Polsek Air Buaya menggelar panen raya jagung Kuartal I yang berlangsung di Desa Awilinan, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Kamis (8/1/2026). Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Panen raya tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang, SH, SIK, MM, Wakil Bupati Buru Sudarmo, Dandim 1506/Namlea Letkol Harubertus Purwanto, Wakapolres Buru Kompol Akmil Djapa, Kapolsek Air Buaya Thamrin Buton, serta sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Buru. Turut hadir pula unsur Forkopimcam, para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan kelompok tani setempat.

Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang dalam sambutannya menyampaikan bahwa panen raya jagung ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya di wilayah pedesaan. Menurutnya, Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga hadir memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Melalui program pertanian seperti ini, kami berharap dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat serta mendorong pemanfaatan lahan produktif secara optimal,” ujar Kapolres.

Sementara itu, Wakil Bupati Buru Sudarmo memberikan apresiasi kepada Polsek Air Buaya dan jajaran Polres Buru atas inisiatif dan pendampingan yang telah dilakukan kepada para petani. Ia menilai kolaborasi antara aparat keamanan dan masyarakat merupakan langkah strategis dalam memperkuat sektor pertanian daerah.

“Pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan seperti ini karena sejalan dengan program peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani,” katanya.

Kapolsek Air Buaya Thamrin Buton menjelaskan bahwa lahan jagung yang dipanen merupakan hasil kerja sama antara Polsek Air Buaya dengan kelompok tani setempat. Penanaman jagung ini telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu dengan pendampingan dan pengawasan rutin, sehingga hasil panen pada Kuartal I ini dinilai cukup memuaskan.

Kegiatan panen raya ditandai dengan pemetikan jagung secara simbolis oleh Kapolres Buru bersama Wakil Bupati Buru dan unsur Forkopimda. Suasana kegiatan berlangsung penuh keakraban dan semangat kebersamaan, mencerminkan kuatnya sinergi antara aparat dan masyarakat.

Dengan adanya panen raya jagung ini, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat Desa Awilinan dan wilayah Kecamatan Air Buaya secara umum untuk terus mengembangkan sektor pertanian, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Buru.(Syam.AS)

Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Maluku, Syamsul Sampulawa, SP, angkat bicara menanggapi pemberitaan salah satu media online yang memuat pernyataan Ketua Aliansi Mahasiswa Bupolo (AMB), Viki Besan, terkait dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian berinisial IPDA MNU dalam aktivitas penambangan di wilayah gunung botak.

Dalam pemberitaan tersebut, AMB menuding IPDA MNU diduga membiarkan praktik penambangan berlangsung serta menerima imbalan dari para penambang. Bahkan, oknum tersebut disebut sebagai perwira pengendali (padal) di Pos Longsoran dan Kapuran, yang dinilai memiliki kewenangan langsung dalam pengawasan aktivitas di lapangan.

Menanggapi hal itu, Syamsul Sampulawa menilai persoalan ini tidak bisa dilihat secara sepihak tanpa membedah akar masalah tata kelola aktivitas penambangan yang selama ini berlangsung.

“Pernyataan AMB tentu harus dihormati sebagai bentuk kontrol publik. Namun, kita juga perlu jujur melihat fakta di lapangan. Menurut informasi yang kami peroleh, aparat di lapangan tidak serta-merta bisa melarang aktivitas masyarakat karena para penambang telah mengantongi kartu tanda anggota koperasi,” kata Sampulawa, Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, keberadaan kartu koperasi tersebut kerap dijadikan dasar legitimasi oleh para penambang untuk tetap beroperasi, sehingga menempatkan aparat keamanan pada posisi dilematis.

“Kalau sudah membawa atribut koperasi, aparat tidak bisa langsung bertindak represif. Ini menunjukkan ada persoalan sistemik, bukan sekadar menyalahkan individu,” ujarnya.

Meski demikian, Sampulawa menegaskan bahwa jika benar terdapat dugaan penerimaan imbalan oleh oknum aparat, maka hal itu harus diusut secara serius oleh institusi terkait.

“Kalau ada dugaan pelanggaran etik atau hukum oleh oknum aparat, maka mekanisme internal Polri harus bekerja. Jangan sampai isu ini dibiarkan menggantung dan menurunkan kepercayaan publik,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum membuka secara transparan legalitas koperasi yang dijadikan tameng aktivitas penambangan tersebut.

“Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik abu-abu. Legalitas koperasi, izin tambang, dan peran aparat harus dibuka secara terang agar tidak ada pihak yang dikorbankan,” pungkas Sampulawa.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait tudingan yang dialamatkan kepada IPDA MNU.(Cs.As)

Editorial Redaksi

Fenomena unggah paspor Warga Negara Asing (WNA) di media sosial kian marak dan dilakukan secara terbuka. Mulai dari unggahan untuk sensasi, perundungan, hingga konten “viral”, dokumen negara yang bersifat sangat pribadi itu kini seolah kehilangan perlindungan hukum di ruang digital.

Padahal, paspor bukan sekadar kartu identitas biasa. Paspor merupakan dokumen resmi negara yang memuat data pribadi sensitif, seperti nama lengkap, kewarganegaraan, nomor paspor, tanggal lahir, dan foto pemiliknya. Penyebaran paspor tanpa izin pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat diproses pidana.

Ancaman Pidana dalam UU Keimigrasian

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penyalahgunaan dokumen perjalanan diatur secara tegas.

Pasal 126 huruf c UU Keimigrasian menyebutkan:
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyalahgunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian lainnya dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Meskipun pasal ini menyebut dokumen keimigrasian, praktik penyebaran paspor WNA tanpa hak tetap dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan dokumen keimigrasian.

Ancaman Pidana dalam UU ITE

Selain itu, tindakan mengunggah paspor WNA ke media sosial juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 32 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan atau memindahkan informasi elektronik milik orang lain.

Pasal 48 ayat (1) UU ITE mengatur ancaman pidana atas pelanggaran tersebut, yakni:

Pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, dan/atau

Denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Paspor yang diunggah dalam bentuk foto atau gambar jelas merupakan informasi elektronik yang memuat data pribadi.

Ancaman Tambahan dalam UU Perlindungan Data Pribadi

Lebih lanjut, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), penyebaran paspor tanpa persetujuan pemiliknya juga berpotensi dikenakan sanksi pidana.

Pasal 65 UU PDP melarang setiap orang mengungkapkan data pribadi milik orang lain tanpa hak.

Pasal 67 ayat (1) UU PDP mengatur ancaman:

Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan/atau

Denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Tidak Ada Alasan Pembenar

Ironisnya, di tengah ketentuan hukum yang jelas, praktik pelanggaran justru kerap dibenarkan dengan dalih “kepentingan publik”, “kritik”, atau “edukasi”. Padahal, tidak ada satu pun undang-undang yang membenarkan penyebaran data pribadi tanpa izin, apa pun motifnya.

Pakar hukum menilai lemahnya penegakan hukum di ruang digital berpotensi menciptakan preseden berbahaya. Jika dibiarkan, pelanggaran serupa dapat meluas dan mengancam perlindungan data pribadi warga negara Indonesia sendiri.

Masyarakat diimbau lebih bijak dalam bermedia sosial dan memahami bahwa kebebasan berekspresi dibatasi oleh hukum. Aparat penegak hukum pun didesak untuk bertindak tegas terhadap pelaku penyebaran paspor WNA maupun dokumen pribadi lainnya, demi menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak privasi di era digital.

Tanpa penegakan hukum yang konsisten, media sosial berisiko berubah menjadi ruang bebas pelanggaran privasi—di mana hukum hanya tertulis, tetapi tak pernah benar-benar ditegakkan.

Mamuju – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpusip) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus mengoptimalkan layanan wisata pustaka dengan membuka dan mengaktifkan berbagai layanan perpustakaan pada hari libur, khususnya Sabtu dan Minggu. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan minat kunjungan masyarakat serta memperkuat budaya literasi di Sulbar.

Kepala Dinas Perpusip Sulbar, Mustari Mula, menegaskan bahwa perpustakaan harus melakukan inovasi berkelanjutan agar mampu menarik minat masyarakat, terutama pada hari libur.

Perpustakaan harus terus berinovasi untuk menarik minat kunjungan, khususnya pada hari libur Sabtu dan Minggu. Ini menjadi momentum yang tepat bagi siswa dan mahasiswa untuk memanfaatkan hari libur dengan kegiatan yang produktif dan edukatif di perpustakaan,” kata Mustari Mula, Rabu 7 Januari 2026.

Menurutnya, optimalisasi layanan wisata pustaka ini juga sejalan dengan program unggulan Gerakan Sulbar Mandarras, yang digagas oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, bertujuan memperluas akses literasi, meningkatkan minat baca, serta menjadikan perpustakaan sebagai ruang publik yang inklusif dan ramah bagi semua lapisan masyarakat.

“Melalui Gerakan Sulbar Mandarras, kami mendorong perpustakaan hadir lebih dekat dengan masyarakat. Perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tetapi juga ruang belajar, ruang interaksi, dan ruang tumbuhnya kreativitas,” jelasnya.

Selain itu, Perpusip Sulbar juga mengintegrasikan layanan akhir pekan dengan berbagai agenda dalam Festival Literasi, yang dirancang sebagai kegiatan edukatif dan rekreatif. Festival ini melibatkan pelajar, mahasiswa, komunitas literasi, hingga keluarga, dengan berbagai kegiatan seperti membaca bersama, diskusi buku, lomba literasi, dan aktivitas kreatif anak.

Mustari Mula menambahkan, optimalisasi layanan di akhir pekan juga diharapkan mendorong peran keluarga dalam membangun budaya literasi sejak dini.

“Kami ingin perpustakaan menjadi destinasi wisata edukatif keluarga. Orang tua dapat mengajak anak-anaknya berkunjung ke perpustakaan, membaca buku, mengikuti kegiatan literasi, dan mengisi waktu libur dengan aktivitas yang bermanfaat,” tambahnya.

Berbagai layanan yang dioptimalkan meliputi layanan baca di tempat, koleksi anak dan remaja, ruang diskusi, pojok literasi, serta kegiatan tematik berbasis budaya dan kearifan lokal Sulbar, termasuk layanan dan ruang-ruang publik serta spot wisata, misalnya di kawasan Pantai Pelabuhan Feri Simboro Mamuju setiap hari Sabtu dan Minggu sore.

Melalui optimalisasi layanan wisata pustaka di akhir pekan, Dinas Perpusip Sulbar berharap perpustakaan semakin berperan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat, penggerak literasi daerah, serta destinasi wisata literasi yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sulbar.

Naskah : Dinas Perpusip Sulbar