Mediaistana.Com

Banyuwangi,10-2-2026- Kerusakan lingkungan akibat bekas pertambangan galian C yang dibiarkan terbengkalai di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, kembali memakan korban jiwa. Peristiwa ini menambah daftar panjang korban akibat lubang besar bekas tambang yang hingga kini tidak dilakukan reklamasi atau pemulihan lahan.

Lubang bekas tambang tersebut sebelumnya sempat diakui sebagai milik Michael Edi Hariyanto, Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi yang juga menjabat sebagai Pimpinan DPRD Banyuwangi, dalam sebuah acara televisi. Namun hingga kini, kondisi lokasi tetap dibiarkan dalam keadaan berbahaya dan menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan masyarakat.

Amir Ma’ruf Khan, warga yang juga terdampak langsung kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan galian C, menilai kejadian ini bukan sekadar kelalaian, melainkan bentuk kesengajaan yang membahayakan nyawa manusia.

“Bekas tambang yang dibiarkan terbuka dan tergenang air itu sangat berbahaya. Sudah ada beberapa korban meninggal dunia. Ini bukan kelalaian biasa, tapi kejahatan lingkungan yang serius,” tegas Amir.

Ia menegaskan, dalam ketentuan perundang-undangan pertambangan, setiap aktivitas tambang memiliki kewajiban reklamasi dan pemulihan lahan setelah kegiatan selesai. Namun kewajiban tersebut dinilai tidak dijalankan.

Terkait pernyataan bahwa lubang tersebut berizin sebagai embung atau penampung air hujan, Amir mempertanyakan alasan pembiaran tanpa pengamanan yang memadai.

“Kalau memang izinnya embung, mengapa dibiarkan begitu saja hingga menelan korban jiwa? Ini harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Amir juga mengingatkan bahwa sebagai tokoh politik dan pimpinan lembaga legislatif daerah, Michael Edi Hariyanto memiliki tanggung jawab moral dan hukum agar kasus serupa tidak menjadi contoh buruk bagi pelaku perusakan lingkungan lainnya di Banyuwangi.

Selain kasus Karangbendo, Amir mengungkapkan dirinya juga menjadi korban kerusakan lingkungan akibat pertambangan galian C di Kelurahan Bulusan. Lahan miliknya yang berbatasan langsung dengan lokasi tambang kini tidak lagi aman untuk beraktivitas.

“Saya tidak pernah dimintai persetujuan. Lubang tambang itu sangat dalam, bisa puluhan meter. Warga sudah memasang spanduk peringatan karena sangat berbahaya,” jelasnya.

Menurut Amir, kerusakan lingkungan tersebut tidak hanya merugikan dirinya secara pribadi, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat sekitar.

Ia mendesak agar lokasi bekas tambang di Karangbendo segera ditutup dan direklamasi, serta meminta aparat penegak hukum menyelidiki pihak-pihak yang terlibat, termasuk proses perizinan jika memang ada izin yang diterbitkan.

“Keselamatan nyawa manusia harus di atas segalanya. Saya tidak meminta apa pun selain pemulihan lahan agar dikembalikan seperti semula. Soal hukum, biarlah penegak hukum yang menindaklanjuti,” pungkas Amir.(team)

Pemberitaan yang dimuat terkait Bella Shofie dinilai ketinggalan informasi dan tidak lagi relevan dengan kondisi faktual saat ini. Pasalnya, persoalan yang terjadi bukan lagi berkutat pada tahapan pengunduran diri, melainkan sudah naik ke tahapan pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW). Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Buru, Muhamad Daniel Rigan (MDR), menegaskan bahwa framing pemberitaan yang menyudutkan Bella Shofie, termasuk soal dugaan masih menerima gaji dan dana reses, merupakan informasi keliru dan menyesatkan.

MDR juga menepis keras tudingan soal dana reses. Menurutnya, isu tersebut merupakan fitnah karena Bella Shofie telah mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti kegiatan reses. “Kalau sudah mundur dan tidak ikut reses, bagaimana mungkin bisa dibayar? Silakan tanya ke Sekwan DPRD, apakah secara aturan itu bisa dilakukan setelah seseorang mengundurkan diri,” tegasnya.

Terkait gaji, MDR menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Sekretariat DPRD (Sekwan), bukan urusan pribadi Bella Shofie.

“Kalau mau tanya soal gaji, jangan tanya ke Bella Shofie, tanya ke Sekwan DPRD Buru, karena dia yang paling tahu aturan administrasi dan keuangan. Yang membayar gaji itu Sekwan, bukan Bella,” kata MDR.

Ia menjelaskan bahwa sejak 14 Agustus 2025, Bella Shofie telah membuat surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD. Namun secara administrasi negara, selama surat pengunduran diri tersebut belum disahkan oleh DPP, maka Sekwan masih memiliki dasar administratif dalam menyalurkan hak keuangan.

“Bisa saja gaji tetap dibayarkan karena persetujuan pengunduran diri dari DPP belum turun. Itu urusan administrasi negara, bukan kehendak pribadi Bella,” jelasnya.

MDR juga membantah pernyataan Wakil Ketua DPW NasDem Maluku, Rasyid Wakanubun, yang menyebut DPW belum menerima surat pengunduran diri Bella Shofie. Ia menegaskan bahwa DPD NasDem Buru tidak pernah berkirim surat ke Wakil Ketua DPW.

“Surat resmi disampaikan kepada Ketua DPW NasDem Maluku, sesuai tupoksi. Ada urusan apa harus lapor ke Wakil Ketua? Itu bukan kewenangannya,” tegas MDR.

Ia menambahkan, dalam struktur partai, Ketua DPD Kabupaten menyurati Ketua DPW, bukan wakilnya. Surat tersebut juga ditembuskan ke Sekjen DPP dan diteruskan ke Ketua Umum.

“Dan itu sudah terkonfirmasi, surat pengunduran diri sudah diterima DPP dan sedang berproses,” ujarnya.

Lebih lanjut, MDR menegaskan bahwa saat ini persoalan sudah bukan lagi pada tahap pengunduran diri, melainkan telah masuk pada tahap pengusulan PAW. Proses tersebut sempat tertunda karena kondisi internal partai, di mana seluruh DPW dan DPD se-Indonesia berstatus demisioner dan tidak diperkenankan menandatangani surat apa pun.

Setelah resmi kembali menjabat berdasarkan SK tertanggal 20 Desember 2025, dan pasca pelantikan Ketua DPW NasDem Maluku Hamdani Laturua, DPD NasDem Buru baru bisa mengajukan usulan PAW pada 5 Januari 2026.

“Bagaimana mungkin saya mengusulkan PAW kalau surat pengunduran diri belum ada? Itu tidak masuk akal,” tegasnya.

Dengan penjelasan tersebut, MDR menilai tudingan bahwa Bella Shofie membohongi publik adalah tendensius, tidak rasional, dan tidak memahami mekanisme partai maupun administrasi negara. Ia mengingatkan agar semua pihak tidak asal bicara dan mengatur kata-kata dengan baik.

“Jangan asal bicara, gunakan logika dan bahasa yang rasional. Kalau tidak, itu bisa menjadi fitnah dan berdampak hukum,” tegas MDR.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa jika ada persoalan terkait pencairan gaji maupun dana reses, maka pihak yang harus dimintai klarifikasi adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Buru, bukan Bella Shofie maupun Partai NasDem.