Catatan Perjalanan oleh: Dr. Djalaludin Salampessy.
(Kepada Badan Pendapatan Provinsi Maluku)

Kamis, 12 Maret 2026, perjalanan menuju Namlea pagi itu dimulai dengan langkah yang tenang, namun sarat harapan. Matahari belum sepenuhnya meninggi ketika kami bergerak menuju sebuah pertemuan yang telah dijadwalkan sebelumnya—sebuah pertemuan yang bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang untuk memperkuat silaturahmi dan merawat semangat kerja bersama.

Sekitar pukul 08.00 WIT, kami berkesempatan bersilaturahmi dengan Bupati Buru, Ikram Umasugi di kediaman beliau. Suasana pertemuan terasa hangat dan bersahaja, jauh dari kesan kaku sebuah forum resmi. Dalam ruang yang sederhana itu, percakapan mengalir dengan terbuka—membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan upaya memperkuat pengelolaan pendapatan daerah.

Saya didampingi oleh Sekretaris Badan, Ibu Zulhaida Latuconsina, Kepala Bidang Pajak Ibu Nita Patiselano, serta beberapa staf lainnya. Kebersamaan dalam pertemuan itu menggambarkan satu hal penting: bahwa pengelolaan potensi daerah hanya dapat berjalan optimal ketika seluruh unsur pemerintahan berjalan dalam semangat kolaborasi.

Salah satu pembahasan utama yang mengemuka adalah upaya mendorong peningkatan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Di wilayah Kabupaten Buru yang memiliki cakupan geografis cukup luas, kegiatan swiping bersama antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buru dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Namun strategi tersebut tentu membutuhkan dukungan sarana yang memadai. Karena itu, dalam pertemuan tersebut turut dibicarakan harapan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Buru berupa kendaraan operasional roda empat untuk menunjang kegiatan di lapangan. Dukungan seperti ini bukan sekadar soal fasilitas, melainkan bagian dari upaya bersama dalam memperkuat pelayanan dan optimalisasi penerimaan daerah.

Diskusi kemudian beralih pada capaian yang patut diapresiasi. Pada tahun 2025, opsi atau bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Buru tercatat mencapai sekitar Rp4,8 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa sektor pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi nyata dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah.

Capaian tersebut tentu bukan sekadar angka statistik. Di baliknya terdapat kerja bersama, koordinasi lintas lembaga, serta kesadaran masyarakat yang semakin tumbuh terhadap kewajiban perpajakan. Dengan sinergi yang semakin erat, optimisme untuk meningkatkan kontribusi sektor ini di masa mendatang menjadi semakin terbuka.

Pembahasan juga menyentuh sektor lain yang tak kalah penting, yaitu pajak MBLB (Material Bukan Logam dan Batuan), yang sebelumnya dikenal sebagai Galian C. Pajak ini dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, sementara opsi atau bagi hasilnya diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Buru telah melakukan penagihan pada tahun 2025, namun opsi bagi hasilnya hingga kini masih belum diserahkan kepada pemerintah provinsi. Hal ini menjadi catatan penting yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dalam semangat koordinasi dan tata kelola yang baik.

Topik lain yang turut menjadi perhatian adalah kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan dinas berplat merah yang masih belum sepenuhnya diselesaikan, serta pengelolaan pajak alat berat yang beroperasi di wilayah tersebut.

Dalam konteks ini, terdapat contoh baik dari salah seorang pengusaha, Ongko Tuya, yang secara proaktif melaporkan alat berat yang dimilikinya untuk kemudian diproses pembayaran pajaknya. Sikap seperti ini menjadi gambaran bahwa kepatuhan pajak dapat tumbuh ketika ada komunikasi yang baik serta pendekatan yang konstruktif antara pemerintah dan para pelaku usaha.

Pertemuan bersama Bupati Buru, Bapak Ikram Umasugi, menjadi ruang dialog yang produktif untuk membicarakan berbagai langkah strategis dalam optimalisasi pendapatan daerah. Dari pertemuan tersebut terasa jelas bahwa kolaborasi lintas pemerintahan merupakan kunci dalam menjawab berbagai tantangan pengelolaan potensi daerah.

Selepas pertemuan itu, perjalanan kami berlanjut menuju Kabupaten Buru Selatan. Perjalanan darat yang memakan waktu sekitar dua setengah jam tersebut menjadi ruang jeda untuk merenungkan kembali berbagai gagasan yang telah dibicarakan.

Di sepanjang perjalanan, bentangan alam yang luas dan hijau seakan mengingatkan bahwa setiap jengkal tanah di daerah ini menyimpan potensi yang besar. Potensi yang menunggu untuk dikelola dengan bijak, demi kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalamnya.

Sesampainya di Buru Selatan, agenda pertama yang kami lakukan adalah rapat evaluasi internal bersama seluruh staf UPTD Samsat Buru Selatan. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk melihat secara lebih dekat berbagai capaian yang telah diraih, sekaligus tantangan yang masih dihadapi dalam pelayanan dan pengelolaan pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut.

Dari diskusi tersebut terlihat jelas bahwa di balik setiap layanan publik terdapat dedikasi para aparatur yang bekerja dengan keterbatasan namun tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Agenda berikutnya adalah meninjau langsung lokasi tanah yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk pembangunan kantor UPTD Samsat. Sebidang lahan yang ke depan diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan yang lebih representatif dan nyaman bagi masyarakat.

Hibah tanah ini menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan pelayanan publik di bidang perpajakan daerah.

Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama Bupati Buru Selatan. Dalam suasana diskusi yang konstruktif, berbagai persoalan sekaligus peluang sinergi dibahas secara terbuka.

Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain evaluasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan dinas berplat merah agar dapat segera diselesaikan, identifikasi kepemilikan alat berat yang masih belum terdata secara optimal, serta penyetoran opsi terkait pajak MBLB kepada pemerintah provinsi.

Selain itu, diskusi juga menyentuh potensi pajak kendaraan yang beroperasi di atas permukaan air—sebuah karakteristik khas wilayah kepulauan seperti Maluku. Potensi ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa seluruh sumber penerimaan daerah dapat dikelola secara adil, transparan, dan akuntabel.

Bupati Buru Selatan menyambut baik berbagai upaya yang disampaikan. Antusiasme beliau mencerminkan kesadaran bersama bahwa setiap rupiah yang dihimpun dari pajak pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.

Pada akhirnya, perjalanan kerja ini bukan sekadar rangkaian agenda dari satu tempat ke tempat lainnya. Ia menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, serta merawat semangat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Di tengah luasnya wilayah Maluku dan beragamnya tantangan pembangunan, sinergi menjadi kata kunci. Ketika seluruh unsur pemerintahan mampu berjalan seiring dalam satu tujuan, maka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan bukanlah sesuatu yang mustahil.

Semoga setiap langkah kecil yang ditempuh hari ini dapat menjadi bagian dari ikhtiar besar untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh: H. Akmil Djapa
(Wakapolres Buru)

Di antara perjalanan waktu yang terus berlari, ada satu malam yang selalu dinanti dengan hati yang bergetar. Malam itu bukan sekadar pergantian jam dalam sunyi, melainkan saat langit terasa lebih dekat dengan bumi. Umat Muslim mengenalnya sebagai Lailatul Qadar—malam yang lebih baik dari seribu bulan.

Dalam keheningan malam di bulan Ramadan, cahaya keimanan seolah menyala lebih terang. Masjid-masjid tetap hidup hingga larut, rumah-rumah dipenuhi lantunan doa, dan hati manusia menengadah dengan harapan yang tak terucap. Pada malam istimewa ini, diyakini bahwa para malaikat turun membawa kedamaian, sementara takdir manusia dituliskan dengan penuh kasih oleh Sang Pencipta.

Malam seribu bulan bukan hanya tentang pahala yang berlipat. Ia adalah kesempatan langka untuk kembali pulang—pulang kepada ketulusan, kepada penyesalan yang jujur, dan kepada harapan yang baru. Dalam sujud yang panjang, manusia mengakui kelemahannya; dalam doa yang lirih, ia merajut kembali mimpi-mimpi yang sempat patah.

Betapa banyak air mata yang jatuh pada malam itu—bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur dan harap. Doa-doa yang selama ini dipendam, akhirnya menemukan jalannya menuju langit. Setiap kalimat yang terucap terasa lebih bermakna, setiap permohonan terasa lebih dekat untuk didengar.

Malam seribu bulan mengajarkan bahwa waktu bisa menjadi sangat berharga ketika diisi dengan iman. Bahwa satu malam saja mampu mengubah arah kehidupan seseorang. Bahwa dalam sunyi, manusia bisa menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya.

Karena itu, ketika malam istimewa itu datang, jangan biarkan ia berlalu seperti malam biasa. Biarkan hati terjaga bersama harapan, biarkan bibir basah oleh doa, dan biarkan jiwa merasakan kedamaian yang jarang hadir di hari-hari lain.

Sebab pada malam seribu bulan, doa bukan sekadar kata-kata—ia adalah jembatan antara langit dan hati manusia.

Mamuju – Lembaga Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gebrak) Sulawesi Barat memberikan apresiasi terhadap kinerja Propam Polresta Mamuju yang dinilai serius dan transparan dalam menangani laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/01/I/2026/Sipropam Polresta Mamuju tertanggal 29 Januari 2026, yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh Seksi Propam Polresta Mamuju.

Ketua Gebrak Sulbar, Idham, menyampaikan bahwa sikap tegas kepolisian dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat menunjukkan komitmen institusi Polri dalam menjaga profesionalitas serta kepercayaan publik.

“Kami mengapresiasi langkah Propam Polresta Mamuju yang telah menerima dan menindaklanjuti laporan ini secara terbuka dan transparan. Ini menunjukkan keseriusan Polri dalam menangani setiap laporan yang melibatkan anggotanya tanpa pandang bulu,” ujar Idham.

Menurutnya, berbagai program pengawasan internal yang dijalankan Polri saat ini, termasuk layanan pengaduan Polri 110 serta penguatan pengawasan melalui Yanduan Propam Polda Sulbar, menjadi bukti bahwa institusi kepolisian terus melakukan pembenahan secara serius.

“Program Polri 110 dan layanan pengaduan Propam menjadi bukti bahwa Polri serius berbenah.

Masyarakat kini memiliki ruang untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum anggota, dan itu patut diapresiasi,” tambahnya.

Sementara itu, melalui Kasi Propam Polresta Mamuju yang disampaikan oleh Briptu Muh. Takdir Riyadhi, pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk menjaga marwah institusi serta menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota.

Siapapun yang terlibat dalam pelanggaran hukum oleh anggota kami akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

Kami berkomitmen menjaga marwah institusi Polri di mata masyarakat dan tidak akan pandang bulu dalam menindak setiap pelanggaran,” tegasnya.

Idham juga menegaskan bahwa Gebrak Sulbar akan terus mengawal proses penanganan laporan tersebut hingga benar-benar selesai.

“Gebrak Sulbar akan terus memantau dan mengawal proses ini sampai tuntas. Harapan kami, proses ini berjalan objektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin kuat,” tutupnya.

Editorial Redaksi

Di tengah dinamika kehidupan berbangsa yang terus berkembang, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas sosial serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Hal itulah yang tercermin dalam pertemuan hangat antara Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, pada Jumat (13/3/2026) di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta.

Masjid terbesar di Asia Tenggara itu bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga ruang simbolik yang menyatukan pesan spiritual, kebangsaan, dan kebersamaan. Dari tempat inilah dialog mengenai masa depan kehidupan beragama di Maluku dibangun—sebuah daerah yang sejak lama dikenal sebagai rumah bagi keragaman keyakinan, budaya, dan tradisi.

Kunjungan Gubernur Maluku tersebut menjadi lebih dari sekadar agenda formal. Ia adalah bentuk komitmen nyata untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam bidang keagamaan. Dalam suasana yang penuh keakraban, kedua tokoh membicarakan langkah-langkah strategis untuk memperkuat moderasi beragama, meningkatkan dukungan terhadap pendidikan keagamaan, serta menjaga kerukunan antarumat beragama.

Langkah ini menjadi sangat relevan bagi Maluku, wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam membangun kembali harmoni sosial setelah pernah menghadapi dinamika konflik di masa lalu. Kini, dengan semangat baru, Maluku terus menunjukkan dirinya sebagai contoh daerah yang mampu merawat keberagaman dengan bijaksana.

Apresiasi yang disampaikan Menteri Agama kepada Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan bahwa upaya menjaga kehidupan beragama yang harmonis tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi lintas lembaga, kebijakan yang berpihak pada persatuan, serta komitmen bersama untuk menanamkan nilai toleransi di tengah masyarakat.

Plakat yang diserahkan dalam pertemuan tersebut bukan sekadar simbol penghargaan. Ia juga menjadi penanda kuatnya jembatan kerja sama antara pusat dan daerah—sebuah pengingat bahwa pembangunan di bidang keagamaan merupakan bagian penting dari pembangunan bangsa secara keseluruhan.

Dari ruang pertemuan di Masjid Istiqlal itu, pesan yang lahir sesungguhnya sederhana namun mendalam: Indonesia yang damai hanya dapat terwujud ketika keberagaman dijaga dengan rasa saling menghormati. Dan Maluku, dengan kekayaan pluralitasnya, memiliki peran penting dalam menjaga nyala harmoni tersebut.

Sinergi yang terbangun hari ini diharapkan menjadi fondasi bagi langkah-langkah konkret ke depan—membangun masyarakat yang tidak hanya religius, tetapi juga inklusif, toleran, dan penuh kedamaian. Dari Jakarta, semangat itu kembali dibawa pulang ke Maluku, untuk terus dirawat dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.