Mediaistana.com – TANGERANG, 19 AGUSTUS 2026
Kami, warga Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, yang setiap pagi harus berdesakan di jalanan yang sempit, setiap siang menghirup debu yang beterbangan, setiap sore terjebak macet berkilo-kilometer, dan setiap malam tidak bisa tidur nyenyak karena bau sampah serta kebisingan—kami menulis ini dengan suara yang gemetar karena marah, sekaligus lelah karena sudah terlalu lama diabaikan. Pernyataan ini bukanlah untaian kata-kata manis untuk mencari perhatian. Bukan juga keluhan yang memohon belas kasihan. Ini adalah teriakan dari bawah, dari jalanan yang panas dan berdebu, dari warga yang setiap hari diperlakukan seolah bukan bagian dari negara ini.

Baru kemarin, tepat satu hari yang lalu, kami berdiri berjejer di bawah terik matahari untuk merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Kami mengheningkan cipta mengenang jasa para pahlawan. Kami meneriakkan kata “Merdeka!” sekuat tenaga. Kami menyanyikan lagu kebangsaan dengan dada yang membuncah bangga. Kami melihat para pejabat naik ke panggung, mengenakan pakaian rapi, berpidato dengan lantang tentang persatuan, tentang keadilan, tentang melayani rakyat, dan tentang menjaga amanah kemerdekaan.

Namun kenyataannya, baru sehari setelah bendera merah putih dikibarkan dengan gagah, baru beberapa jam setelah pidato-pidato megah itu terdengar, kami kembali dihadapkan pada kebenaran yang pahit: di jalanan tempat kami hidup, tempat kami mencari nafkah, tempat anak-anak kami berjalan ke sekolah, negara yang kami banggakan itu nyaris tidak ada wujudnya. Seragam-seragam gagah yang kami lihat di upacara, hilang saat benar-benar dibutuhkan. Wewenang yang kami bayar dari uang pajak kami sendiri, tiba-tiba menjadi tidak berfungsi ketika hak kami dirampas.

KEPADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG: KAPAN KALIAN AKAN BERHENTI BERPIKIR BAHWA KAMI HANYA BUTUH PIDATO DAN PENCITRAAN?

Kepada Bapak Walikota Tangerang, kepada jajaran Dinas Perdagangan, kepada seluruh pejabat yang duduk dengan nyaman di ruangan ber-AC di gedung pemerintahan, dengarkanlah baik-baik suara kami dari jalanan yang berdebu ini.

Kami tidak meminta kemewahan. Kami tidak menuntut jalanan mulus sepanjang mata memandang. Kami hanya meminta satu hal yang sangat mendasar: lakukanlah tugas kalian sesuai dengan jabatan dan gaji yang kalian terima dari uang pajak rakyat.

Setiap hari kami melihat bagaimana ruang publik milik bersama dirampas sedikit demi sedikit, tanpa ada yang berani menghentikannya. Contoh paling nyata ada di GOR Gondrong. Tempat yang seharusnya menjadi arena olahraga warga, tempat anak-anak bermain dengan aman, tempat lansia bisa berjalan santai, kini berubah menjadi pasar liar yang tidak tertib. Lapak-lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) menempati separuh badan jalan. Mereka memblokir saluran air yang seharusnya mengalir lancar, sehingga saat hujan turun genangan banjir dengan cepat terbentuk. Sampah-sampah menumpuk dan membusuk di pinggir jalan, mengundang lalat, tikus, dan bau menyengat yang masuk sampai ke kamar tidur warga. Pengunjung GOR yang ingin berolahraga kesulitan melintas. Warga sekitar tidak bisa beristirahat karena kebisingan dan bau yang tak tertahankan.

Sudah berapa kali kami melapor? Sudah berapa kali kami mengisi formulir pengaduan dengan harapan kecil? Sudah berapa kali kami datang ke kantor dinas, menunggu berjam-jam, hanya untuk mendengar jawaban klise yang selalu sama:
“Akan ditinjau.”
“Akan diproses.”
“Nanti setelah waktunya.”

Hari sudah berganti minggu, minggu berganti bulan, bahkan tahun sudah berganti. Kemerdekaan ke-81 pun sudah kami rayakan. Namun janji-janji kalian? Masih mengambang di udara, sama tidak berartinya dengan debu yang beterbangan di jalanan kami.

Kondisi yang jauh lebih memalukan terjadi di Jalan Sipon dan Poris Plawad Utara. Dua jalur jalan yang seharusnya melancarkan pergerakan warga, kini menyempit menjadi satu lajur sempit karena lapak PKL menguasai bahu jalan, lalu merambah masuk ke badan jalan. Akibatnya, kemacetan memanjang berkilo-kilometer menjadi pemandangan wajib setiap pagi saat orang berangkat kerja dan setiap sore saat mereka pulang. Pengendara sepeda motor terpaksa berbelok ke tengah, berhadapan langsung dengan mobil yang melaju kencang. Satu kesalahan kecil, satu rem yang terlambat menekan, dan nyawa kami bisa melayang di tempat.

Lalu bagaimana dengan hak pejalan kaki? Lupakan saja tentang trotoar. Trotoar di wilayah kami sudah lama mati. Ia tidak lagi berfungsi sebagai jalur aman bagi warga yang berjalan kaki, melainkan sudah diubah menjadi lapak sewa oleh oknum koordinator pedagang kaki lima yang tidak bertanggung jawab. Kami, warga yang seharusnya dilayani, justru terpaksa berjalan di atas aspal, di antara deru kendaraan yang melaju kencang, mempertaruhkan nyawa setiap kali melintas.

Kami bertanya dengan lantang: Apakah nyawa warga tidak ada harganya di mata kalian? Apakah kalian baru akan turun tangan setelah ada korban jiwa yang tertabrak di sini? Apakah darah kami harus tertumpah terlebih dahulu agar kalian sadar bahwa ini bukan masalah sepele?

Dan yang paling memalukan dari semuanya, bahkan Lurah Poris Plawad Utara sendiri sudah berani mengakui secara terbuka bahwa PKL menjamur di trotoar sepanjang jalan, sampai ke arah masuk menuju kediaman Bapak Walikota sendiri. Coba renungkan baik-baik hal ini. Jalan menuju rumah pemimpin kota saja sudah dirampas, sudah dikuasai, sudah tidak tertib. Lalu apa lagi yang tersisa dari kewibawaan pemerintahan kalian? Apa lagi yang tersisa dari janji “melayani masyarakat” yang selalu kalian ucapkan di setiap kesempatan? Kalian bahkan tidak mampu menjaga ketertiban di depan pintu rumah kalian sendiri. Lalu bagaimana mungkin kami percaya kalian mampu menjaga kota ini?

Jangan pernah coba menjawab kami dengan alasan klasik yang sudah basi:
“Kami sedang menyusun penataan.”
“Kami mencari solusi yang humanis.”

Kami tidak bodoh. Kami tahu apa arti humanis. Humanis bukan berarti membiarkan sekelompok orang merampas hak orang banyak. Humanis bukan berarti membiarkan pedagang kecil diperas oleh oknum koordinator licik sementara kalian diam melihatnya. Humanis bukan berarti mengorbankan keselamatan ribuan warga hanya karena kalian tidak berani mengambil tindakan tegas.

Jika kalian membiarkan kekacauan ini terus berlanjut dengan alasan kemanusiaan, maka kalian bukan sedang bersikap humanis. Kalian sedang bersikap pengecut. Kalian sedang menunda masalah, melempar tanggung jawab, dan berharap masalah ini hilang dengan sendirinya. Padahal kami semua tahu, masalah ini tidak akan pernah hilang kecuali ada tangan tegas yang membereskan akar permasalahannya sampai tuntas.

KEPADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANGERANG, CAMAT CIPONDOH, DAN SAT POL-PP CIPONDOH: APAKAH SERAGAM YANG KALIAN PAKAI HANYALAH KOSTUM BELAKA?

Dan kepada kalian, jajaran Satuan Polisi Pamong Praja, yang setiap hari mengenakan seragam rapi, bersepatu mengkilap, dan berbaris gagah saat upacara bendera, kami punya pertanyaan sederhana yang menuntut jawaban jujur: Untuk apa sebenarnya kalian ada? Apa tugas utama kalian?

Apakah tugas kalian hanya mengatur parkir saat ada acara pejabat? Apakah hanya berdiri kaku di pinggir jalan saat ada kunjungan tamu penting? Apakah hanya bersiul dan mengatur kerumunan saat ada pesta rakyat? Lalu saat ruang publik dirampas, saat aturan dilanggar terang-terangan di depan mata kalian, saat warga menderita setiap hari—di mana kalian?

Kami sudah terlalu sering melihat pemandangan yang memalukan. Mobil dinas Satpol PP lewat di jalanan yang penuh lapak liar. Petugas di dalamnya melihat, tahu, paham bahwa itu semua melanggar aturan. Tapi apa yang mereka lakukan? Hanya melengos, melaju terus, seolah tidak melihat apa-apa. Seolah jalanan yang rusak dan kacau itu bukan tanggung jawab mereka. Seolah aturan yang ada hanya berlaku di buku peraturan saja, tidak berlaku di kenyataan.

Saat kami memberanikan diri bertanya, jawaban yang kami dapat selalu membuat dada kami sesak karena marah:
“Belum ada perintah dari atas.”
“Menunggu arahan pimpinan.”
“Bukan bagian tugas saya.”

Kami bertanya dalam hati, lalu perintah seperti apa yang sebenarnya kalian tunggu? Apakah perintah harus turun sampai ada orang mati tertabrak di jalanan ini? Apakah pimpinan kalian tidak melihat apa yang kami lihat setiap hari? Atau mereka memang melihat, tapi sengaja membiarkan karena ada alasan tertentu yang tidak boleh kami ketahui?

Dan yang paling menyakitkan baru saja terjadi kemarin. Ketika awak media datang menanyakan kondisi ini kepada kalian, apa yang kalian lakukan? Kalian bungkam. Pejabat yang bertugas menerima pertanyaan, membaca daftar pertanyaan, lalu menunduk diam dan berkata: “Kami tidak berwenang menjawab. Belum ada perintah pimpinan.” Lalu pintu ditutup. Percakapan berakhir.

Kalian tahu betapa hinanya perbuatan itu? Kalian adalah aparat penegak peraturan daerah. Kalian digaji, diberi seragam, diberi wewenang, diberi kekuasaan untuk menertibkan. Tapi saat rakyat dan media meminta pertanggungjawaban, kalian memilih bungkam. Kalian memilih bersembunyi di balik atasan. Kalian memilih lari dari tanggung jawab. Seragam yang kalian pakai dengan bangga setiap hari, saat ini terasa hanyalah kostum. Kostum untuk pamer kekuasaan di depan orang lemah, rakyat miskin yang tidak tahu apa-apa, tapi berubah jadi kain penutup malu saat harus menjawab kebenaran.

Kami juga mendengar cerita bisikan dari saudara-saudara kami yang menjadi pedagang kecil di lapangan. Mereka berbisik karena takut. Mereka bercerita bahwa ada oknum koordinator yang setiap hari memungut uang dari mereka. Siapa yang tidak bayar, diusir dengan kasar. Siapa yang membayar, boleh berjualan seenaknya di mana saja, bahkan sampai ke pinggir trotoar jalan yang seharusnya milik warga. Uang pungutan itu tidak ada kuitansinya, tidak ada laporannya, tidak jelas ke mana perginya. Tapi semua orang di lapangan tahu siapa orangnya. Semua orang tahu berapa tarifnya. Semua orang tahu praktik busuk ini sudah berjalan bertahun-tahun lamanya.

Dan kami bertanya kepada kalian, wahai Bapak-Bapak Satpol PP, apakah kalian benar-benar tidak tahu tentang jaringan pungli ini? Apakah kalian benar-benar buta dan tuli selama ini? Atau kalian tahu, tapi memilih diam karena ada bagian yang mengalir ke pihak tertentu? Atau kalian takut bertindak karena oknum-oknum itu punya pelindung di tempat yang lebih tinggi?

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan pernah hilang dari kepala kami selama kalian tetap bungkam. Semakin lama kalian diam, semakin kuat dugaan kami bahwa ada sesuatu yang busuk di balik kebisuan kalian. Sesuatu yang melibatkan jabatan, uang, dan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.

Camat Cipondoh pun tidak kalah memalukan. Saat diminta keterangan tentang kondisi wilayah yang beliau pimpin, beliau tidak ada di tempat—padahal mobil dinasnya terparkir rapi di halaman kantor. Stafnya hanya berkata datar, “Beliau tidak bisa memberikan keterangan saat ini. Tunggu arahan dari atas.” Begitu saja. Tidak ada rasa tanggung jawab. Tidak ada rasa malu karena wilayah yang beliau amanahi berubah menjadi medan kekacauan. Seolah jabatan Camat hanyalah gelar untuk menikmati fasilitas negara, bukan amanah untuk melayani rakyat.

KAMI TIDAK MEMINTA BANYAK. TUNTUTAN KAMI SEDERHANA: BEKERJALAH SESUAI TUGAS DAN GAJI YANG KALIAN TERIMA

Kami warga Cipondoh adalah rakyat biasa. Kami bangun pagi untuk bekerja, pulang sore untuk beristirahat. Kami tidak menuntut fasilitas mewah. Kami tidak menuntut pelayanan sempurna layaknya di negara maju. Kami hanya menuntut satu hal yang sangat sederhana namun mendasar: bekerjalah sesuai dengan tugas, jabatan, dan gaji yang kalian terima dari uang pajak kami, dari rakyat Indonesia.

Tugas pemerintah adalah mengatur. Tugas Satpol PP adalah menertibkan. Tugas Camat adalah menjaga wilayahnya. Jika kalian tidak mampu melakukan hal-hal dasar itu, maka untuk apa kami memilih kalian? Untuk apa kami membayar pajak setiap bulan? Untuk apa kami harus menghormati seragam dan jabatan kalian, jika pada kenyataannya kalian tidak mampu memberikan perlindungan sedikit pun kepada kami?

Perlu kami tegaskan dengan jelas: kami juga tidak membenci saudara-saudara kami yang menjadi pedagang kaki lima. Kami tahu mereka juga rakyat kecil yang sedang berjuang mencari nafkah demi menghidupi istri dan anak. Kami tidak ingin mereka diusir secara kasar, dihina, atau diperlakukan tidak manusiawi. Kami mengerti perjuangan mereka.

Tapi kami juga tidak mau hak kami dirampas. Kami tidak mau keselamatan kami dipertaruhkan setiap hari. Kami tidak mau aturan di kota ini hanya berlaku bagi mereka yang tidak punya kuasa, sementara mereka yang berani melanggar dan punya pelindung dibiarkan bebas berbuat sewenang-wenang.

Solusinya jelas, dan ini bukan hal baru. Ini adalah solusi yang sudah berkali-kali disuarakan warga, namun selalu diabaikan:

1. Bubarkan dan tertibkan PKL yang menempati ruang publik secara ilegal, memblokir jalan, dan membahayakan keselamatan warga.
2. Berikan tempat yang layak dan tertib bagi saudara-saudara kami para pedagang agar mereka bisa berjualan dengan tenang tanpa merugikan hak orang banyak.
3. Tangkap dan proses secara hukum semua oknum koordinator ilegal pedagang yang selama ini memeras saudara-saudara kami dan merusak ketertiban umum.
4. Tindaklanjuti laporan pungli dari para pedagang korban pemerasan secara transparan dan tegas.
5. Panggil untuk bertanggung jawab pejabat dan aparat yang selama ini bungkam, lalai, dan membiarkan semua ini terjadi. Jangan biarkan mereka terus bersembunyi di balik kebisuan dan alasan klise “menunggu perintah dari atas”.

KEPERCAYAAN KAMI SEDANG HABIS. JANGAN SAMPAI KALIAN KEHILANGAN KAMI SELAMANYA.

Kemerdekaan ke-81 tahun yang baru saja kami rayakan seharusnya menjadi momen pengingat yang keras bagi kalian semua yang memegang tampuk kekuasaan. Kemerdekaan ini bukanlah hadiah gratis. Ia direbut dengan darah dan air mata para pendahulu kami, dengan harapan bahwa suatu hari nanti negeri ini akan dipimpin oleh orang-orang yang jujur, berani, dan bertanggung jawab.

Bukan oleh orang-orang yang hanya pandai berpidato di atas panggung, tapi pengecut saat harus bertindak di lapangan.
Bukan oleh orang-orang yang pandai berseragam rapi, tapi bungkam saat rakyat meminta pertanggungjawaban.
Bukan oleh orang-orang yang pandai membuat janji, tapi selalu lupa saat harus menepatinya.

Kami mengingatkan dengan keras: kepercayaan rakyat bukanlah barang yang bisa kalian ambil seenaknya dan buang sesuka hati. Saat ini, kepercayaan kami terhadap pemerintah kota, terhadap Camat, terhadap Satpol PP, sudah hampir habis. Setiap hari kami melihat pedagang kaki lima menguasai jalanan, setiap hari kami mendengar cerita pungli yang meresahkan, setiap hari kami melihat kalian memilih diam—dan setiap hari itu juga, rasa hormat kami kepada jabatan dan seragam kalian semakin luntur.

Jangan biarkan kami sampai pada titik di mana kami harus mengatakan dengan lantang: kami tidak lagi membutuhkan kalian. Karena jika jabatan dan wewenang tidak lagi berguna untuk melindungi dan melayani rakyat, maka ia tidak lebih dari sekadar hiasan kosong yang memalukan.

Bertindaklah sekarang. Jangan tunggu sampai ada darah yang tertumpah di jalanan ini. Jangan tunggu sampai ada korban jiwa baru kalian sadar.

Kami menunggu tindakan nyata.
Bukan lagi janji.
Bukan lagi kebisuan.
Bukan lagi alasan.

Kami warga Cipondoh, tidak butuh foto dokumentasi pamer aksi saat ada penertiban. Kami butuh penertiban itu sendiri, dan ketertiban yang nyata setiap hari.

REDAKSI: DAVID E SE