Oleh: Rustam Fadly Tukuboya, SH.
(Politisi Gerindra/Anggota DPRD Buru)

Memasuki satu tahun kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath (Lawamena), 20 Februari 2026, banyak pihak mulai menyoroti arah kebijakan dan program kerja yang telah dijalankan. Namun, penting diingat bahwa keberhasilan sebuah pemerintahan tidak bisa diukur hanya dalam tempo satu tahun. Proses pembangunan dan perubahan sosial-ekonomi memerlukan waktu, konsistensi, dan kesabaran.

Kepemimpinan dalam konteks pemerintahan bukan hanya soal pencapaian instan, melainkan juga visi jangka panjang yang mampu menata fondasi bagi kemajuan daerah. Berbagai program, mulai dari penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal, membutuhkan evaluasi yang objektif dan pemahaman terhadap dinamika lapangan.

Mengkritik pemerintah adalah bagian dari demokrasi. Namun, kritik yang bijak dan konstruktif akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan kritik yang bersifat emosional atau dangkal. Masyarakat dan media memiliki peran penting untuk mendorong akuntabilitas, tetapi tetap harus melihat konteks, tantangan, dan kompleksitas yang dihadapi pemerintahan baru.

Satu tahun mungkin terasa singkat, tetapi momentum ini adalah kesempatan untuk refleksi: menilai capaian yang sudah ada, memperbaiki strategi, dan merancang langkah-langkah ke depan. Kepemimpinan yang baik bukan hanya tentang popularitas, tetapi tentang konsistensi, transparansi, dan keteguhan dalam menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

Harapan terbesar bagi Maluku adalah agar kepemimpinan ini terus membawa arah yang jelas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun Maluku menjadi provinsi yang mandiri dan maju, dengan kepala daerah yang terbuka terhadap masukan namun tetap tegas dalam mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat.

Catatan Jumat Berkah 20 Februari 2026

Pagi itu, pasar Namlea kembali menjadi ruang belajar kehidupan.
Seperti biasa, sebelum amanah sebagai anggota DPRD ini melekat di pundak saya, langkah saya tetap sama — menyusuri lorong pasar, menyapa pedagang, membeli ikan, merasakan denyut nadi rakyat dari dekat.

Namun pagi ini berbeda.

Seorang Nenek Rongo-rongo (sebutan untuk buruh panggul perempuan) menyapa dengan suara yang lembut namun penuh harap.
Di wajahnya tergurat usia, di pundaknya tergantung semangat yang tak pernah renta.

“Bapa Dewan… beta rongo-rongo barang Bapa jua… beta belum dapat apa-apa hari ini.”

Kalimat itu sederhana, tetapi menggema panjang di hati saya.
Saya katakan, belanja saya tak banyak — hanya ikan, tak seberapa berat untuk dipikul.
Namun beliau menjawab dengan senyum yang tak kehilangan cahaya:

“Biar sedikit, yang penting beta ada dapat rezeki hari ini.”

Subhanallah…
Di usia senja, ketika banyak orang memilih beristirahat, beliau memilih berjuang.
Bukan meminta, bukan mengeluh — hanya menawarkan tenaga dengan penuh martabat.

Di balik langkahnya yang pelan, ada tekad yang teguh.
Di balik tubuh yang renta, ada jiwa yang kuat.
Beliau mengajarkan bahwa rezeki bukan soal besar kecilnya, tetapi tentang keberkahan dari usaha yang tulus.

Sebagai wakil rakyat, hati saya teringat kembali pada alasan awal mengabdi:
bahwa politik seharusnya berpihak pada mereka yang bekerja dalam diam,
pada para pejuang nafkah di pasar-pasar sederhana,
pada tangan-tangan tua yang tetap menggenggam harapan.

Semoga Allah SWT menjaga kesehatan Nenek Rongo-rongo.
Semoga setiap langkahnya menjadi saksi keteguhan.
Dan semoga setiap rezeki yang kita beri dan terima hari ini,
menjadi berkah yang berlipat ganda.

Polres Buru melalui Humasnya, Jaya Permana, menegaskan bahwa pemberitaan salah satu media online terkait dugaan pungutan liar (pungli) dan penganiayaan yang dilakukan oleh Bripda MZA di kawasan Gunung Botak adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

Menurut Jaya Permana, peristiwa yang terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026, sekitar pukul 18.00 WIT di Gunung Botak (GB) hanyalah kesalahpahaman antara Bripda MZA dengan seorang penambang bernama Gunawan.

“Yang terjadi adalah kesalahpahaman yang sempat memicu adu argumen dan saling dorong. Tidak ada penganiayaan sebagaimana yang diberitakan,” tegas Jaya Permana, Jumat, (20/2/2026)

Ia juga memastikan bahwa tuduhan pungli yang dialamatkan kepada Bripda MZA tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak ditemukan adanya praktik pungutan liar dalam kejadian tersebut.

Sebagai langkah penyelesaian, kedua belah pihak telah menjalani proses mediasi di Polres Buru pada Rabu, 18 Februari 2026. Proses mediasi berlangsung dengan baik dan situasi dinyatakan kondusif.

Humas Polres Buru mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi serta mengajak media untuk mengedepankan prinsip konfirmasi dan keberimbangan dalam setiap pemberitaan.