Beranda blog Halaman 50

PETIR DKI Jakarta Konsolidasi, Dorong Semangat Perdamaian dan Kepedulian Sosial

0

 

Media istana.com

JAKARTA Barat — Dewan Pimpinan Wilayah Persaudaraan Timur Indonesia Raya (DPW PETIR) DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi pengurus pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di kediaman Safri, Wakil Bendahara DPW PETIR DKI Jakarta.

Rapat tersebut membahas sejumlah agenda organisasi, termasuk persiapan pelaksanaan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke 81 yang diinisiasi oleh DPW PETIR DKI Jakarta dengan tema “Nada Damai dari Timur Nusantara”, penguatan koordinasi internal organisasi, program sosial kemasyarakatan, pembinaan generasi muda, serta rencana audiensi dengan Komisi III DPR RI.

Dalam arahannya, Pembina PETIR, Boy Manafe meminta seluruh jajaran organisasi untuk memusatkan perhatian pada agenda pertemuan yang telah direncanakan.

Ia juga mendorong adanya kegiatan penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak musibah gempa di sejumlah wilayah Indonesia Timur, termasuk NTT, NTB, dan Sulawesi.

Sementara itu, Pendiri PETIR, Semy Manafe, menyampaikan apresiasi terhadap rencana kegiatan yang diadakan DPW PETIR DKI Jakarta.

Ia juga memberikan masukan agar organisasi dapat membuka ruang dialog dengan perusahaan-perusahaan sektor finansial dan perusahaan pembiayaan terkait berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

Ketua Harian PETIR, Romi, menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara DPN, DPW, DPD, serta seluruh jajaran organisasi. Menurutnya, keberhasilan sebuah kegiatan membutuhkan dukungan dan tanggung jawab bersama dari seluruh unsur organisasi.

Dalam rapat tersebut, Ketua DPW PETIR DKI Jakarta -Ones Kilikily turut memaparkan rencana audiensi dengan Komisi III DPR RI. Audiensi tersebut diarahkan untuk membahas persoalan yang berkaitan dengan dugaan tindakan diskriminasi atau rasisme yang dialami masyarakat asal Indonesia Timur serta mencari solusi melalui jalur dialog dengan institusi negara “Imbuh Ones.

Selain itu menurut Ones ,Panitia Nada Damai Dari Timur Nusantara akan mengadakan Audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta,Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya selain untuk meminta dukungan dan kerjasama terkait rencana kegiatan HUT RI 81 yang diadakan PETIR DKI pada tanggal 31 Agustus nanti ,menurut Ones PETIR DKI Jakarta ingin membangun sinergitas dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ,Pangdam Jaya dan Polda Metro jaya bersama jajaran.

Agenda pembinaan generasi muda juga menjadi salah satu perhatian dalam rapat. Atlet tinju, Nus, mengusulkan adanya program pembinaan bagi anak-anak muda, khususnya mereka yang berada di lingkungan rentan, untuk diarahkan pada kegiatan positif seperti olahraga tinju, sepak bola, dan bidang pengembangan bakat lainnya.

Sekjen DPN PETIR, Nefton, mengingatkan seluruh anggota agar dapat menyesuaikan sikap dan perilaku dengan kehidupan masyarakat di ibu kota.

Ia menegaskan pentingnya menjaga ketertiban umum serta mendukung seluruh program kerja DPW PETIR DKI Jakarta.

Nefton juga mendorong terwujudnya audiensi dengan Komisi III DPR RI dan meminta dukungan Boy untuk membantu membuka komunikasi dengan pihak terkait.

Selain itu, rapat turut menyoroti perlunya perhatian pemerintah terhadap persoalan penegakan hukum di lapangan, khususnya mengenai adanya perbedaan pemahaman antara putusan pengadilan dan penerapan aturan terkait jaminan fidusia.

PETIR berharap persoalan tersebut dapat dibahas melalui mekanisme hukum dan dialog yang konstruktif agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Dari unsur media, Habiba Binti Ganna mengingatkan agar seluruh pihak, termasuk rekan-rekan yang bekerja sebagai debt collector, mengedepankan sikap profesional, santun, dan tidak arogan ketika menjalankan tugas di lapangan.

Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta hubungan yang baik dengan masyarakat.

Tim Media PETIR juga didorong untuk lebih aktif menyampaikan informasi dan pemberitaan positif mengenai kontribusi masyarakat Indonesia Timur dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Jakarta maupun di daerah lainnya.

Sementara itu, Rusdi kembali menegaskan bahwa Persaudaraan Timur Indonesia Raya (PETIR) dibangun sebagai wadah persaudaraan masyarakat Indonesia Timur yang mengedepankan semangat persatuan dan cinta damai.

Menurutnya, organisasi juga perlu terus membangun kemitraan yang konstruktif dengan TNI, Polri, pemerintah, serta berbagai elemen masyarakat guna menciptakan suasana yang aman, tertib, dan harmonis.

Perkuat Publikasi Kegiatan

Pada bagian akhir rapat, Ketua DPW PETIR DKI Jakarta Ones Kilikily meminta Tim Media untuk meningkatkan publikasi seluruh kegiatan dan program kerja organisasi secara aktif kepada masyarakat luas.

Publikasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi organisasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi publik yang positif serta memperkenalkan berbagai kegiatan sosial, kepemudaan, dan kemasyarakatan yang dilakukan PETIR.

Melalui tema “Nada Damai dari Timur Nusantara”, DPW PETIR DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus mendorong persaudaraan, kepedulian sosial, pembinaan generasi muda, serta penyelesaian berbagai persoalan melalui komunikasi, dialog, dan jalur hukum yang berlaku.

Aris.t

Bupati Al-Farlaky: Isi Pembangunan Aceh Dengan Damai, Perkuat Kewenangan Kekhususan

0

 

Aceh Timur–Mediaistana.com

Dua puluh satu tahun perdamaian Aceh bukan sekadar angka dalam perjalanan sejarah. Di baliknya terdapat proses panjang, air mata, pengorbanan dan harapan masyarakat Aceh untuk hidup dalam suasana aman dan membangun masa depan.

 

Pesan itu disampaikan Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si., saat menghadiri peringatan HUT Perdamaian Aceh ke-21 di Gampong Bintah, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, Jumat malam, 14 Agustus 2026.

 

Peringatan tersebut dirangkai dengan doa bersama serta santunan kepada ratusan anak yatim di Kecamatan Madat. Kegiatan juga berlangsung semarak dengan pertunjukan seni dan budaya Aceh.

 

Dalam kesempatan itu, Al-Farlaky mengajak masyarakat untuk terus menjaga perdamaian yang telah diperjuangkan dengan proses panjang.

 

Menurutnya, perdamaian Aceh tidak lahir dengan mudah. Karena itu, berbagai persoalan yang masih tersisa harus diselesaikan melalui jalan damai dan mekanisme yang ada, bukan kembali menggunakan kekerasan.

 

“Bagaimana kita menyelesaikan persoalan yang masih ada? Apakah melalui kekerasan? Tidak. Kita sudah lama didera konflik, dan dampaknya dirasakan di seluruh sektor kehidupan masyarakat,” ujar Al-Farlaky.

 

Ia mengatakan, masih terdapat sejumlah poin dalam perjalanan perdamaian Aceh yang belum sepenuhnya ditunaikan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan masyarakat Aceh.

 

Namun, kata dia, penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan proses dan kesabaran.

 

“Proses damai ini tidak mudah terwujud. Pembangunan juga tidak bisa dilakukan secepat kilat. Karena itu harus ada evaluasi, harus ada upaya bersama untuk menyelesaikan apa yang masih menjadi pekerjaan kita,” katanya.

 

Al-Farlaky juga menegaskan komitmennya untuk memperhatikan masyarakat yang hingga kini belum tersentuh pembangunan, khususnya warga yang menjadi korban konflik.

 

Ia meminta jajaran PA dan KPA untuk terus memantau kondisi masyarakat di pelosok sehingga persoalan yang masih dihadapi warga dapat diketahui dan dicarikan jalan keluarnya.

 

“Kalau ada rumah warga korban konflik yang belum tersentuh pembangunan, sampaikan kepada saya. Insyaallah akan kita bantu sesuai kemampuan dan kewenangan yang ada,” tegasnya.

 

Selain itu, Bupati mengajak masyarakat Aceh Timur untuk mendukung berbagai upaya memperkuat kewenangan dan kepentingan Aceh, termasuk proses revisi UUPA guna memperkuat kewenangan Aceh dan kontiusitas dana otsus.

 

Menurutnya, perjuangan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama dan dalam suasana yang tetap menjaga persatuan masyarakat Aceh.

 

“Kita tidak boleh lagi bertengkar sesama kita. Kita harus kompak, saling mendukung dan bersama-sama mengisi pembangunan Aceh,” ajaknya.

 

Ia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat dan panitia yang terus menjaga tradisi memperingati hari perdamaian Aceh.

 

Menurut Al-Farlaky, momentum peringatan perdamaian tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Hari damai harus menjadi ruang edukasi bagi generasi muda agar memahami sejarah panjang perjalanan Aceh menuju perdamaian.

 

“Generasi Aceh harus tahu sejarah. Jangan sampai mereka lupa bagaimana proses perdamaian ini lahir. Ini penting agar generasi kita memahami nilai perdamaian dan menjaganya,” katanya.

 

Al-Farlaky kemudian mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan perdamaian sebagai fondasi dalam membangun Aceh.

 

“Isi pembangunan dengan damai. Perang itu sangat mahal, tetapi lebih mahal lagi merawat perdamaian ini,” tukasnya.

 

Peringatan HUT Perdamaian Aceh ke-21 di Gampong Bintah turut diisi dengan berbagai pertunjukan seni yang mengangkat khazanah budaya Aceh.

 

Panitia menghadirkan seniman Aceh, termasuk pelantun lagu Mie Goreng, Abubakar AR dan Armawati AR. Ratusan warga juga ikut menyaksikan penampilan Rapai Debus yang menjadi salah satu kesenian khas Aceh. (***)

Banda Aceh Memanas! Massa Teriak “Merdeka”, Bendera Bulan Bintang Berkibar

Dokumentasi Mediaistana.com

Kota Bogor, Jawa Barat || Mediaistana.com
Suasana peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di Kota Banda Aceh, Sabtu, memanas. Kegiatan yang semula berlangsung dengan zikir dan doa bersama berubah menjadi kericuhan setelah sejumlah massa mengibarkan bendera Bulan Bintang di kompleks Masjid Raya Baiturrahman. Sabtu,15/08/2026.

Situasi semakin tegang setelah massa disebut menurunkan bendera Merah Putih yang sebelumnya terpasang di lokasi, kemudian menggantinya dengan bendera Bulan Bintang. Di tengah rangkaian zikir dan doa, sejumlah massa juga terdengar meneriakkan kata “merdeka”.

Aksi tersebut menarik perhatian aparat keamanan yang berada di sekitar lokasi. Ketegangan pun terjadi ketika sejumlah polisi memasuki halaman kompleks masjid untuk mengendalikan situasi.

Namun, upaya aparat tersebut mendapat perlawanan dari sebagian massa. Sejumlah polisi dilaporkan sempat dilempari gelas dan botol air mineral. Lemparan tersebut membuat beberapa personel aparat berlari keluar dari area masjid untuk menghindari situasi yang semakin tidak terkendali.

Peringatan Hari Damai Aceh sendiri menjadi momentum penting untuk mengenang berakhirnya konflik bersenjata di Aceh melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Peristiwa kericuhan di tengah peringatan tersebut pun menjadi perhatian publik. Pengibaran bendera Bulan Bintang serta penurunan bendera Merah Putih berpotensi memunculkan kembali ketegangan terkait simbol-simbol politik dan sejarah Aceh.

Hingga kegiatan berlangsung, situasi di sekitar Masjid Raya Baiturrahman menjadi sorotan. Aparat keamanan dituntut tetap mengedepankan langkah persuasif dan terukur guna mencegah kericuhan meluas serta menjaga ketertiban masyarakat.

Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang seharusnya menjadi momentum refleksi dan penghormatan terhadap perjalanan panjang menuju perdamaian kini justru diwarnai insiden yang memicu ketegangan antara massa dan aparat.

33 Kawasan Kumuh Diverifikasi, Pemkab Bogor Siapkan Program Penataan Permukiman

Dokumentasi Mediaistana.com

Kabupaten Bogor, Jawa Barat || Mediaistana.com
Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong percepatan penanganan kawasan permukiman kumuh melalui verifikasi dan pendataan kondisi lingkungan di sejumlah wilayah. Sabtu,15/08/2026.

Dalam rangka mendukung upaya tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan verifikasi dan pendataan kawasan kumuh di 33 titik lokasi.

Kegiatan ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah. Kolaborasi tersebut mencakup Disperkim Kabupaten Bogor, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bogor.

Sinergi lintas sektor tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi kawasan secara lebih menyeluruh. Data yang dikumpulkan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan, tetapi juga mencakup aspek kelayakan hunian, sanitasi, kebersihan, hingga kondisi lingkungan di sekitar permukiman.

Pendataan secara langsung di lapangan dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang disusun pemerintah benar-benar berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dengan data yang lebih akurat dan komprehensif, penanganan kawasan kumuh diharapkan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Hasil inventarisasi dari 33 titik lokasi tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu dasar dalam perumusan kebijakan serta penyusunan program peningkatan kualitas kawasan permukiman di Kabupaten Bogor.

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada penataan fisik kawasan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman yang membutuhkan penanganan.

Kolaborasi antarinstansi juga menjadi bagian penting dalam percepatan penanganan kawasan kumuh, mengingat persoalan permukiman memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari bangunan dan infrastruktur, sanitasi, pengelolaan lingkungan, hingga mitigasi terhadap potensi bahaya kebakaran.

Dengan verifikasi dan pendataan yang dilakukan secara terpadu, Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan memiliki basis data yang semakin kuat untuk menentukan prioritas intervensi dan menyusun langkah penanganan kawasan permukiman secara berkelanjutan.

Dari Istana Merdeka, Presiden Prabowo Serentak Resmikan 3.395 Jembatan dan 3.000 Sumber Air Bersih

0

Media istana.Com

Jakarta,14 Agustus 2026
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan ribuan infrastruktur vital bagi masyarakat di berbagai pelosok tanah air. Sebanyak 3.395 jembatan yang dibangun oleh jajaran TNI-Polri serta 3.000 sumber air bersih dari TNI Angkatan Darat (AD) diresmikan secara serentak pada Kamis, (13/8/2026).

​Acara peresmian dipusatkan secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

​Sementara itu, jajaran pimpinan tinggi turut mendampingi dari lokasi terpisah secara virtual: Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengikuti jalannya acara dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sedangkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo hadir langsung dari Kabupaten Lebak, Banten.

​Bagi Kepala Negara, inisiatif pembangunan infrastruktur skala nasional ini memiliki makna yang mendalam. Langkah ini dinilai bukan sekadar menghadirkan bangunan fisik, melainkan wujud nyata pengabdian serta kehadiran negara melalui TNI-Polri yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

​Rincian Pembangunan Infrastruktur TNI-Polri

​Berdasarkan laporan resmi yang dihimpun dalam peresmian tersebut, berikut adalah rincian capaian pembangunan infrastruktur kerakyatan:

​TNI Angkatan Darat (AD):

​Merealisasikan pengerjaan 3.008 titik jembatan.

​Sebanyak 2.500 jembatan telah rampung sepenuhnya, sementara 508 titik masih dalam proses pengerjaan (termasuk 798 titik yang difokuskan di wilayah terdampak bencana).

​Menghadirkan 3.000 titik sumber air bersih untuk mengatasi kebutuhan air masyarakat.

​Dampak Luas: Membuka akses terhadap 9.008 sekolah, menghubungkan 7.807 desa, mempermudah akses ke 4.502 fasilitas kesehatan serta 4.618 fasilitas ekonomi, dengan estimasi penerima manfaat mencapai 4,5 juta jiwa.

​Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri):

​Membangun dan merevitalisasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi yang tersebar di wilayah hukum 30 Polda.

​Sebanyak 874 jembatan telah selesai dibangun dengan total panjang mencapai 19,2 kilometer.

​Dampak Luas: Menghubungkan 1.314 desa dan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 2 juta masyarakat.

​TNI-Polri Lahir dan Berjuang Bersama Rakyat

​Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan kembali prinsip dasar bahwa institusi TNI dan Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat.

​“TNI adalah tentara rakyat dan Polri adalah polisi rakyat lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberikan yang terbaik untuk rakyat, dan pada akhirnya kembali kepada rakyat,” ujar Presiden.

​Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa bentuk pengabdian sejati bukan hanya tentang menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga tentang hadir secara aktif, bekerja nyata, dan membuka jalan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang lebih baik.

(Tim Redaksi)

Dokkes Polres Probolinggo Cek Kesehatan Personel Pengamanan Bromo Usai Bertugas Padamkan Karhutla

0

Probolinggo, Mediaistana.com
Memastikan kondisi kesehatan personel tetap prima saat bertugas mengamankan kawasan Gunung Bromo, Tim Dokkes Polres Probolinggo melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap personel pengamanan Bromo, Sabtu (15/8/2026).

Pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan setelah personel sebelumnya melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di kawasan Bromo.

Aktivitas pemadaman yang membutuhkan tenaga dan stamina tersebut menjadi perhatian, sehingga kondisi kesehatan personel perlu dipastikan sebelum kembali menjalankan tugas.

Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki Siregar S.I.K, M.I.S menyampaikan pemeriksaan kesehatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kondisi personel yang telah bertugas memadamkan karhutla di kawasan Bromo.

Setelah melaksanakan tugas pemadaman karhutla yang tentunya membutuhkan tenaga dan stamina, kami memastikan kondisi kesehatan personel tetap terjaga, ujarnya.

Kapolres menambahkan, kesehatan dan keselamatan personel menjadi salah satu prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan.

Kami ingin seluruh personel dapat bertugas secara optimal. Dengan kondisi fisik yang prima, personel akan lebih siap menghadapi berbagai situasi di lapangan, terutama dalam menjaga keamanan dan melayani masyarakat di kawasan Bromo, tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Dokkes Polres Probolinggo melakukan pemeriksaan tekanan darah serta memberikan vitamin kepada personel.

Dari hasil pemeriksaan kesehatan, seluruh personel pengamanan Bromo dinyatakan dalam kondisi sehat dan tidak ditemukan adanya gangguan kesehatan.

Pemeriksaan kesehatan secara berkala diharapkan dapat mendukung kesiapan personel dalam melaksanakan pengamanan, sekaligus mengantisipasi gangguan kesehatan akibat kelelahan setelah menjalankan tugas pemadaman karhutla.

Dengan kondisi fisik yang prima, personel diharapkan dapat menjalankan tugas pengamanan kawasan Bromo secara optimal serta memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat maupun wisatawan.

Hendra Hidayat Dorong DAD DKI Jadi Mitra Aktif Pemerintah Jaga Kerukunan di Jakarta

0

Hendra Hidayat Dorong DAD DKI Jadi Mitra Aktif Pemerintah Jaga Kerukunan di Jakarta

Mediaistana.com,Kominfotik JU –  (15/08/2026),Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat, menyambut baik pengukuhan Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) DKI Jakarta Periode 2026–2031 yang ketuai Tamunan Kiting dan Sekretaris Umum, Fetrus. Acara dirangkai dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2026 di Balai Yos Sudarso, Jakarta Utara.

Acara ini turut dihadiri Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Marthin Billa dan Sekretaris Jenderal, Yakobus Kumis.

Dalam kesempatan tersebut, Hendra menyampaikan selamat atas dikukuhkannya kepengurusan baru DAD DKI Jakarta. Ia berharap kepengurusan tersebut mampu menjalankan amanah dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, dan integritas, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pelestarian kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami meyakini, kepengurusan yang baru ini akan mampu mengemban amanah dengan dedikasi tinggi, penuh rasa tanggung jawab, dan integritas demi mengagungkan kebudayaan serta menyejahterakan masyarakat,” ujar Hendra.

Menurutnya, Jakarta merupakan miniatur Indonesia yang dihuni masyarakat dari beragam suku, budaya, ras, dan agama. Keberagaman tersebut, kata Hendra, bukanlah sesuatu yang memisahkan, melainkan kekayaan yang menjadi kekuatan dalam membangun daerah.

Hendra menilai keberadaan DAD DKI Jakarta memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai wadah silaturahmi bagi warga perantauan Dayak di Ibu Kota, tetapi juga sebagai bagian dari upaya melestarikan nilai-nilai luhur budaya Nusantara.

“Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara sangat menyambut baik dan siap terus bersinergi dengan DAD DKI Jakarta,” katanya.

Ia berharap DAD DKI Jakarta dapat menjadi mitra aktif pemerintah dalam menjaga kondusivitas wilayah, memelihara kerukunan antarumat beragama dan antarsuku, serta memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan di bidang kemasyarakatan, sosial, dan ekonomi.

“Kami berharap DAD dapat menjadi mitra aktif pemerintah dalam menjaga kondusivitas, memelihara kerukunan antarumat beragama dan antarsuku, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan kemasyarakatan, sosial, dan ekonomi di Jakarta,” tutur Hendra.

Lebih lanjut, Hendra mengajak seluruh pengurus dan anggota DAD DKI Jakarta memanfaatkan momentum Rakerda Tahun 2026 untuk merumuskan berbagai program kerja yang inovatif, realistis, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menekankan agar program yang disusun tidak hanya berorientasi pada penguatan internal organisasi, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Hendra juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan pengukuhan kepengurusan DAD DKI Jakarta sebagai momentum memperkuat kolaborasi dan persaudaraan di tengah keberagaman Jakarta.

“Buatlah program yang tidak hanya memperkokoh internal organisasi, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekitar. Mari kita jadikan pengukuhan ini sebagai awal dari langkah baru yang lebih solid, inklusif, dan berorientasi pada masa depan. Bersama-sama, mari kita jaga Jakarta agar tetap aman, damai, harmonis, dan maju,” tandasnya.(Red)

0

Hendra Hidayat Dorong DAD DKI Jadi Mitra Aktif Pemerintah Jaga Kerukunan di Jakarta

Mediaistana.com, Kominfotik JU —(15/08/2026), Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Hendra Hidayat, menyambut baik pengukuhan Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) DKI Jakarta Periode 2026–2031 yang ketuai Tamunan Kiting dan Sekretaris Umum, Fetrus. Acara dirangkai dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2026 di Balai Yos Sudarso, Jakarta Utara.

Acara ini turut dihadiri Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Marthin Billa dan Sekretaris Jenderal, Yakobus Kumis.

Dalam kesempatan tersebut, Hendra menyampaikan selamat atas dikukuhkannya kepengurusan baru DAD DKI Jakarta. Ia berharap kepengurusan tersebut mampu menjalankan amanah dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, dan integritas, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pelestarian kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami meyakini, kepengurusan yang baru ini akan mampu mengemban amanah dengan dedikasi tinggi, penuh rasa tanggung jawab, dan integritas demi mengagungkan kebudayaan serta menyejahterakan masyarakat,” ujar Hendra.

Menurutnya, Jakarta merupakan miniatur Indonesia yang dihuni masyarakat dari beragam suku, budaya, ras, dan agama. Keberagaman tersebut, kata Hendra, bukanlah sesuatu yang memisahkan, melainkan kekayaan yang menjadi kekuatan dalam membangun daerah.

Hendra menilai keberadaan DAD DKI Jakarta memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai wadah silaturahmi bagi warga perantauan Dayak di Ibu Kota, tetapi juga sebagai bagian dari upaya melestarikan nilai-nilai luhur budaya Nusantara.

“Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara sangat menyambut baik dan siap terus bersinergi dengan DAD DKI Jakarta,” katanya.

Ia berharap DAD DKI Jakarta dapat menjadi mitra aktif pemerintah dalam menjaga kondusivitas wilayah, memelihara kerukunan antarumat beragama dan antarsuku, serta memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan di bidang kemasyarakatan, sosial, dan ekonomi.

“Kami berharap DAD dapat menjadi mitra aktif pemerintah dalam menjaga kondusivitas, memelihara kerukunan antarumat beragama dan antarsuku, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan kemasyarakatan, sosial, dan ekonomi di Jakarta,” tutur Hendra.

Lebih lanjut, Hendra mengajak seluruh pengurus dan anggota DAD DKI Jakarta memanfaatkan momentum Rakerda Tahun 2026 untuk merumuskan berbagai program kerja yang inovatif, realistis, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menekankan agar program yang disusun tidak hanya berorientasi pada penguatan internal organisasi, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Hendra juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan pengukuhan kepengurusan DAD DKI Jakarta sebagai momentum memperkuat kolaborasi dan persaudaraan di tengah keberagaman Jakarta.

“Buatlah program yang tidak hanya memperkokoh internal organisasi, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekitar. Mari kita jadikan pengukuhan ini sebagai awal dari langkah baru yang lebih solid, inklusif, dan berorientasi pada masa depan. Bersama-sama, mari kita jaga Jakarta agar tetap aman, damai, harmonis, dan maju,” tandasnya.(Red)

Sahat Maruli Tua Kendalikan Peredaran Rokok Ilegal H Mind di Batam, Beacukai dan APH Diminta Tindak Tegas

0

BATAM – Peredaran rokok tanpa pita cukai resmi atau rokok ilegal di wilayah Batam kembali memunculkan nama baru yang diduga memegang kendali utama jaringan distribusinya.

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber di lapangan menyebutkan, jaringan peredaran rokok ilegal merk H Mind yang semula diyakini dikelola oleh seseorang bernama Zainal, dalam beberapa bulan terakhir sepenuhnya telah beralih kendali ke tangan Sahat Maruli Tua.

Sejak pergantian pengelola tersebut terjadi, arus masuk maupun penyebaran rokok ilegal merk H Mind ke berbagai titik penjualan, pasar-pasar tradisional hingga lapak-lapak tersembunyi di seantero Batam terlihat semakin masif, teratur, dan terorganisir. Pasokan terlihat lancar terus-menerus, seolah-olah tidak terpengaruh oleh pengawasan yang ada.

Ketika dikonfirmasi terkait pemberitaan media ini sebelumnya yang berjudul ” Pengendali peredaran rokok ilegal Merk H Mind di Batam berganti pemain”, melalui whatsappnya Sahat Maruli Tua justru memberikan tanggapan yang tak terduga dan bernada menegur. I

Sahat tidak menyangkal maupun mengakui secara langsung keterlibatannya, melainkan balik bertanya: “Kenapa diberitakan? Bukan begitu caranya kalau mau berteman.” Jawaban yang justru semakin memperkuat dugaan keterkaitan erat namanya dengan jaringan peredaran rokok ilegal tersebut.
Bahkan terkesan santai dan tidak takut dengan hukum yang berlaku di negara ini, Sahat kembali berkata, “Bro salah menilai saya, semua wartawan baik sama saya… Bukan harus naikkan berita baru berteman,” ujar Sahat santai.

Seiring Maraknya Penindakan Bea Cukai yang Terus Menggencar

Perkembangan dugaan peralihan kendali jaringan ini terjadi berbarengan dengan semakin gencarnya operasi penindakan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Batam.

Dalam rangkaian operasi penegakan hukum yang dilakukan dalam waktu belum lama ini, pihak Bea Cukai Batam berhasil membongkar penyimpanan dan menangkap ribuan batang rokok ilegal berbagai merk yang beredar di wilayah Batam.

Barang bukti yang diamankan mencapai jumlah yang sangat besar, meliputi berbagai jenis dan merek rokok tanpa pita cukai sah yang masuk secara tidak resmi. Nilai kerugian negara yang diperkirakan dari barang bukti yang berhasil disita saja sudah mencapai angka miliaran rupiah, belum termasuk barang yang berhasil lolos dari pengawasan dan beredar di masyarakat.

Meski Bea Cukai terus menunjukkan kinerja dan keseriusan yang patut diapresiasi melalui penangkapan-penangkapan tersebut, namun peredaran rokok ilegal tampaknya belum sepenuhnya tertekan.

Bahkan muncul dugaan bahwa sebagian jaringan justru beradaptasi, berpindah tangan kepemimpinannya, dan tetap beroperasi di balik pergantian pengelola seperti yang diduga terjadi pada rokok merk H Mind tersebut.

Keberadaan Sahat Maruli Tua yang kini ramai menjadi perbincangan ditemgah peredaran rokok ilegal Merk H Mind di Batam seakan tak tersentuh. Beacukai terkesan hanya memproses jaringan kecilnya saja, bukan otak distributor nya seperti Sahat.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku di negara ini, pelaku pendistribusian, pengedaran, penimbunan, pengangkutan, maupun penjualan rokok tanpa pita cukai resmi melanggar bukan hanya satu, melainkan berlapis-lapis peraturan yang berlaku, terutama UU Cukai Pasal 54 dan 56 (yang paling berat dan langsung menjerat pengedar), ditambah KUHP, UU Perdagangan, UU Kesehatan, hingga UU Kepabeanan jika masuk dari luar negeri.

Semua pihak dalam rantai — dari pengendali utama, pengangkut, penimbun, hingga penjual — sama-sama dapat dipidana.

Warga Meminta Penindakan Sampai ke Akar Jaringan

Melihat kian masifnya peredaran rokok ilegal dan adanya dugaan adanya pengendali baru yang menguasai jalur distribusi, masyarakat dan pengamat meminta agar Bea Cukai Batam bersama seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) terkait tidak hanya berhenti pada penyitaan barang, tetapi menelusuri dan menindak sampai ke pengendali utama jaringan.

Rokok tanpa pita cukai bukan hanya melanggar UU Cukai dan merugikan pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, melainkan juga membahayakan kesehatan masyarakat karena diproduksi tanpa melalui uji kelayakan, standar keamanan, dan kandungan yang tidak terjamin.

Warga berharap keseriusan penindakan yang ditunjukkan Bea Cukai dalam menyita barang ilegal segera disertai penelusuran mendalam terhadap pengendali jaringan, sehingga peredaran rokok ilegal dapat diputus sampai ke akarnya.

Beacukai jangan sifatnya hanya menyita saja rokok ilegal itu, sementara Beacukai yang ada di daerah lain bahkan sudah ada yang menangkap otak distributor nya dan mempidanakan sesuai dengan Undang undang yang berlaku.

“Kan ada delik pidana nya, kenapa dari dulu Beacukai dan APH yang bertugas belum ada yang mempidanakan otak pelaku nya, tapi sifatnya hanya menyita saja, terkesan formalitas supaya jangan dibilang tak bekerja,” tegas warga.@fbtn

Asah Kemampuan Personel, Polres Lampung Utara Gelar Latihan Dalmas

0

LAMPUNG UTARA l Mediaistana.com — Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan, Polres Lampung Utara menggelar latihan Pengendalian Massa (Dalmas), Sabtu (15/8/2026).

Kegiatan latihan tersebut melibatkan personel Satuan Samapta Polres Lampung Utara. Latihan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme, keterampilan, serta kesiapan personel dalam menjalankan tugas pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam latihan tersebut, personel diberikan sejumlah materi yang berkaitan dengan penanganan aksi massa, meliputi Dalmas Awal dan Negosiator, Dalmas Lanjut, Unit Appar, serta Raimas.

Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K., melalui Kasi Humas IPTU Herawati, mengatakan latihan Dalmas merupakan bagian penting dalam memelihara dan meningkatkan kemampuan personel agar selalu siap menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Latihan ini bertujuan untuk mengasah kembali kemampuan dan keterampilan personel, sehingga dalam pelaksanaan tugas di lapangan dapat bertindak secara profesional, terukur dan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ujar IPTU Herawati.

Menurutnya, kemampuan personel harus terus diasah melalui latihan secara rutin. Hal tersebut penting agar setiap anggota memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, termasuk dalam menghadapi situasi yang membutuhkan pengendalian massa.

“Personel tidak hanya dituntut memiliki kemampuan fisik, tetapi juga harus mampu berkomunikasi dan melakukan pendekatan secara humanis. Karena itu, materi Dalmas Awal dan Negosiator menjadi bagian penting dalam latihan,” jelasnya.

Selain meningkatkan kemampuan teknis, latihan tersebut juga bertujuan membangun kekompakan, kedisiplinan dan kesiapsiagaan personel Sat Samapta dalam menghadapi berbagai situasi keamanan.

IPTU Herawati menambahkan, melalui latihan yang dilakukan secara berkesinambungan, diharapkan personel Polres Lampung Utara semakin siap memberikan pelayanan, perlindungan dan pengamanan kepada masyarakat.

“Dengan latihan yang rutin dan terarah, diharapkan seluruh personel semakin profesional, sigap dan mampu menjalankan tugas dengan mengedepankan keselamatan serta pendekatan yang humanis,” pungkasnya.**

(R)