Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.

Di tengah upaya pemerintah daerah meningkatkan kesadaran pajak dan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), sosok pengusaha dari Kabupaten Buru, Ongko Tuya, muncul sebagai teladan yang patut diapresiasi. Pengusaha yang memiliki nama lengkap Hongdiyanto Fredy ini menunjukkan bahwa kesuksesan dalam dunia usaha dapat berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap negara dan daerah.

Langkah yang diambil Ongko Tuya tidak biasa. Tanpa menunggu pemeriksaan atau penagihan, ia secara sadar dan proaktif melaporkan kepemilikan sembilan unit alat berat yang dimilikinya kepada Badan Pendapatan Provinsi Maluku untuk dikenakan pajak sesuai ketentuan. Tindakan sederhana namun bermakna besar ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan juga bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Apresiasi pun datang langsung dari pemerintah daerah. Kepala Badan Pendapatan Provinsi Maluku, Djalaludin Salampessy, bersama Sekretaris Badan Pendapatan Zulhaida Latuconsina dan jajaran staf, secara khusus mengunjungi kediaman Ongko Tuya di Namlea, Kabupaten Buru. Kunjungan tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi simbol penghargaan atas sikap tanggung jawab yang jarang ditemui.

Langkah Ongko Tuya bahkan disebut sebagai yang pertama dilakukan secara sukarela oleh pengusaha di wilayah tersebut. Informasi ini disampaikan oleh Kepala UPT Buru, Nurkia La Ambo, yang menilai tindakan tersebut dapat menjadi pemicu kesadaran baru di kalangan pelaku usaha lainnya.

Di tengah berbagai tantangan fiskal daerah, teladan seperti ini sangat berharga. Pemerintah Provinsi Maluku, di bawah arahan Gubernur Hendrik Lewerissa, terus mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak sebagai bagian penting dalam memperkuat kemandirian daerah. Kepatuhan yang ditunjukkan Ongko Tuya menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dapat terbangun melalui kesadaran dan kepercayaan.

Lebih dari sekadar membayar pajak, apa yang dilakukan Ongko Tuya mencerminkan karakter kepemimpinan dalam dunia usaha: keberanian untuk memberi contoh. Dalam konteks pembangunan daerah, tindakan seperti ini memiliki nilai moral yang tinggi, karena menunjukkan bahwa pengusaha tidak hanya mengambil manfaat dari aktivitas ekonomi, tetapi juga ikut berkontribusi bagi kemajuan masyarakat.

Di balik sembilan unit alat berat yang dilaporkan—yang pengelolaannya di lapangan dijalankan oleh Kwan dari Toko Nusantara Baru—tersimpan pesan yang lebih besar: bahwa integritas adalah fondasi utama dalam membangun ekonomi daerah yang sehat.

Maluku membutuhkan lebih banyak figur seperti Ongko Tuya. Sosok yang tidak hanya dikenal karena keberhasilan usahanya, tetapi juga karena komitmennya terhadap tanggung jawab sosial dan kewargaan. Jika teladan ini diikuti oleh para pengusaha lain, maka optimisme terhadap peningkatan PAD bukanlah sekadar harapan, melainkan kenyataan yang dapat diwujudkan bersama.

Seorang pengusaha sukses di Kabupaten Buru, Hongdiyanto Fredy yang akrab disapa Ongko Tuya, mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Maluku setelah secara sadar dan proaktif melaporkan serta membayar pajak untuk sembilan unit alat berat yang dimilikinya.

Kunjungan langsung dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Provinsi Maluku, Dr. Djalaludin Salampessy, bersama Sekretaris Badan Pendapatan Zulhaida Latuconsina serta sejumlah staf. Rombongan datang ke kediaman Ongko Tuya di Namlea pada Rabu (11/3/2026) sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih atas kepatuhan tersebut.

Menurut Djalaludin, langkah yang dilakukan Ongko Tuya merupakan contoh positif bagi para pengusaha lain di Maluku.

“Beliau secara sadar dan proaktif melaporkan alat beratnya kepada Badan Pendapatan. Ini merupakan contoh yang sangat baik dan kami berharap dapat diikuti oleh pengusaha lainnya di Maluku,” ujar Djalaludin.

Ia menjelaskan bahwa laporan tersebut pertama kali disampaikan oleh Kepala UPT Buru, Nurkia La Ambo, yang menyebut Ongko Tuya sebagai pengusaha pertama yang secara sukarela melaporkan kepemilikan alat beratnya.

Kunjungan ini juga merupakan bagian dari agenda evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) triwulan pertama sekaligus upaya mendorong peningkatan penerimaan daerah.

“Langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa agar Badan Pendapatan Daerah terus mendorong kesadaran wajib pajak. Kepatuhan seperti yang dilakukan Ongko Tuya sangat membantu peningkatan PAD,” tambahnya.

Diketahui, pengelolaan alat berat tersebut dilaksanakan di lapangan oleh Kwan dari Toko Nusantara Baru. Pemerintah berharap tindakan proaktif ini dapat menumbuhkan kesadaran para pengusaha lainnya untuk melaporkan dan memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela.

Dengan adanya contoh nyata dari Ongko Tuya, Pemerintah Provinsi Maluku optimistis kesadaran pajak di kalangan pelaku usaha akan semakin meningkat dan berdampak pada peningkatan PAD daerah.

Jalan Desa Gadingan Kabupaten Indramayu Rusak Parah,Bentuk Protes, Warga Ngabuburit Sambil Mancing

Indramayu-mediaistana. com
Kondisi jalan kabupaten yang berada di Desa Gadingan, kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, saat ini semakin memprihatinkan. Kerusakan jalan yang cukup parah dengan banyaknya lubang lubang besar kedalaman kisaran 50 Cm bahkan lebih, serta permukaan jalan yang hancur membuat aktivitas masyarakat terganggu dan membahayakan pengguna jalan.

Warga setempat mengeluhkan kondisi jalan tersebut karena sudah lama rusak, namun hingga kini belum mendapatkan perbaikan dari dinas terkait. Jalan yang menjadi akses utama masyarakat untuk beraktivitas, seperti menuju tempat kerja, sekolah, hingga mengangkut hasil pertanian, kini sulit dilalui terutama saat musim hujan.
“Kalau hujan, jalan jadi becek dan lubangnya tertutup air, sering ada pengendara motor yang terjatuh sudah tak terhitung yang jatuh,” ujar Roni.
Dikatakan kembali menurut Roni,

“Itung-itung ngabuburit cari sore saya mancing, kali aja ada ikan nya, “pungkasnya.

Masyarakat menilai seolah-olah pihak dinas terkait menutup mata terutama dinas PUPR kabupaten Indramayu terhadap kondisi tersebut. Padahal jalan ini merupakan jalur yang cukup vital bagi mobilitas warga dan juga kendaraan pengangkut hasil bumi.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui dinas terkait segera turun tangan untuk melakukan perbaikan jalan, agar tidak menimbulkan kecelakaan dan kerugian bagi masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga meminta adanya perhatian serius dari pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan tidak terus terabaikan.
“Harapan kami jalan ini segera diperbaiki. Jangan sampai menunggu ada korban dulu baru diperhatikan,” tambah warga.
Dengan kondisi jalan yang semakin rusak, warga Desa Gadingan berharap adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah yang dipimpin oleh bupati Lucky Hakim demi keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari

Bagi dinas terkait jika mengabaikan Kalau terbukti ada kelalaian dan membiarkan sanksinya bisa berupa

– Denda maksimal Rp 24 juta (UU No. 22/2009 pasal 273)
– Pidana kurungan maksimal 1 tahun (UU No. 22/2009 pasal 273)
– Atau sanksi lain sesuai UU No. 38/2004 tentang Jalan, seperti:
– Denda maksimal Rp 500 juta
– Pidana kurungan maksimal 5 tahun

Di Indonesia, beberapa peraturan yang bisa jadi acuan:

1. UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (pasal 273)
2. UU No. 38/2004 tentang Jalan (pasal 50 dan 51)

Jika terbukti ada kelalaian, pejabat yang bertanggung jawab bisa dikenakan sanksi pidana, seperti denda atau penjara. Tapi, ini perlu proses penyelidikan dan penetapan dari pihak berwenang, seperti polisi atau KPK.

IYONS74

Suasana hangat dan penuh keakraban menyelimuti acara buka puasa bersama (bukber) keluarga besar pegawai Puskesmas Savana Jaya, Kecamatan Waiapo, Kabupaten Buru, yang digelar di Komplek Gren Sarah Hotel Namlea, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan ini menjadi momen istimewa karena turut dihadiri mantan Kepala Puskesmas Savana Jaya yang kini menjabat sebagai Camat Teluk Kaiely, Muhamad Yasim Wael, SKM. Kehadirannya disambut penuh rasa kekeluargaan oleh para pegawai yang pernah bekerja bersamanya.

Acara berlangsung dalam suasana sederhana namun sarat makna. Para pegawai saling berbagi cerita, mempererat tali silaturahmi, serta mengenang kebersamaan selama bertugas melayani masyarakat di bidang kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Muhamad Yasim Wael menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya bisa kembali berkumpul bersama keluarga besar Puskesmas Savana Jaya. Ia berharap kebersamaan seperti ini terus terjaga sebagai wujud kekompakan dan semangat pelayanan kepada masyarakat.

“Momentum Ramadan seperti ini sangat baik untuk mempererat silaturahmi. Saya berharap keluarga besar Puskesmas Savana Jaya tetap solid dan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan buka puasa bersama ini ditutup dengan doa bersama, sebagai harapan agar seluruh pegawai diberikan kesehatan, kekuatan, serta keberkahan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.

Bukber ini menjadi simbol kebersamaan dan kekeluargaan yang terus terjalin di antara para pegawai, sekaligus memperkuat semangat pelayanan di lingkungan Puskesmas Savana Jaya.

Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.

Viralnya sebuah video pengakuan seseorang di pos jaga Anhoni, lereng Gunung Botak, Kabupaten Buru, kembali mengingatkan kita bahwa di era informasi digital, setiap pernyataan yang beredar di ruang publik harus disikapi dengan kehati-hatian. Dalam video tersebut, seorang pria mengaku sebagai perwakilan PT. Kaiely Kencana Industri yang datang untuk mengambil sampel di Kali Anhoni dengan tujuan normalisasi. Ia bahkan menyebut membawa nama Bupati Buru, Ikram Umasugi sebagai pihak yang mengetahui rencana tersebut.

Namun, pernyataan itu segera mendapat bantahan dari Camat Kaiely, Muhamad Yasim Wael, SKM. Ia menegaskan bahwa Bupati Buru tidak mengetahui kegiatan sebagaimana yang disampaikan oleh orang dalam video tersebut. Bantahan ini memperlihatkan bahwa informasi yang beredar di masyarakat belum tentu sepenuhnya benar dan perlu diverifikasi secara cermat.

Dalam konteks ini, peran pers menjadi sangat penting. Pers bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga penjaga akurasi dan kebenaran informasi bagi publik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan prinsip dasar kerja jurnalistik.

Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan:

“Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.”

Artinya, pers memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya cepat, tetapi juga benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus video viral tersebut, fungsi kontrol sosial pers menjadi krusial untuk menelusuri kebenaran di balik klaim yang muncul.

Lebih jauh lagi, Pasal 6 huruf a UU Pers menyatakan:

“Pers nasional melaksanakan peranan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.”

Hak masyarakat untuk mengetahui harus dipenuhi melalui informasi yang akurat dan berimbang. Ketika muncul pengakuan yang membawa nama pejabat publik, maka klarifikasi dari pihak yang disebut—seperti yang dilakukan oleh Camat Kaiely—merupakan bagian penting dari proses menjaga transparansi.

Di sisi lain, Pasal 5 ayat (1) UU Pers menegaskan:

“Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.”

Ketentuan ini mengingatkan bahwa Pers informasi, terutama yang menyangkut nama pejabat atau institusi pemerintah, harus disampaikan secara berimbang dan tidak menghakimi sebelum fakta benar-benar terkonfirmasi.

Kasus video viral di Anhoni menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Bagi masyarakat, penting untuk tidak langsung mempercayai setiap informasi yang beredar tanpa verifikasi. Bagi aparat pemerintah, klarifikasi cepat seperti yang dilakukan Camat Kaiely merupakan langkah yang tepat untuk mencegah kesalahpahaman publik.

Sementara bagi pers, peristiwa ini menjadi pengingat akan tanggung jawab profesionalnya: menyaring informasi, menguji kebenaran, dan menghadirkan fakta secara jernih kepada masyarakat.

Pada akhirnya, ruang publik yang sehat hanya dapat tercipta ketika informasi yang beredar berdiri di atas prinsip kebenaran, akurasi, dan tanggung jawab—sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pers.

Latar belakang penulis:
1. Eks Wartawan lokal “Suara Maluku”, Ambon.
2. Eks Wartawan Nasional “Jawa Pos”, Surabaya/Jakarta.

Namlea – Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama bulan suci Ramadan terus dilakukan aparat kepolisian. Polsek Namlea menggelar sosialisasi Kamtibmas tentang bahaya minuman keras (miras) yang berlangsung pada Rabu, 11 Maret 2026 pukul 09.30 WIT di Aula Kantor Desa Jamilu, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru serta Aula Kantor Desa Persiapan Marloso.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ps. Kapolsek Namlea, Iptu Charles Langitan, S.H., M.H., dan dihadiri sejumlah unsur pemerintah desa, aparat keamanan, serta masyarakat dari Desa Jamilu dan Desa Persiapan Marloso.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Pj. Kepala Desa Jamilu Haris Buton, S.E., Pj. Kepala Desa Sanleko Aksa Buton, Kepala Desa Persiapan Marloso La Mane Buton, Ketua BPD Sanleko Ramli Rumbia, Kasi Pemerintahan Desa Jamilu M. Yasin Laitupa, Ps. Kanit Provos Polsek Namlea Aipda Handry de Fretes, Ps. Kanit Samapta Polsek Namlea Aipda Harahmat Olleng, S.H., Bhabinkamtibmas Desa Sanleko Aipda Husain Kaimudin, Bhabinkamtibmas Desa Jamilu Aipda Asmuni Tan, Babinsa Desa Sanleko Sertu M. Alkatiri, perangkat desa, serta masyarakat setempat.

Dalam pemaparannya, Kapolsek Namlea menjelaskan berbagai aspek terkait bahaya minuman keras, mulai dari pengertian miras, jenis-jenisnya, hingga dampak buruknya terhadap kesehatan, keamanan, dan keharmonisan sosial di masyarakat.

Ia juga menegaskan dasar hukum yang mengatur terkait tindak pidana yang berkaitan dengan minuman keras, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Selain itu dijelaskan pula sejumlah pasal yang mengatur tindak pidana terkait miras, seperti Pasal 316 dan Pasal 424 KUHP.

“Minuman keras bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga sering menjadi pemicu terjadinya gangguan kamtibmas seperti perkelahian, kekerasan, hingga tindak kriminal lainnya,” tegas Kapolsek dalam penyampaiannya.

Setelah sesi pemaparan materi dan tanya jawab, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan minuman keras tradisional jenis sopi oleh warga Desa Jamilu dan Desa Persiapan Marloso kepada pihak Polsek Namlea.

Penyerahan tersebut dilakukan secara sukarela oleh masyarakat, termasuk para penyuling dan penjual sopi. Total miras yang diserahkan mencapai 270 liter yang dikemas dalam jeriken berukuran 35 liter, 20 liter, dan 5 liter. Seluruh barang bukti tersebut rencananya akan dimusnahkan oleh pihak kepolisian.

Kapolsek Namlea mengapresiasi kesadaran masyarakat yang bersedia menyerahkan miras secara sukarela demi menjaga situasi keamanan selama Ramadan hingga Idul Fitri.

Para penyuling dan penjual sopi juga menyambut positif kegiatan sosialisasi tersebut. Hal itu terlihat dari partisipasi aktif mereka dalam kegiatan serta kesediaan menyerahkan hasil penyulingan miras tradisional kepada pihak kepolisian.

Kegiatan sosialisasi Kamtibmas ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya miras sekaligus mengajak warga berperan aktif menjaga lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar dan berakhir pada pukul 11.56 WIT dengan situasi yang aman dan terkendali.