Menanggapi pemberitaan yang menyebutkan adanya dugaan aktivitas ilegal di wilayah Gunung Botak (PETI), bersama ini kami menyampaikan hak jawab sebagai berikut:

Saya, Widya Muntaha, selaku Ketua Koperasi Produsen Marahidi Karya Mandiri, secara tegas membantah pemberitaan yang menyudutkan koperasi kami seolah-olah melakukan aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Gunung Botak.

Pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan menimbulkan persepsi yang keliru terhadap keberadaan koperasi kami yang secara hukum telah memiliki izin pertambangan rakyat.

Perlu kami tegaskan bahwa kegiatan yang terpantau pada 09 Januari 2026 bukan merupakan aktivitas penambangan maupun pemurnian emas secara ilegal. Kegiatan tersebut semata-mata adalah persiapan teknis, berupa pengetesan dan pengecekan alat (dompeng) guna memastikan seluruh peralatan berfungsi dengan baik sebelum kegiatan operasional dilakukan secara penuh.

Langkah ini kami lakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum, sambil menunggu terpenuhinya seluruh dokumen administratif sebagaimana dipersyaratkan oleh Dinas ESDM Provinsi Maluku. Kami memahami dan menghormati tahapan serta waktu yang tepat untuk memulai kegiatan operasional pertambangan.

Menanggapi pernyataan Ketua Satgas, Dr. Djalaludin Salampessy, kami menegaskan bahwa Koperasi Produsen Marahidi Karya Mandiri senantiasa menjunjung tinggi prinsip taat hukum dan tidak pernah melakukan kegiatan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai penegasan posisi hukum, berikut kami sampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Koperasi Produsen Marahidi Karya Mandiri merupakan koperasi yang telah memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Maluku melalui Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Maluku sejak tahun 2024.
2. Penggunaan dompeng merupakan kegiatan yang diizinkan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 148 Tahun 2024 tentang Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat pada Provinsi Maluku.
3. Rencana Kerja Penambangan Rakyat Koperasi Produsen Marahidi Karya Mandiri telah diajukan secara resmi ke Dinas ESDM Provinsi Maluku pada tanggal 29 Desember 2025.

Demikian hak jawab ini kami sampaikan agar menjadi klarifikasi yang objektif dan berimbang, serta untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Atas perhatian dan pemuatan hak jawab ini, kami ucapkan terima kasih.

Widya Muntaha
Ketua Koperasi Produsen
Marahidi Karya Mandiri

(Tim)

KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

Media istana.con – Jakarta – Sabtu 10 Januari 2026 ,di tetapkan Menjadi Tersangka, Mantan Mentri agama Yaqut Cholil Qoumas ,Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhirnya Harta kekayaannya, Yaqut tercatat punya harta Rp 13,7 miliar.

Dilihat Laporan dari situs e-LHKPN KPK, Jumat (9/1/2026), Yaqut menyerahkan LHKPN khusus akhir menjabat pada 20 Januari 2025. Yaqut melaporkan dia punya enam bidang tanah dan bangunan senilai total Rp 9,5 miliar.

Tanah dan bangunannya berada di Rembang, Jawa Tengah, dan Jakarta Timur. Seluruh tanah dan bangunannya merupakan hasil kerja nya sendiri.

Yaqut juga melaporkan dirinya memiliki mobil Mazda CX-5 dan Toyota Alphard dengan total nilai Rp 2,2 miliar. Keduanya berasal dari hasil sendiri.

Selain itu, Yaqut memiliki harta bergerak lainnya Rp 220 juta serta kas dan setara kas Rp 2,5 miliar. Yaqut punya utang Rp 800 juta sehingga total hartanya Rp 13.749.729.733.

KPK menetapkan Yaqut Cholil Qoumas (YQC) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Selain Yaqut, KPK menetapkan mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka.

“Terkait dengan perkara kuota haji, kami sampaikan update-nya bahwa confirmed, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama Saudara YCQ selaku eks Menteri Agama, dan yang kedua Saudara IAA selaku stafsus Menteri Agama pada saat itu,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (9/1).

KPK menetapkan menjadi tersangka Yaqut dengan pasal kerugian negara dalam UU Pemberantasan Tipikor. Keduanya belum ditahan.

Budi belum menguraikan peran Gus Yaqut dan Gus Alex dalam kasus ini. KPK mengatakan BPK masih melakukan kalkulasi kerugian negara.
Media istana.com.
Penulis: David Tasti

Aktivitas penambangan emas menggunakan alat dompeng kembali beroperasi secara terang-terangan di kawasan Gunung Botak (GB), Kabupaten Buru, Jumat, 9 Januari 2026. Fakta ini memicu kemarahan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Gunung Botak, sebab aktivitas tersebut diduga kuat dijalankan oleh koperasi yang belum mengantongi dokumen wajib, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Di lokasi tambang ilegal, terpasang patok bertuliskan “Properti Koperasi Produsen Marahidi Karya Mandiri”. Pemasangan patok ini justru memperkuat dugaan bahwa koperasi tersebut secara sadar memaksakan diri beroperasi, meski belum memenuhi persyaratan administratif dan perizinan yang diwajibkan UU.

Ketua Satgas Penertiban Gunung Botak, Dr. Djalaludin Salampessy, menegaskan bahwa koperasi yang bekerja tanpa RKAB dan izin lengkap harus diperlakukan sebagai koperasi ilegal dan wajib diproses secara hukum.

“Pemerintah sudah mengatur dengan jelas. RKAB adalah syarat mutlak. Tanpa itu, tidak ada toleransi. Jika koperasi tetap bekerja, itu bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi bentuk pelecehan terhadap perintah negara,” tegas Salampessy.

Ia menambahkan, pemerintah pada prinsipnya sangat mendukung koperasi dan usaha rakyat. Namun dukungan tersebut tidak boleh disalahgunakan dengan cara melanggar aturan dan memaksakan aktivitas tambang sebelum seluruh dokumen lengkap dan disetujui sesuai SOP.

“Pemerintah pasti berbuat yang terbaik untuk koperasi. Tapi koperasi juga wajib bersabar, patuh, dan taat hukum. Tidak boleh mendahului izin, apalagi merusak tatanan penertiban yang sedang dibangun,” ujarnya.

Satgas juga menilai tindakan koperasi yang tetap beroperasi di tengah larangan dan penertiban sebagai preseden buruk bagi penegakan hukum di Gunung Botak, wilayah yang selama ini menjadi simbol konflik, kerusakan lingkungan, dan praktik tambang ilegal.

Oleh karena itu, diminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku dan Polres Buru segera memanggil dan memeriksa Ketua Koperasi Produsen Marahidi Karya Mandiri untuk dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti terlibat atau membiarkan aktivitas ilegal tersebut.

Salampessy juga mengingatkan aparat TNI dan Polri yang bertugas di pos pengamanan Gunung Botak agar tidak melakukan pembiaran.

“Pos pengamanan bukan pajangan. Jika ada aktivitas ilegal dibiarkan, itu sama saja melemahkan wibawa negara,” katanya dengan nada keras.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Koperasi Produsen Marahidi Karya Mandiri belum memberikan klarifikasi resmi. Sementara itu, Satgas memastikan akan melakukan pengecekan lapangan dan merekomendasikan penghentian total aktivitas, penyitaan alat, serta proses hukum jika ditemukan pelanggaran.

Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa penertiban Gunung Botak tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan kelompok mana pun. Negara telah membuka ruang legal bagi koperasi, namun siapa pun yang melanggar aturan harus siap berhadapan dengan hukum.(Tim)

Mamuju – Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar) Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta meninjau dermaga sandar Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polda Sulbar di Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sabtu (10/1/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda memastikan kesiapan armada dan personel Polairud dalam mendukung pelayanan serta pengamanan wilayah perairan Sulbar. Ia mengecek langsung kondisi kapal patroli cepat, perahu penyelamat, hingga kelengkapan pendukung seperti alat komunikasi dan perlengkapan keselamatan.

Selain sarana, Kapolda juga menilai kesiapan personel Polairud dalam menjalankan tugas operasional, mulai dari penanganan kejahatan di wilayah perairan, operasi penyelamatan korban bencana, hingga pengawasan keamanan laut.

“Wilayah perairan Sulbar memiliki potensi besar, baik dari sektor ekonomi maupun pariwisata. Karena itu, keamanan dan kelancaran pelayanan di wilayah ini menjadi prioritas,” kata Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta dalam keterangannya.
Kapolda menekankan pentingnya sinergi antara Polairud dengan instansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), guna memperkuat respons cepat dalam situasi darurat.

“Kesiapan armada dan kompetensi personel harus terus ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, efisien, dan terpercaya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolda juga berdialog langsung dengan personel Polairud untuk menyerap masukan serta kendala di lapangan. Sementara itu, perwira Polairud melaporkan seluruh armada Polairud Polda Sulbar dalam kondisi siap operasional dan rutin menjalani pemeriksaan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

(Humas Polda Sulbar)

Kepolisian Resor (Polres) Buru melalui Kasi Humas, Ipda Jaya Permana, memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan di sejumlah media yang menyebutkan adanya dugaan keterlibatan oknum anggota Polres Buru dalam aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Gunung Botak.

Kapolres Buru, AKBP Sulastri Sukidjang, SH, S.I.K.MM, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Anggota kepolisian yang ditugaskan di pos pengamanan Gunung Botak telah menjalankan tugas secara profesional dan sesuai prosedur, dengan secara tegas melarang para penambang untuk naik dan melakukan aktivitas pertambangan ilegal di area tersebut.

“Anggota kami di lapangan konsisten melakukan penertiban dan pencegahan. Tidak ada pembiaran, apalagi keterlibatan sebagaimana yang dituduhkan,” tegas Kasi Humas Polres Buru dalam keterangannya. Jumat, (9/1)

Dijelaskan, memang terdapat sejumlah penambang yang nekat masuk ke kawasan tambang melalui jalur-jalur tidak resmi atau jalur tikus. Saat ditemukan oleh petugas, para penambang tersebut berdalih sebagai pekerja dari sebuah koperasi yang mengklaim telah mengantongi Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Namun demikian, Polres Buru menegaskan bahwa meskipun koperasi dimaksud telah memperoleh IPR, hingga saat ini koperasi tersebut belum mengantongi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Dengan belum terpenuhinya syarat administratif tersebut, koperasi belum diperbolehkan melakukan aktivitas pertambangan apa pun.

“Tanpa RKAB, koperasi tidak bisa beroperasi. Oleh karena itu, anggota melakukan penertiban dan melarang para penambang untuk masuk dan bekerja di areal Gunung Botak,” jelas Kasi Humas.

Peristiwa penertiban inilah, lanjutnya, yang terjadi di lapangan dan kemudian disalahartikan dalam pemberitaan. Polres Buru menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara adil dan transparan, serta mengajak seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

“Kami terbuka terhadap pengawasan publik, namun berharap pemberitaan dilakukan secara berimbang dan berdasarkan fakta,” pungkasnya.(Tim)