Bupati Buru, Ikram Umasugi, mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Adat sebagai payung hukum yang mengatur dan melindungi nilai-nilai adat di Kabupaten Buru. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama 10 koperasi serta perwakilan PT Tri M dan PT Wanshuai Indo Mining, yang digelar di ruang rapat utama Kantor Bupati Buru, Jumat, 9 Januari 2026.

Rapat strategis tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Buru sebagai bentuk dukungan lintas sektor terhadap penguatan regulasi daerah.

Dalam penyampaiannya, Bupati Ikram menegaskan bahwa Perda Adat sangat penting untuk dijadikan rujukan bersama dalam mengelola hubungan antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pihak swasta, khususnya dalam aktivitas ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam.

Perda adat ini penting agar ada kepastian hukum dan kesepahaman bersama. Dengan begitu, adat tidak hanya dihormati, tetapi juga dilindungi dan dijalankan secara adil,” ujar Ikram.

Menurutnya, keberadaan Perda Adat diharapkan mampu mencegah konflik lahan, memperjelas hak dan kewajiban para pihak, serta menjaga kearifan lokal agar tetap hidup di tengah arus pembangunan dan investasi.

Keunggulan Perda Adat

Adapun sejumlah keunggulan dari pembentukan Perda Adat yang diusulkan Bupati Buru, antara lain:

1. Memberikan Kepastian Hukum
Perda Adat menjadi dasar hukum yang jelas dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

2. Mencegah Konflik Sosial
Dengan aturan yang disepakati bersama, potensi konflik antara masyarakat adat, pemerintah, dan investor dapat diminimalkan.

3. Melindungi Kearifan Lokal
Nilai-nilai adat dan budaya lokal tetap terjaga dan tidak tergerus oleh kepentingan ekonomi semata.

4. Menjadi Rujukan Investasi Berkelanjutan
Investor memiliki pedoman yang jelas dalam beraktivitas, sehingga pembangunan berjalan selaras dengan adat dan lingkungan.

5. Memperkuat Peran Masyarakat Adat
Masyarakat adat dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah dan kehidupan mereka.

Bupati Ikram berharap seluruh pihak dapat mendukung proses perumusan Perda Adat ini agar Kabupaten Buru memiliki regulasi yang adil, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat secara menyeluruh.(Tim)

CILACAP – Mediaistana.com // Sebuah insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan sepeda ontel di Jalan Sampang – Nusajati, tepatnya di depan SDN 3 Nusajati, Kabupaten Cilacap, akhirnya mencapai titik terang melalui jalur perdamaian.

Perdamaian itu dicapai pasca dilakukanya MEDIASI antara kedua belah pihak yang dilaksanakan di Pos Lantas Sampang, dengan dipandu dan didipimpin langsung oleh Aiptu Agus, anggota pos lantas Sampang.

​Peristiwa yang terjadi pada Rabu siang, 29 Oktober 2025 tersebut, melibatkan kendaraan Honda Beat No.Pol R.4959 AA yang dikendarai oleh seorang pelajar berinisial FNA dengan seorang pengayuh sepeda ontel bernama Ibu Wiji Ningsih.

Akibat insiden tersebut, Ibu Wiji dilaporkan mengalami cedera (retak pada bagian paha kanan), sementara kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan fisik (lecet pada body sepeda motor).

Atas kejadian laka tersebut, kedua belah pihak yang diwakili oleh Kardiman SPd (pihak pengendara sepeda motor) dan Andi Kristiyoko (pengendara sepeda ontel) memilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan musyawarah.

Pasalnya, mereka menyadari bahwa kejadian laka lantas itu merupakan musibah yang tidak disengaja dan sekaligus merupakan sesuatu yang tidak pernah diduga dan diharapkan sebelumnya.

​Dalam surat pernyataan bersama yang ditandatangani di Cilacap pada tanggal 8 Januari 2026, kedua belah pihak sepakat untuk “menyelesaikan perkara secara mandiri tanpa melibatkan penanganan lebih lanjut dari pihak kepolisian dan Pemberian santunan pengobatan oleh pihak pengendara sepeda motor kepada pihak pengayuh sepeda ontel, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab moral dan materiil. serta sepakat untuk melakukan tanggung jawab mandiri atas kerusakan kendaraan masing-masing pihak”.

Dengan ditandatanganinya surat pernyataan di atas materai tersebut, kedua belah pihak menyatakan bahwa segala risiko yang timbul di kemudian hari menjadi tanggung jawab masing-masing.

Selain itu, kedua belah pihak sepakat untuk tidak mengajukan tuntutan santunan atau asuransi dalam bentuk apa pun di masa mendatang, terhitung sejak ditanda tanganinya surat pernyataan tersebut.

Langkah ini diambil dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan, mencerminkan kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan di tengah masyarakat melalui dialog yang santun dan rasa tanggung jawab yang tinggi (suliyo)

Pemberitaan yang beredar di sejumlah platform media online terkait dugaan pembiaran aktivitas tambang emas di Gunung Botak oleh Aliansi Mahasiswa Bupolo dinilai tidak objektif dan sarat kepentingan. Hal tersebut ditegaskan Ketua Pergerakan Mahasiswa Kecamatan Batabual (PEMKAB), Sarul Simpu, yang menyebut informasi tersebut terkesan sebagai pesanan kelompok tertentu.

Menurut Sarul, narasi yang menyebut adanya pembiaran aktivitas tambang ilegal di kawasan Gunung Botak adalah tidak benar dan menyesatkan publik. Ia menegaskan bahwa saat ini aktivitas pertambangan telah diatur secara resmi dan hanya diperbolehkan bagi penambang yang terdaftar serta memiliki kartu atau ardikat yang dikeluarkan oleh koperasi pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

“Tidak ada aktivitas sembarangan. Penambang hanya boleh bekerja di area masing-masing koperasi pemegang IPR. Jika tidak memiliki kartu dari koperasi, maka tidak ada aktivitas, apalagi pembiaran seperti yang diberitakan,” tegas Sarul.

Ia juga menjelaskan bahwa selama masa penertiban, penindakan, dan pengosongan area tambang Gunung Botak, tidak ditemukan adanya aktivitas penambangan ilegal. Pengawasan di lapangan disebut sangat ketat, dengan keberadaan pos-pos pemantau serta penjagaan aktif dari TNI dan Polri yang terus melakukan kontrol terhadap potensi pelanggaran.

“Pengawasan TNI-Polri berjalan sangat aktif. Tidak ada ruang bagi penambang ilegal untuk beroperasi,” tambahnya.

Sarul mengimbau masyarakat Kabupaten Buru agar tidak mudah terprovokasi oleh pemberitaan yang tidak berimbang dan cenderung menggiring opini publik. Ia menduga isu pembiaran ini sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mencederai nama baik institusi TNI dan Polri.

“Pemberitaan itu sangat tidak berdasar dan patut diduga sebagai upaya sistematis untuk merusak kepercayaan publik terhadap aparat keamanan,” pungkasnya.(Tim)

Pemberitaan salah satu media online yang menyiratkan bahwa bantuan pemerintah pusat tidak dapat dikaitkan dengan kinerja gubernur merupakan narasi keliru, menyesatkan, dan cenderung meremehkan fakta tata kelola pemerintahan.

Perlu ditegaskan secara tegas bahwa bantuan pusat bukanlah hadiah otomatis yang jatuh dari langit. Meskipun pemerintah pusat memiliki tanggung jawab pembangunan nasional, dalam praktiknya setiap rupiah anggaran dan setiap program strategis harus diperjuangkan melalui proses panjang, teknokratis, dan politis.

Indonesia bukan hanya satu atau dua daerah. Ada puluhan provinsi dan ratusan kabupaten/kota yang bersaing ketat untuk mendapatkan perhatian dan prioritas pemerintah pusat. Tanpa kerja keras, tanpa komunikasi intensif, dan tanpa lobi yang kuat dari kepala daerah, sebuah wilayah sangat mungkin terpinggirkan dari daftar prioritas nasional.

Di sinilah peran gubernur menjadi krusial dan tidak bisa dihapus begitu saja. Gubernur bertugas memastikan Maluku tidak sekadar menjadi penonton pembangunan nasional, tetapi hadir dan diperhitungkan di meja pengambilan keputusan pusat. Itu dilakukan melalui:

Penyusunan program yang sinkron dengan agenda nasional

Pendekatan langsung ke kementerian dan lembaga terkait

Penyampaian data, urgensi, dan dampak pembangunan bagi masyarakat

Konsistensi memperjuangkan kepentingan daerah di tengah keterbatasan fiskal nasional

Mengatakan bahwa bantuan pusat tidak dapat disebut sebagai pencapaian gubernur sama saja dengan menutup mata terhadap realitas birokrasi dan politik anggaran negara. Jika bantuan memang datang otomatis, maka semua daerah akan menerima porsi yang sama. Fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.

Bantuan pusat yang berhasil masuk ke Maluku adalah buah dari kepemimpinan dan daya juang, bukan sekadar formalitas administratif. Menghapus peran gubernur dalam proses ini bukan hanya tidak adil, tetapi juga mengaburkan pemahaman publik tentang bagaimana negara ini bekerja.

Media seharusnya menghadirkan kritik yang berbasis fakta dan pemahaman utuh, bukan membangun opini simplistis yang berpotensi menggiring persepsi publik ke arah yang keliru. Kritik boleh keras, tetapi kejujuran intelektual tidak boleh diabaikan.

Oleh karena itu, perlu ditegaskan: bantuan pusat yang diperjuangkan dan berhasil direalisasikan untuk Maluku adalah bagian dari kinerja pemerintah daerah, termasuk gubernur sebagai nahkoda utama pembangunan daerah.(Tim)

Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional, Polres Buru bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dan unsur TNI melaksanakan Panen Raya Jagung Serentak di lahan binaan Polri, Desa Awilinan, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru, Kamis (8/1/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang, S.H., S.I.K., M.M., dan dihadiri Wakil Bupati Buru Sudarmo, S.P., M.Si., Dandim 1506/Namlea, unsur Forkopimda, pejabat utama Polres Buru, pemerintah kecamatan dan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kelompok tani Desa Awilinan. Panen raya ini juga terhubung melalui zoom meeting dengan Mabes Polri sebagai wujud sinergi nasional.

Dalam sambutannya mewakili Bupati Buru, Wakil Bupati Sudarmo menyampaikan apresiasi kepada Polres Buru atas kepedulian dan peran aktif dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, kehadiran Polri di tengah petani merupakan bentuk nyata sinergitas pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Panen raya jagung serentak Kuartal I Tahun 2026 ini bukan sekadar seremonial, tetapi bukti kerja keras, ketekunan, dan semangat gotong royong masyarakat Kabupaten Buru dalam mendukung swasembada pangan nasional,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, panen jagung kali ini dilakukan di lahan seluas kurang lebih satu hektare dengan hasil sekitar dua ton. Selain itu, pada bulan berikutnya direncanakan panen lanjutan di lahan seluas sekitar 10 hektare dengan estimasi hasil mencapai 20 ton jagung. Capaian tersebut dinilai sebagai kemajuan signifikan dalam pengembangan sektor pertanian di Desa Awilinan.

Wakil Bupati juga berharap Bulog dapat menyerap seluruh hasil panen jagung petani agar memberikan kepastian pasar, menjaga stabilitas harga, serta memotivasi petani untuk terus meningkatkan produksi. Ia menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi pertanian, dan koordinasi lintas sektor guna meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.

Sementara itu, Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang menegaskan bahwa Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga hadir sebagai penggerak dan pendamping masyarakat dalam mendukung program swasembada pangan. Pada kesempatan tersebut, Polres Buru turut menyalurkan bantuan pupuk dan bibit jagung sebanyak 150 kilogram kepada kelompok tani binaan.

Kegiatan panen raya berlangsung hingga pukul 14.40 WIT dalam situasi aman, tertib, dan kondusif. Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin kuat dalam memperkokoh ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buru.(Tim)