesia yang damai hanya dapat terwujud ketika keberagaman dijaga dengan rasa saling menghormati. Dan Maluku, dengan kekayaan pluralitasnya, memiliki peran penting dalam menjaga nyala harmoni tersebut.

Sinergi yang terbangun hari ini diharapkan menjadi fondasi bagi langkah-langkah konkret ke depan—membangun masyarakat yang tidak hanya religius, tetapi juga inklusif, toleran, dan penuh kedamaian. Dari Jakarta, semangat itu kembali dibawa pulang ke Maluku, untuk terus dirawat dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui berbagai langkah strategis yang dibahas dalam rangkaian kunjungan kerja pada Kamis pagi, (12/3/2026)

Pertemuan berlangsung sekitar pukul 08.00 WIT di kediaman Bupati Buru, Ikram Umasugi, di Namlea, Kabupaten Buru. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, termasuk Sekretaris Badan Zulhaida Latuconsina, Kepala Bidang Pajak Nita Patiselano, serta sejumlah staf.

Upaya Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam diskusi yang berlangsung hangat, salah satu agenda utama yang dibahas adalah upaya meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui kegiatan swiping bersama antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buru.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat luasnya wilayah Kabupaten Buru, sehingga dibutuhkan dukungan tambahan kendaraan roda empat untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pemerintah Kabupaten Buru diharapkan dapat berpartisipasi dalam penyediaan sarana tersebut.

Sebagai informasi, opsi atau pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Kabupaten Buru pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp 4,8 miliar. Capaian ini dinilai cukup baik dan diharapkan dapat terus meningkat apabila seluruh unsur pemerintah berpartisipasi aktif dalam optimalisasi pungutan pajak daerah.

Pembahasan Pajak MBLB dan Alat Berat

Selain itu, pertemuan juga membahas mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang sebelumnya dikenal sebagai Galian C. Pajak ini dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, sementara opsi atau bagi hasilnya diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Buru telah melakukan penagihan pajak tersebut pada tahun 2025, namun opsi bagi hasilnya masih belum disetorkan kepada pemerintah provinsi.

Pembahasan turut menyinggung kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan dinas atau plat merah yang masih belum sepenuhnya disetorkan, termasuk pajak untuk alat berat. Salah satu pengusaha, Ongko Tuya, disebut telah memberikan contoh positif dengan melaporkan kepemilikan alat beratnya untuk kemudian diproses pembayaran pajaknya.

Kunjungan ke Buru Selatan

Usai pertemuan di Buru, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Buru Selatan dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam.

Setibanya di lokasi, rombongan terlebih dahulu melaksanakan rapat evaluasi internal bersama seluruh staf UPTD Samsat Buru Selatan guna membahas kinerja serta strategi peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi tanah yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk pembangunan kantor UPTD Samsat, sebelum kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama Bupati Buru Selatan.

Dorongan Kolaborasi dan Peningkatan PAD

Dalam diskusi tersebut, berbagai persoalan dan peluang kerja sama dibahas, antara lain evaluasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor plat merah, identifikasi kepemilikan kendaraan alat berat, serta penyetoran opsi MBLB kepada pemerintah provinsi.

Selain itu, turut dibahas mengenai pajak kendaraan yang beroperasi di atas permukaan air serta berbagai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bupati Buru Selatan, La Hamidi menyambut baik berbagai upaya tersebut dan menunjukkan dukungan penuh terhadap penguatan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Ia menilai peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak akan memberikan dampak langsung terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Harapan Ke Depan

Melalui rangkaian kunjungan kerja ini, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

Upaya bersama tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di wilayah Maluku.