Polres Buru kembali menunjukkan ketegasannya dalam menertibkan aktivitas pengolahan emas ilegal di belakang Desa Dava dan Widit, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, Rabu (14/1/2026).

Saat razia dilakukan, para pemilik tong tidak berada di lokasi dan diduga sengaja menghindari aparat. Petugas hanya mendapati empat orang pekerja dan satu orang penanggung jawab kegiatan yang kemudian langsung diamankan.

Kelima orang tersebut saat ini masih diamankan di Polres Buru untuk menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan lebih lanjut terkait aktivitas pengolahan emas ilegal yang mereka jalankan. Sementara itu, pemilik tong dipastikan akan dipanggil guna mempertanggungjawabkan perannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam operasi tersebut, Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Polres Buru menyita sejumlah barang bukti berbahaya, di antaranya cyanida (CN), karbon, serta sekitar 40 jenis barang bukti (BB) lainnya yang digunakan dalam proses pengolahan emas ilegal. Seluruh barang bukti telah diamankan di Polres Buru.

Penindakan ini dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Buru, AKP Deny Indrawan Lubis, SIK, MM. Hingga kini, proses penyelidikan dan penegakan hukum masih terus berjalan dan dikembangkan guna mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat.

Langkah tegas ini menegaskan komitmen Polres Buru dalam menertibkan aktivitas ilegal di kawasan Gunung Botak yang selama ini merusak lingkungan serta membahayakan keselamatan masyarakat, dengan memastikan penegakan hukum tetap berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.(Tim)

MAJENE – Temuan pelanggaran serius dalam pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, memicu desakan keras dari Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Sulawesi Barat agar aparat kepolisian segera menetapkan tersangka.

Hasil sidak Dinas Kesehatan Kabupaten Majene mengungkap dapur SPPG yang berhadapan langsung dengan toilet, penyimpanan bahan makanan bercampur tabung gas, hingga wadah makanan yang diletakkan di lantai. Bagi GEBRAK Sulbar, temuan itu adalah pelanggaran fatal standar keamanan pangan yang tidak bisa ditutupi dengan istilah evaluasi atau pembenahan internal.

Ini bukan kesalahan teknis kecil. Ini adalah bentuk kealpaan serius yang berpotensi pidana. Yang dipertaruhkan adalah nyawa anak-anak sekolah,” kata Idham, Ketua GEBRAK Sulbar, Rabu (14/1/2026).
Menurut Idham, dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) sejak 2 Januari 2026, tidak ada lagi ruang tafsir bagi aparat untuk menempatkan kasus ini sebatas pelanggaran administratif.

Dalam KUHP Nasional, Pasal 475 ayat (1) secara tegas mengatur pidana bagi setiap orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain sakit atau luka berat. Jika terdapat korban yang meninggal, maka Pasal 474 KUHP Nasional dapat diterapkan dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun.

Kalau ada anak muntah, diare, dirawat, itu sudah masuk unsur pidana. Polisi tidak boleh menunggu korban bertambah dulu baru bertindak, ujar Idham.

Yayasan Bisa Jadi Tersangka
GEBRAK Sulbar juga menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak berhenti pada petugas dapur. KUHP Nasional secara eksplisit menyebut korporasi atau yayasan sebagai subjek pidana.

Yayasan pelaksana MBG tidak kebal hukum. Pengurus, penanggung jawab SPPG, hingga pihak yang memberi perintah bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Ini diatur jelas dalam Pasal 45 sampai Pasal 47 KUHP Nasional,” kata Idham.
Ia menilai pendekatan pemerintah daerah yang menekankan agar publik tidak berspekulasi justru berpotensi melemahkan transparansi dan menunda keadilan bagi korban.

Kalau negara lambat, publik wajar curiga. Cara mematikan spekulasi bukan dengan imbauan, tapi dengan proses hukum yang terbuka dan tegas, ujarnya.

GEBRAK Sulbar mendesak Polres Majene untuk segera: menaikkan status perkara ke penyidikan pidana, mengamankan seluruh barang bukti makanan dan peralatan dapur,
melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan dan sampel biologis korban, serta menetapkan tersangka, baik perorangan maupun yayasan pelaksana.
Jika Polres Majene tidak segera bertindak, GEBRAK Sulbar memastikan akan membawa kasus ini ke Polda Sulawesi Barat, serta membuka ruang pengaduan ke lembaga pengawas eksternal.

Program MBG adalah program strategis nasional. Kalau dikelola sembrono dan dibiarkan tanpa sanksi pidana, maka negara sedang gagal melindungi generasi masa depan,tegas Idham.

GEBRAK Sulbar menilai kasus MBG Tubo Sendana harus menjadi uji keberanian penegakan hukum di daerah. Tanpa penetapan tersangka, peristiwa ini dikhawatirkan hanya akan berakhir sebagai laporan internal, sementara risiko terhadap keselamatan publik terus berulang.

Politisi partai Gerindra sekaligus anggota DPRD Kabupaten Buru, Rustam Fadly Tukuboya, SH, mempertanyakan keras sorotan segelintir pihak yang dinilainya cenderung menyudutkan Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang, SH, SIK, MM, terkait pengamanan di kawasan tambang emas ilegal Gunung Botak.

Menurut Rustam, kritik yang hanya diarahkan kepada Kapolres Buru menunjukkan sikap tidak objektif dan mengabaikan fakta di lapangan. Ia menegaskan bahwa pengamanan Gunung Botak bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Polres Buru, melainkan melibatkan unsur gabungan lintas instansi.

“Kenapa yang diserang hanya Kapolres? Di Gunung Botak itu bukan hanya Polri yang berjaga. Ada TNI dan Satpol PP yang ikut melakukan pengamanan di delapan Pos Pengamanan (Pos PAM). Ini harus dilihat secara utuh, jangan parsial,” tegas Rustam kepada wartawan, Rabu, (14/1)

Rustam menilai, narasi yang berkembang seolah-olah menyalahkan Kapolres Buru sebagai pihak tunggal atas dinamika keamanan di Gunung Botak sangat tidak adil dan berpotensi menyesatkan opini publik. Padahal, pengamanan kawasan tersebut merupakan hasil keputusan bersama dan dilaksanakan secara terpadu.

Ia juga mengingatkan bahwa Gunung Botak memiliki kompleksitas persoalan, mulai dari aktivitas tambang ilegal, kepentingan ekonomi masyarakat, hingga potensi konflik sosial, sehingga tidak bisa disederhanakan dengan menyalahkan satu institusi.

“Kalau mau jujur, kita harus bertanya: apa kontribusi semua pihak? Jangan hanya mencari kambing hitam. Ini soal tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rustam meminta agar kritik yang disampaikan ke ruang publik bersifat konstruktif dan berimbang, bukan bernuansa serangan personal atau institusional yang justru memperkeruh suasana.

“Kalau ada evaluasi, silakan. Tapi harus adil, berbasis fakta, dan menyeluruh. Jangan bangun opini yang melemahkan aparat yang sedang bekerja di lapangan,” pungkasnya.