PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) Cabang Tual menyiapkan 5 armada Kapal Penumpang untuk menyukseskan angkutan Lebaran 2026 guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dan arus balik.

Pada periode angkutan Lebaran, Pelni mengoperasikan 5 Kapal Penumpang yaitu KM. Labobar, KM. Tatamailau, KM. Sirimau dan satu kapal tambahan KM Dobonsolo menggantikan KM. Leuser yang diperbantukan ke wilayah tengah Surabaya dan Kalimantan Port dan 1 armada Kapal Perintis KM.Sabuk Nusantara 106.

PT. PELNI menetapkan masa peak season angkutan lebaran Idul Fitri 1447H mulai 6 Maret hingga 6 April 2026 dengan jumlah frekuensi kedatangan kapal di Pelabuhan Tual sebanyak 11 Call.

Proyeksi puncak arus mudik terjadi pada tanggal pada 12 Maret 2026 keberangkatan KM. Labobar tujuan Ambon, Makassar dan Surabaya dengan jumlah penumpang sementara saat ini (9/3) tercatat sebanyak 1.700 penumpang sedangkan prediksi puncak arus balik terjadi pada tanggal 30 Maret 2026.

Kacab Pelni Tual Agus Herianta menyampaikan persiapan angkutan Lebaran 1447 Hijriah telah dilakukan secara menyeluruh demi memastikan pelayanan berjalan aman, tertib, dan lancar.

Dugaan tindak pidana pencurian sapi yang melibatkan dua warga berinisial AT dan ST di wilayah Waeapo, Kabupaten Buru, menjadi sorotan publik. Kedua warga tersebut kini telah dibebaskan karena alat bukti yang ada dinilai belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Kuasa hukum keduanya, Laeko Lapandewa, menyatakan bahwa setelah dilakukan analisis terhadap perkara tersebut, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menjerat kliennya dalam tindak pidana pencurian.

Menurut Laeko Lapandewa, yang juga dikenal sebagai pengacara muda, perkara tersebut telah dianalisis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Ia menjelaskan bahwa sesuai Pasal 235 ayat (1) dalam regulasi tersebut, suatu perkara pidana harus didukung oleh alat bukti yang sah dan cukup sebelum seseorang dapat diproses secara hukum.

“Berdasarkan analisis Saya terhadap bukti-bukti yang ada, tindakan yang dituduhkan kepada klien Saya lebih mengarah pada percobaan tindak pidana, bukan perbuatan pidana yang selesai dilakukan. Oleh karena itu, secara hukum perkara ini tidak dapat dilanjutkan,” ujar Laeko dalam keterangannya kepada media, Minggu (8/3/2026).

Laeko juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya.

“Asas ini sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia, menjamin perlakuan yang adil, serta mencegah penyalahgunaan wewenang selama proses penyidikan,” tambahnya.

Selain itu, Laeko meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan foto atau gambar kliennya terkait tuduhan tersebut tanpa izin. Ia menilai tindakan tersebut berpotensi mencemarkan nama baik dan dapat berimplikasi hukum.

Menurutnya, penyebaran foto atau informasi yang merugikan pihak tertentu tanpa dasar yang jelas dapat melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 tentang pencemaran nama baik.

“Saya meminta kepada masyarakat yang telah memposting atau membagikan foto klien Saya agar segera menghapusnya. Jika tetap disebarkan, Saya tidak segan mengambil langkah hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut, Laeko juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Ia meminta warga untuk tetap menghormati proses hukum yang berlaku.

Ia juga menyarankan agar masyarakat yang kehilangan ternak seperti sapi atau kambing segera melaporkannya kepada pihak berwenang sesuai prosedur hukum, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara resmi dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat.(Tim)

Menanggapi pernyataan anggota DPRD Kabupaten Buru dari partai NasDem, Mochtar Ternate yang menyoroti menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan kepada siswa di SD 1 Al‑Hilal Namlea dan SMP Negeri 1 Namlea, pihak penyelenggara MBG melalui dapur SPPG Buru Namlea 4 memberikan penjelasan resmi terkait menu yang didistribusikan kepada siswa.

Pihak MBG menjelaskan bahwa menu yang beredar dalam pemberitaan tersebut memang berasal dari dapur SPPG Buru Namlea 4 dan telah disiapkan sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan. Menu tersebut dibagikan selama dua hari, yakni pada Senin, 9 Maret 2026 dan Selasa, 10 Maret 2026.

Untuk hari pertama, Senin (9/3/2026), menu yang dibagikan kepada para siswa terdiri dari bolu kukus pisang, ayam ungkep, tahu ungkep, serta buah pisang. Sementara pada hari kedua, Selasa (10/3/2026), menu yang disiapkan adalah kasbi goreng karamel, telur rebus, buah kelengkeng, dan kacang goreng.

Pihak MBG menegaskan bahwa sebelum menu tersebut didistribusikan kepada siswa, pihak dapur telah melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah. Selain itu, kepala sekolah juga telah diberitahukan untuk menyampaikan kepada para siswa bahwa ayam ungkep dan tahu ungkep yang dibagikan dapat digoreng kembali sebelum dikonsumsi.

Terkait ukuran atau porsi makanan yang diberikan, pihak MBG memastikan bahwa seluruh bahan makanan telah ditimbang secara langsung oleh ahli gizi yang bertugas. Dengan demikian, porsi yang dibagikan kepada siswa dinilai telah sesuai dengan takaran kebutuhan gizi.

Menurut pihak penyelenggara, menu yang disajikan juga telah memenuhi standar gizi yang diperlukan bagi siswa. Sumber karbohidrat berasal dari bolu kukus, pisang, dan Ubi goreng karamel. Sumber protein hewani terdapat pada ayam ungkep dan telur rebus. Sementara protein nabati berasal dari tahu ungkep dan kacang goreng. Adapun vitamin dan serat diperoleh dari buah-buahan seperti pisang dan kelengkeng.

Dengan penjelasan tersebut, pihak MBG berharap masyarakat dapat memahami bahwa menu yang dibagikan kepada para siswa telah melalui perencanaan dan pengawasan ahli gizi agar tetap memenuhi standar gizi yang dianjurkan bagi anak sekolah.(Tim)

Editorial Redaksi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya lahir dari niat mulia: memastikan setiap anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup agar tumbuh sehat, kuat, dan mampu belajar dengan lebih baik. Di tengah berbagai tantangan gizi yang masih dihadapi anak-anak Indonesia, program seperti ini seharusnya menjadi harapan besar bagi masa depan generasi muda.

Namun harapan itu tidak boleh berhenti pada konsep. Ia harus hadir dalam kualitas pelaksanaan yang nyata.

Sorotan yang disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Buru dari Partai NasDem, Mochtar Ternate, terkait menu MBG di sekolah-sekolah di Namlea, Kabupaten Buru, patut menjadi perhatian serius. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa menu yang dibagikan pada hari-hari awal program masih jauh dari standar makanan bergizi yang layak bagi anak sekolah.

Di SD Al-Hilal 1 Namlea dan SMP Negeri 1 Namlea, misalnya, siswa menerima menu yang terdiri dari tahu setengah matang, potongan ayam kecil yang belum matang sempurna, buah pisang, dan kue pada hari pertama. Pada hari berikutnya, menu berubah menjadi kacang goreng dalam jumlah kecil, satu butir telur rebus, potongan kasbi goreng berukuran sangat kecil, serta beberapa buah kelengkeng.

Jika dilihat dari komposisi, kualitas, maupun kelayakan pengolahan makanan, menu tersebut jelas belum mencerminkan standar gizi seimbang yang seharusnya menjadi ruh dari program MBG. Lebih dari itu, makanan yang belum matang sempurna juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi siswa.

Kritik yang disampaikan Mochtar bukanlah bentuk penolakan terhadap program, melainkan pengingat bahwa niat baik harus diiringi dengan pelaksanaan yang berkualitas. Program yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan anak justru tidak boleh menghadirkan makanan yang kurang layak.

Di sinilah pentingnya pengawasan yang serius. Mulai dari kualitas bahan makanan, proses pengolahan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah harus dipastikan memenuhi standar yang jelas. Program berskala publik seperti MBG membutuhkan sistem kontrol yang ketat agar tidak sekadar menjadi agenda seremonial.

Lebih dari sekadar pembagian makanan, MBG sesungguhnya adalah investasi bagi masa depan. Setiap piring yang diterima siswa seharusnya mengandung gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan, memperkuat daya tahan tubuh, dan meningkatkan konsentrasi belajar mereka.

Karena itu, evaluasi cepat dan perbaikan menyeluruh menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Pemerintah daerah, pihak sekolah, penyedia makanan, dan seluruh pemangku kepentingan harus memastikan bahwa program ini benar-benar hadir dengan kualitas yang pantas bagi anak-anak.

Anak-anak Namlea berhak mendapatkan makanan yang tidak hanya gratis, tetapi juga sehat, aman, dan bergizi. Jika program ini dijalankan dengan standar yang tepat, maka MBG tidak sekadar menjadi program bantuan, melainkan fondasi bagi lahirnya generasi Buru yang lebih sehat, cerdas, dan kuat di masa depan.

Program pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Namlea, Kabupaten Buru, mendapat sorotan dari anggota DPRD Buru dari Partai NasDem, Mochtar Ternate. Ia menilai menu yang dibagikan kepada siswa pada hari-hari awal pelaksanaan program tersebut belum memenuhi standar gizi yang layak bagi anak sekolah.

Sorotan tersebut muncul setelah pelaksanaan pembagian MBG di SD Al-Hilal 1 Namlea yang memiliki 267 siswa serta di SMP Negeri 1 Namlea dengan 18 kelas dan jumlah siswa sekitar 480 orang.

Mochtar yang membidangi kesehatan di Komisi III DPRD Kabupaten Buru menjelaskan, pada hari pertama pembagian MBG, Senin (9/3/2026), para siswa menerima menu yang terdiri dari satu potong tahu setengah matang, satu potong ayam berukuran kecil yang juga belum matang sempurna, satu buah pisang tuju bulan, serta satu potong kue.

Sementara pada hari kedua pembagian, Selasa (10/3/2026), menu yang diberikan berupa satu bungkus kecil kacang goreng, satu butir telur rebus, beberapa potong kasbi goreng berukuran kecil sekitar satu hingga dua sentimeter, serta lima buah kelengkeng.

Menurut Mochtar, komposisi dan kualitas menu tersebut perlu menjadi perhatian serius karena belum mencerminkan standar makanan bergizi yang seharusnya diterima siswa dalam program MBG.

“Program ini sangat baik karena bertujuan mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak-anak sekolah. Namun kualitas makanan yang diberikan harus benar-benar memenuhi standar gizi dan juga layak dikonsumsi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap menu MBG perlu segera dilakukan oleh pihak terkait, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap proses penyediaan makanan, mulai dari kualitas bahan, proses pengolahan, hingga kelayakan makanan yang dibagikan kepada siswa.

Mochtar berharap perbaikan segera dilakukan agar program MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi para siswa di Namlea serta mendukung peningkatan kesehatan dan konsentrasi belajar mereka di sekolah.