Beranda blog Halaman 733

Ramalan Danau Rana, 2026, Akan Muncul Mahlluk Aneh yang Menggemparkan Dunia

0

Oleh: Muz Latuconsina

Di jantung Pulau Buru, jauh sebelum kamera dunia menoleh, Danau Rana telah lama diam—tenang, dalam, dan seolah menyimpan rahasia yang hanya bisa dibaca oleh waktu.

Tahun 2026 disebut-sebut sebagai tahun perubahan.

Bukan karena gedung tinggi, bukan pula karena jalan besar, melainkan karena sesuatu yang muncul dari sunyi.

Konon, satu makhluk langka—yang selama ini hanya hidup dalam cerita para tetua dan bisik para pemandu—menampakkan jejaknya. Bukan di tengah danau, tetapi mendekat ke sebuah desa. Cukup dekat untuk membuat manusia kembali percaya bahwa alam belum sepenuhnya membuka semua rahasianya.

Desa kecil itu gempar. Bukan oleh ketakutan, melainkan oleh keheranan. Berita menyebar lebih cepat dari angin gunung.

Danau Rana yang selama puluhan tahun hanya dikenal oleh segelintir pencinta alam, tiba-tiba disebut-sebut oleh dunia.

Tiga puluh tahun lalu, saat aku masih menjadi pemandu wisata, seorang turis asing menatap danau ini lama sekali. Lalu ia berkata pelan, seolah berbicara pada air:

“Thirty five years from now, this place wil be sought after by people from around world (Tiga puluh lima tahun lagi, tempat ini akan diburu manusia dari seluruh dunia).”

Aku hanya tersenyum saat itu. Kini, kata-kata itu kembali mengetuk ingatan. Apakah ini kebetulan? Ataukah alam memang selalu memberi tanda—jauh sebelum manusia siap mendengarnya?

Danau Rana bukan sekadar tujuan wisata.Ia adalah pengingat: bahwa keindahan sejati tidak pernah berteriak, dan misteri terbesar tidak pernah terburu-buru terungkap.

Jika benar tahun 2026 menjadi awal ketenarannya, semoga dunia datang dengan rasa hormat,bukan dengan keserakahan.

Percaya atau tidak,kita akan melihatnya nanti. Karena waktu, selalu tahu cara membuktikan cerita.

PBJP Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu TA 2025 Rp 63 Milyar Kembali Dipertanyakan. 

0

MediaIstana.com Labuhanbatu||- Sabtu (03/01/2025) Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, di organisasi perangkat daerah ( OPD ) Dinas Kesehatan tahun anggaran 2025 dengan total anggaran senilai Rp 63 milyar kembali dipertanyakan.

Pasalnya, dalam draf penggunaan anggaran di pengadaan barang dan jasa OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Labubanbatu, ada tiga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pengguna anggaran (PA). Triwulan pertama tahun anggaran 2025 selaku Kepala dinas kesehatan Kabupaten Labuhanbatu defenitif adalah inisial dr RLR. Beliau, juga menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang dan jasa TA 2025. Lalu, dicopot oleh Bupati Kabupaten Labubanbatu dr Hj Maya Hasmita pada bulan April tahun 2025.

“” Saya diberhentikan pada bulan April tahun 2025. Terkait pengadaan barang dan jasa Alkes, ada lima atau empat item yang sempat saya kerjakan dan ada kontraknya, sudah saya serahkan kepada Inspektorat, agar tidak jadi masalah. Namun, kalau untuk pencairan anggaran, semasa saya tidak ada. Karena, itu dibulan April. Ya, setelah saya dicopot itu kembali ke pengganti saya, siapa kepala dinasnya “, terangnya dr RLR, kemaren saat ketemu dikota Rantauprapat..

Menurutnya, saat dia menjabat PPK, telah diperiksa oleh tim Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu. Dan, ada lima paket pengadaan Alkes Dinkes Labuhanbatu yang diselesaikan dengan nilai pagu anggaran lebih kurang Rp 2,7 milyar.

” Sebelum saya diberhentikan, saya sudah diperiksa oleh tim Inspektorat. Disitu saya dituding ada menghabiskan anggaran paket pengadaan barang dan jasa TA 2025. Namun, kita ada kontrak yang sudah saya siapkan sesuai peruntukannya, saya tanda tangani dan sudah saya serahkan kepada inspektorat. Dan, perlu saya luruskan, saat itu saya tidak sempat mencairkan uang pengadaan barang dan jasa tersebut. Satu sen pun tidak ada, itu dibulan April, saya diberhentikan. Lalu, dilanjutkan pengganti saya selaku menjabat Kepala dinas, siapa pengganti saya itu, konfirmasi kedianya”, terang dr RLR.

Selanjutnya, Bupati Kabupaten Labuhanbatu dr Hj Maya Hasmita, menunjuk Plt Kepala dinas Kesehatannya inisial M Simanjuntak. Juga menjabat selaku PPK pengadaan barang dan jasa TA 2025. Namun, M Simanjuntak hanya menjabat hitungan bulan. Selanjutnya Bupati dr Hj Maya Hasmita, menunjuk Plt Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Labubanbatu inisial T Ritonga. Konon, khabarnya, T Ritonga diduga tim Cs, keluarga dekat Bupati Kabupaten Labuhanbatu dr Hj Maya Hasmita. Dan, menjabat selaku PPK pengadaan barang dan jasa sampai akhir tahun anggaran 2025.

Disisi lain, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pengadaan barang dan jasa di dinas kesehatan Kabupaten Labuhanbatu TA 2025, ada dua. Kabid Yankes insial H Indra, selaku PPTK membidangi fisik bangunan gedung Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) se Kabupaten Labuhanbatu. Dan, PPTK pengadaan barang dan jasa Alkes dinas kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ada insial “Ria” , ironisnya, tidak mau dikonfirmasi oleh awak media.

“”Sesuai dengan arahan, Plt Kepala dinas T Ritonga, satu pintu pak. Langsung saja ke PPK”, cetus kedua PPTK ini kepada tim awak media.

Sebab, menurut data pengadaan barang dan jasa di OPD dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu TA 2025, tidak melalui tender wajib melalui unit layanan pengadaan (ULP) dan layanan pengadaan secara elektrik (LPSE) dari total Rp 63 milyar. Dan, hanya lima item paket yang terjawab dari kepala dinas non aktif inisial dr RLR, yaitu pengadaan alkes ada empat dan satu paket renovasi bangunan puskesmas Tanjung Haloban Bilah Hilir dengan jumlah total keseluruhan Rp 2,7 milyar.

Namun, paket kegiatan pengadaan barang dan jasa lainnya, Plt Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu inisial T Ritonga yang menjabat saat ini, belum dapat dikonfirmasi, terkait pengadaan barang dan jasa alkes dan fisik bangunan Puskesmas dan Pustu se Kabupaten Labuhanbatu.

By ( Dariter Ritonga).

Polres Pidie Jaya Gelar Bakti Kesehatan untuk Warga Terdampak Banjir di Meurah Dua

0

Meureudu – Polres Pidie Jaya melaksanakan bakti kesehatan berupa pemeriksaan medis, pemberian obat-obatan, serta edukasi kesehatan kepada masyarakat terdampak banjir di wilayah hukumnya, Sabtu (3/1/2026).

Kapolres Pidie Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu melalui Kasi Humas Polres Pidie Jaya AKP Mahruzar Hariadi mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat pascabencana banjir di Kabupaten Pidie Jaya.

“Bakti kesehatan ini difokuskan kepada warga yang berada di lokasi pengungsian agar kondisi kesehatan masyarakat tetap terjaga serta mencegah munculnya penyakit pascabanjir,” ujar AKP Mahruzar.

Kegiatan dilaksanakan di Posko Pengungsian Gampong Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dengan sasaran masyarakat yang terdampak langsung bencana banjir.

Bakti kesehatan tersebut dipimpin oleh Kasi Dokkes Polres Pidie Jaya Aipda Husna Saputri bersama personel Klinik Polres Pidie Jaya. Tim medis memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan, pengobatan, serta penyuluhan terkait pola hidup bersih dan sehat kepada para pengungsi.

Dari hasil pemeriksaan, tercatat sebanyak 103 pasien mendapatkan layanan kesehatan dengan rincian antara lain penyakit gatal-gatal sebanyak 32 pasien, ISPA 23 pasien, demam 14 pasien, gangguan mata 11 pasien, diare 7 pasien, maag 5 pasien, serta pemberian vitamin kepada 11 pasien.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar, serta mendapat sambutan positif dari masyarakat yang merasa terbantu dengan kehadiran layanan kesehatan gratis dari Polres Pidie Jaya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Pidie Jaya Kompol Iswahyudi, Kasi Humas Polres Pidie Jaya AKP Mahruzar Hariadi, IPDA Ambarita (Konten Kreator Polri), Kasi Dokkes Polres Pidie Jaya Aipda Husna Saputri, serta personel Klinik Polres Pidie Jaya.

Polres Pidie Jaya menegaskan akan terus hadir di tengah masyarakat dalam rangka pemulihan pascabencana sebagai wujud komitmen Polri untuk Masyarakat.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Polri, Kapolres Pidie Jaya Dampingi Kunjungan Istri KSP

0

Meureudu – Kapolres Pidie Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu mendampingi Kunjungan Kerja Istri Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia, Ibu Ancilla Yanny Irmella, beserta rombongan ke Kabupaten Pidie Jaya, Sabtu 3 Januari 2026.

Melalui Kasi Humas Polres Pidie Jaya AKP Mahruzar Hariadi, Kapolres Pidie Jaya menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan peninjauan langsung kondisi masyarakat pascabencana banjir dan longsor, sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga terdampak.

Kegiatan dimulai agenda koordinasi di Mako Polres Pidie Jaya, kemudian dilanjutkan ke Gampong Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua, sebagai lokasi terdampak bencana.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau Meunasah Gampong Dayah Usen, melakukan pengecekan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Meureudu yang mengalami perubahan alur dan masuk ke permukiman warga, serta melihat langsung rumah-rumah masyarakat yang tertimbun lumpur akibat banjir dan longsor.

Istri Kepala Staf Kepresidenan beserta rombongan juga menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang berada di lokasi pengungsian. Bantuan yang disalurkan meliputi perlengkapan ibadah, pakaian, perlengkapan kebersihan, mainan anak, alat kerja, serta tiga unit pompa apung yang masing-masing diserahkan kepada masyarakat Gampong Dayah Usen, Polsek Meurah Dua, dan Koramil 28 Meurah Dua.

Adapun bantuan lainnya antara lain mukena dan sarung, Al-Qur’an, pakaian dewasa dan anak-anak, handuk, hijab, kurma, celana dalam, cangkul, sekop, pel karet, sikat lantai, ember, serta berbagai kebutuhan pendukung pemulihan pascabencana.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Tenaga Ahli Utama dan Madya KSP, Dandim 0102 Pidie/Pidie Jaya Letkol Inf Abdulhadi, Wakapolres Pidie Jaya, pejabat utama Polres Pidie Jaya, Danramil dan Kapolsek Meurah Dua, Keuchik Gampong Dayah Usen, Tim Advance KSP, serta personel TNI-Polri.

Kapolres Pidie Jaya menegaskan bahwa Polri siap mendukung penuh kebijakan dan langkah pemerintah pusat maupun daerah dalam percepatan penanganan pascabencana, serta memastikan keamanan dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.

“Harapan masyarakat agar pemerintah pusat dan daerah segera membangun tanggul sungai guna mencegah terjadinya banjir susulan menjadi perhatian bersama,” ujar AKP Mahruzar.

Kunjungan kerja ini menjadi wujud sinergi pemerintah pusat, TNI-Polri, dan pemerintah daerah dalam memastikan penanganan bencana berjalan optimal serta kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi dengan baik.

Warga Sebut “Pak Ogah” di Simpang Empat SMPN 1 Banyuwangi Justru Bantu Kelancaran Lalu Lintas

0

BANYUWANGI – Media istana.com//3/1/2026,Menyusul pemberitaan yang menyebut keberadaan seorang pria yang mengatur lalu lintas di Simpang Empat SMPN 1 Banyuwangi sebagai pak ogah beratribut mirip polisi dan menimbulkan keresahan, sejumlah warga sekitar justru memberikan kesaksian berbeda.

Seorang warga setempat bernama Gendon menilai kehadiran pria tersebut sangat membantu kelancaran lalu lintas, terutama pada jam-jam padat kendaraan di pagi dan sore hari.

“Justru warga yang lewat sini sangat bersyukur. Bisa dibilang sangat membantu Satlantas. Sejak dia sering mengatur lalu lintas, jarang sekali terjadi kemacetan apalagi kecelakaan. Dan yang penting, dia tidak pernah meminta-minta,” ujar Gendon, Sabtu (03/01/2026).

Menurut Gendon, selama ini pria tersebut dikenal sebagai sosok sukarelawan yang peduli keselamatan pengguna jalan. Ia sering membantu menyeberangkan pelajar SMPN 1 Banyuwangi serta mengurai kepadatan kendaraan tanpa meminta imbalan.

“Kalau tidak ada dia, sering macet parah, apalagi jam masuk sekolah dan pulang kerja. Kehadirannya justru sangat dirasakan manfaatnya oleh warga,” imbuhnya.

Sejumlah pengendara yang ditemui di lokasi juga mengungkapkan hal senada. Mereka menilai keberadaan pria tersebut membantu memperlancar arus lalu lintas di persimpangan yang dikenal padat dan rawan kemacetan.

“Saya tiap hari lewat sini. Selama ini aman-aman saja, malah jadi lebih tertib. Tidak pernah ada kejadian kecelakaan,” ujar salah seorang pengendara.

Terkait atribut yang dikenakan, warga menilai hal tersebut semata-mata agar dirinya lebih terlihat oleh pengguna jalan sehingga pengaturannya lebih diperhatikan, bukan untuk mengaku sebagai anggota kepolisian.

Hingga saat ini, situasi lalu lintas di Simpang Empat SMPN 1 Banyuwangi terpantau relatif lancar dan terkendali. Warga berharap pihak terkait dapat melakukan penilaian secara objektif dengan mempertimbangkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,ttbe sembari tetap mengedepankan aspek keselamatan dan ketertiban sesuai aturan yang berlaku.

REPORTER (NURSALIM)

Lima Tahun Terabaikan, Jalan Pekaitan Jadi “Jalur Mati” Warga Rokan Hilir

0

RIAU – Rohil |  Retorika pemerataan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau kembali dipertanyakan. Jalan lintas Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), dilaporkan tidak pernah tersentuh anggaran pembangunan selama lima tahun terakhir.

Jalur strategis yang menghubungkan Kubu–Bagansiapiapi itu hingga kini masih berupa tanah mentah tanpa pengerasan, menyisakan penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat setempat.

Fakta tersebut terungkap saat Ketua Satuan Tugas Khusus (Satgassus) KPK Tipikor Provinsi Riau, Julianto, melintas dan menyaksikan kondisi jalan yang rusak parah yang nyaris tak layak dilalui.

Selama setengah dekade terakhir, jalan tersebut tidak pernah masuk dalam skema prioritas pembangunan pemerintah daerah. Tidak ada pengerasan, tidak pula pengaspalan. Saat musim hujan, badan jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang kerap menelan kendaraan warga.

“Ini bukan persoalan proyek mangkrak, melainkan pengabaian total. Sudah lebih dari lima tahun jalan ini dibiarkan tanpa perhatian. Padahal masyarakat di sini adalah pembayar pajak yang patuh dari hasil perkebunan sawit,” ujar Julianto dengan nada kecewa.

Kondisi itu berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi warga. Kendaraan pribadi hingga mobil bermuatan berat sering terjebak dan amblas, memaksa warga bergotong royong melakukan penarikan manual.

Lebih memprihatinkan, ibu rumah tangga dan anak-anak sekolah harus mempertaruhkan keselamatan saat melintasi jalan licin yang rawan kecelakaan.

Tak hanya itu, buruknya akses jalan juga memperparah isolasi wilayah Pekaitan, membuat distribusi hasil perkebunan tersendat dan memperlebar ketimpangan pembangunan antara kawasan pinggiran dan pusat kota.

Menanggapi kondisi tersebut, Satgassus KPK Tipikor Riau secara tegas menagih tanggung jawab pemerintah daerah dan provinsi. Julianto meminta Gubernur Riau dan Bupati Rokan Hilir segera turun tangan dan tidak lagi menutup mata terhadap penderitaan masyarakat.

“Pembangunan jalan bukan sekadar soal aspal, tetapi soal hak dasar rakyat. Minimal lakukan pengerasan dengan hamparan batu agar akses ekonomi masyarakat tidak lumpuh,” tegasnya.

Sorotan terhadap jalan Pekaitan kini menjadi simbol dugaan diskriminasi pembangunan di wilayah pedesaan. Masyarakat menunggu komitmen nyata pemerintah pada tahun 2026, apakah akan memulai perbaikan atau kembali membiarkan jalur tersebut menjadi ‘jalur mati’ bagi aktivitas warga untuk tahun-tahun berikutnya.***

Sekda Aceh dan Rombongan Terjebak Longsor di Gayo Lues Saat Antar Bantuan

0

Sekda Aceh dan Rombongan Terjebak Longsor di Gayo Lues Saat Antar Bantuan

‎Gayo Lues — Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA., bersama Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh & Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh Drs. Syakir, M.Si, Kadis PUPR Aceh Ir. Mawardi, ST, dan rombongan terjebak longsor di Gampong Tetumpun, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Sabtu (3/1/2026).

‎Peristiwa tersebut terjadi saat rombongan Sekda Aceh melakukan perjalanan dari Gayo Lues menuju Aceh Tenggara dengan membawa bantuan bagi korban banjir dan longsor. Hujan yang mengguyur wilayah tersebut tadi malam memicu sejumlah titik longsor di jalur itu.

‎Di Gampong Tetumpun, rombongan awalnya berhasil melewati titik longsor pertama yang telah dibersihkan. Namun, sekitar satu kilometer kemudian, rombongan kembali dihadapkan pada titik longsor kedua yang masih dalam proses penanganan.

‎Dua unit alat berat tampak tengah melakukan pembersihan material longsor di lokasi tersebut. Setelah memantau kondisi lapangan dan berkoordinasi dengan petugas, diperkirakan proses pembersihan baru akan selesai pada Minggu pagi.

Atas pertimbangan keselamatan dan waktu tempuh, Sekda Aceh dan rombongan memutuskan kembali ke arah Gayo Lues dan mengalihkan perjalanan menuju Aceh Tamiang melalui jalur Tranggon–Babah Rot (Abdya).

‎Namun nahas, saat melintasi kembali titik longsor pertama yang sebelumnya sudah dilewati, badan jalan kembali tertutup longsoran baru. Akibatnya, Sekda Aceh dan rombongan terjebak di tengah perjalanan dan belum dapat melanjutkan perjalanan hingga berita ini diturunkan.

Hingga saat ini, kondisi Sekda Aceh dan rombongan masih menunggu pembersihan material longsor dan pembukaan kembali akses jalan oleh petugas terkait.

Perkokoh silahturahmi Babinsa Koramil Agimuga Gelar Komsos Bersama Tokoh Masyarakat Di Wilayah Binaan

0

Perkokoh silahturahmi Babinsa Koramil Agimuga Gelar Komsos Bersama Tokoh Masyarakat Di Wilayah Binaan

Jakarta -MEDIA ISTANA Timika – Babinsa Koramil 1710-06/Agimuga Serka Suminar bersama Kapolsek Agimuga melalui kegiatan Binternya hari ini melaksanakan Komsos (Komunikasi sosial) dengan tokoh masyarakat di wilayah binaan di rumah Pastoran Kp. Aramsolki, Distrik Agimuga, Kab. Mimika, Sabtu (03/01/2026).

Serka Suminar mengatakan, Komsos Babinsa dengan tokoh masyarakat adalah kegiatan rutin Babinsa untuk mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, dan menciptakan sinergi antara TNI dengan rakyat demi menjaga kamtibmas serta mendukung program pemerintah di wilayah binaan, dengan cara berdiskusi, memberi himbauan, dan mendengarkan aspirasi warga untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, bersih, dan aman.

“Tujuan Komsos Babinsa dengan tokoh masyarakat adalah untuk membangun keakraban sehingga Babinsa dapat mengenal warga lebih dekat dan menciptakan kedekatan emosional, memupuk sinergi, membahas masalah keamanan dan ketertiban serta mencari solusi Bersama,” katanya.

Serka Suminar juga menambahkan bahwa Komsos juga dapat memberikan edukasi kepada warga tentang kebersihan, kesehatan, kerukunan dan bahaya hal negatif serta memperkokoh Kemanunggalan TNI-Rakyat. (Pendim 1710/Mimika)

HAMDAN Bima

Kapolres Bogor Pimpin Apel Kenaikan Pangkat, Lanjutkan Penanaman Pohon.

0

Kapolres Bogor Pimpin Apel Kenaikan Pangkat, Lanjutkan Penanaman Pohon.

Polres Bogor -mediaistana.com

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto, S.H., S.I.K., M.Si. memimpin langsung apel kenaikan pangkat personel Polres Bogor yang dilaksanakan di lapangan apel Polres Bogor, pada jumat, 2 Januari 2026. Apel tersebut diikuti oleh para Pejabat Utama Polres Bogor, para Kapolsek jajaran, serta seluruh personel Polres Bogor.

Dalam amanatnya, Kapolres Bogor menyampaikan bahwa kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan dari institusi Polri atas dedikasi dan pengabdian personel dalam melaksanakan tugas.

“Kenaikan pangkat ini bukanlah hadiah, melainkan amanah dan bentuk kepercayaan pimpinan kepada rekan-rekan sekalian. Dengan pangkat yang lebih tinggi, diharapkan tanggung jawab dan kinerja juga semakin meningkat,” ujar AKBP Wikha Ardilestanto.

Lebih lanjut, Kapolres Bogor menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme, integritas, serta sikap dan perilaku anggota, baik di lingkungan kedinasan maupun di tengah masyarakat.

“Jadikan kenaikan pangkat ini sebagai motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjadi teladan dalam setiap pelaksanaan tugas,” tambahnya.

Apel kenaikan pangkat berlangsung dengan khidmat dan tertib. Kegiatan tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada personel yang menerima kenaikan pangkat sebagai bentuk apresiasi dan dukungan atas capaian yang diraih.

Usai pelaksanaan apel, Kapolres Bogor bersama Pejabat Utama Polres Bogor dan anggota yang mendapatkan kenaikan pangkat melaksanakan penanaman pohon di sekitaran rumah susun (rusun) anggota Polri Polres Bogor. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polres Bogor terhadap pelestarian lingkungan sekaligus upaya menciptakan lingkungan hunian yang hijau, asri, dan nyaman bagi personel.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bogor menyampaikan pesan kepada seluruh personel agar senantiasa menjaga kelestarian lingkungan.

“Jagalah alam, niscaya alam akan menjaga kita,” tegasnya.

Selain itu, Kapolres Bogor juga melakukan pengecekan kondisi rusun anggota, guna memastikan fasilitas dan sarana prasarana pendukung kesejahteraan personel tetap dalam kondisi baik dan layak huni.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Polres Bogor menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kepedulian terhadap lingkungan, serta kesejahteraan anggota, guna mewujudkan Polri yang Presisi, profesional, dan humanis dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Bogor.

Mediaistana Reporter Maulana

Dandim 0102/Pidie dan Bupati Pidie Jaya Dampingi Tim Aju Menkopolkam Tinjau Lokasi Huntap Korban Banjir

0

Pidie Jaya – Dandim 0102/Pidie Letkol Inf Abdul Hadi S.Sos., bersama Bupati Kabupaten Pidie Jaya H. Sibral Malasy MA.,S.Sos.,ME.,dan Kapolres Pidie Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu S.I.KAhmad Faisal Pasaribu S.H.,S.I.K.,M.H mendampingi tim Aju Menkopolkam yang di pimpin oleh Brigjen TNI Ruly Chandrayadi, S.H., MH meninjau lokasi pembangunan hunian tetap (Huntap) warga terdampak banjir dan longsor di desa Rungkom, kecamatan Meureudu kabupaten Pidie Jaya. Sabtu (03/01/2026)

Peninjauan lokasi tersebut merupakan tahapan agenda rehap rekon tanggap pasca bencana bajir dan laonsor yang terjadi di kabupaten Pidie Jaya,bertujuan untuk memberikan keamanan dan kelayakan hidup masyarakat dengan memiliki tempat tinggal yang aman, nyaman, dan lebih layak bagi korban bencana yang mengalami rusak parah dan kehilangan tempat tinggal mereka akibat banjir di wilayah kabupaten Pidie Jaya

Hal ini juga mencegah
mitigasi risiko bencana berulang dengan memindahkan warga dari lokasi rawan bencana (seperti bantaran sungai) ke daerah yang bebas banjir guna meminimalkan risiko kerugian di masa depan. Selain itu juga untuk mempercepat proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak agar mereka dapat segera bangkit dari masa sulit.

Program ini ini juga sebagai solusi permanen setelah fase hunian sementara (huntara), memastikan masyarakat memiliki aset rumah yang tetap dan legal. Pemerintah Indonesia, melalui kementerian terkait ,terus mengupayakan pembangunan ribuan unit huntap di wilayah terdampak seperti Aceh dan Sumatera yang di mulai dari awal tahun 2026. []