Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.

Persoalan yang sempat mencuat terkait sikap Koordinator Pos Basarnas Kabupaten Buru, Ahmat Hanaulu, saat menerima tamu di Kantor Basarnas Buru yang berlokasi di Desa Lala, Kecamatan Namlea, pada Jumat, 2 Januari 2026, kini telah diselesaikan dengan baik. Kedua belah pihak sepakat bahwa peristiwa tersebut terjadi akibat miskomunikasi dan perbedaan persepsi dalam situasi saat itu.

Setelah dilakukan komunikasi lanjutan secara terbuka dan santun, disepakati bahwa tidak ada unsur kesengajaan untuk bersikap tidak menghormati atau mengabaikan etika pelayanan publik. Klarifikasi ini sekaligus mengakhiri kesalahpahaman yang sebelumnya berkembang dan sempat menimbulkan penilaian negatif di ruang publik.

Dalam pertemuan klarifikasi tersebut, kedua belah pihak juga telah saling memaafkan sebagai bentuk kedewasaan dan komitmen untuk menjaga hubungan yang baik serta profesional di masa mendatang.

Pihak Basarnas Buru menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam hal komunikasi dan penerimaan tamu, sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan institusional kepada masyarakat.

Dengan adanya penjelasan dan penyelesaian ini, maka persoalan yang terjadi dinyatakan telah selesai dan tidak lagi menjadi polemik. Semua pihak diharapkan dapat mengambil pelajaran berharga bahwa komunikasi yang baik, klarifikasi terbuka, serta sikap saling memaafkan merupakan kunci dalam menjaga kepercayaan dan hubungan yang harmonis antara institusi negara dan masyarakat.

Demikian klarifikasi ini disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman lanjutan dan untuk meluruskan informasi yang berkembang sebelumnya.(Syam.AS)

Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.

Persoalan yang sempat mencuat terkait sikap Koordinator Pos Basarnas Kabupaten Buru, Ahmat Hanaulu, saat menerima tamu di Kantor Basarnas Buru yang berlokasi di Desa Lala, Kecamatan Namlea, pada Jumat, 2 Januari 2026, kini telah diselesaikan dengan baik. Kedua belah pihak sepakat bahwa peristiwa tersebut terjadi akibat miskomunikasi dan perbedaan persepsi dalam situasi saat itu.

Setelah dilakukan komunikasi lanjutan secara terbuka dan santun, disepakati bahwa tidak ada unsur kesengajaan untuk bersikap tidak menghormati atau mengabaikan etika pelayanan publik. Klarifikasi ini sekaligus mengakhiri kesalahpahaman yang sebelumnya berkembang dan sempat menimbulkan penilaian negatif di ruang publik.

Dalam pertemuan klarifikasi tersebut, kedua belah pihak juga telah saling memaafkan sebagai bentuk kedewasaan dan komitmen untuk menjaga hubungan yang baik serta profesional di masa mendatang.

Pihak Basarnas Buru menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam hal komunikasi dan penerimaan tamu, sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan institusional kepada masyarakat.

Dengan adanya penjelasan dan penyelesaian ini, maka persoalan yang terjadi dinyatakan telah selesai dan tidak lagi menjadi polemik. Semua pihak diharapkan dapat mengambil pelajaran berharga bahwa komunikasi yang baik, klarifikasi terbuka, serta sikap saling memaafkan merupakan kunci dalam menjaga kepercayaan dan hubungan yang harmonis antara institusi negara dan masyarakat.

Demikian klarifikasi ini disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman lanjutan dan untuk meluruskan informasi yang berkembang sebelumnya.(Syam.AS)

Oleh: Chairul Syam

Di negeri kepulauan seperti Kabupaten Buru, laut bukan sekadar bentangan air yang memisahkan daratan, melainkan nadi kehidupan yang menghubungkan manusia dengan harapan. Di atas gelombang itulah para pengemudi angkutan laut Batabual setiap hari mempertaruhkan keberanian demi menggerakkan roda ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya keselamatan pelayaran itulah yang mendorong Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Buru menyalurkan bantuan life jacket kepada para pengemudi angkutan laut jurusan Batabual. Penyerahan bantuan tahap pertama yang berlangsung di Dermaga PMP Namlea pada Sabtu 3 Januari 2026 menjadi penanda hadirnya kepedulian nyata terhadap keselamatan di laut.

Sebanyak 200 unit life jacket diserahkan pada tahap awal, dengan rencana penyaluran lanjutan sebanyak 200 unit lagi pada pertengahan Januari 2026. Bantuan ini bukan sekadar angka, melainkan simbol perhatian terhadap nyawa manusia yang setiap hari berhadapan dengan risiko alam.

Ketua DPD NasDem Buru, Muhamad Daniel Rigan, didampingi sang istri Bella Sofhie Rigan, menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis kepada para pengemudi jonson. Momentum ini turut disaksikan oleh Kasat Polair Polres Buru AR Sambas serta Koordinator Pos Basarnas Buru, Ahmat S. Henaulu, menegaskan sinergi antara unsur politik, keamanan, dan kemanusiaan.

Dalam sambutannya, Daniel Rigan menegaskan bahwa keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas bersama. Transportasi laut, khususnya di jalur Batabual, merupakan urat nadi utama masyarakat kepulauan yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.

“Bantuan ini kami harapkan dapat meningkatkan keselamatan para pengemudi dan penumpang. Ini adalah wujud kepedulian kami terhadap masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa program ini terwujud melalui kerja sama antara DPD NasDem Buru dan PT Dabe Beauty Internasional, sebuah kolaborasi yang menunjukkan bahwa kepedulian sosial dapat lahir dari berbagai elemen.

Bagi para pengemudi angkutan laut, life jacket bukan sekadar perlengkapan, melainkan penjaga harapan—harapan untuk kembali ke rumah dengan selamat setelah melawan ombak dan angin. Tak heran jika bantuan ini disambut dengan rasa syukur dan apresiasi, disertai harapan agar program serupa dapat terus berlanjut.

Di tengah riuh gelombang laut Batabual, bantuan ini menjadi pesan sederhana namun bermakna: keselamatan adalah hak setiap insan, dan kepedulian adalah jangkar yang menjaga kemanusiaan tetap kokoh.( Ahmad.S )

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Buru menyalurkan bantuan life jacket kepada para pengemudi laut jurusan Batabual. Penyerahan bantuan tahap pertama ini dilaksanakan pada Sabtu (3/2025) di pangkalan Dermaga PMP Namlea.

Pada tahap awal, DPD NasDem Buru menyerahkan sebanyak 200 buah life jacket. Bantuan ini akan dilanjutkan dengan penyaluran tahap kedua sebanyak 200 buah lagi yang direncanakan pada pertengahan Januari 2026.

Ketua DPD NasDem Buru, Muhamad Daniel Rigan, didampingi istrinya Bella Sofhie Rigan, menyerahkan bantuan secara simbolis kepada para pengemudi jonson. Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh Kasat Polair Polres Buru AR Sambas serta Koordinator Pos Basarnas Buru, Ahmat S. Henaulu.

Dalam sambutannya, Muhamad Daniel Rigan menyampaikan bahwa bantuan life jacket ini merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan para pengemudi angkutan laut dan masyarakat pengguna jasa transportasi laut, khususnya di jalur Batabual.

Ia menjelaskan, bantuan tersebut merupakan hasil kerja sama antara DPD NasDem Buru dengan PT Dabe Beauty Internasional. Menurutnya, keselamatan pelayaran merupakan hal yang sangat penting mengingat transportasi laut menjadi sarana utama mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan.

“Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan para pengemudi dan penumpang angkutan laut. Ini adalah wujud nyata kepedulian kami terhadap masyarakat,” ujar Daniel Rigan.

Para pengemudi angkutan laut menyambut baik bantuan tersebut dan berharap program serupa dapat terus berlanjut karena sangat bermanfaat bagi keselamatan mereka dalam beraktivitas sehari-hari di laut.(Ahmad/Rul)

Mediaistana.com – Kabupaten Tasik – Sabtu 3 Januari 2026 – Aktivitas galian pasir yang diduga ilegal di Kecamatan Cikalong, Tasik Selatan, semakin terang-terangan dan menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat. Ironisnya, kegiatan yang diduga melanggar hukum tersebut terus berlangsung tanpa penindakan tegas, memunculkan pertanyaan serius terkait fungsi pengawasan dan ketegasan aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, sejumlah titik galian pasir masih aktif beroperasi hampir setiap hari. Alat berat tampak digunakan untuk mengeruk material pasir dari kawasan sungai dan lahan terbuka. Truk-truk bermuatan besar keluar masuk lokasi tanpa pengawasan yang jelas, melintasi jalan desa dan jalan penghubung antarwilayah yang kini mengalami kerusakan signifikan.

Kerusakan infrastruktur menjadi dampak paling kasat mata. Jalan desa berlubang, berdebu, dan licin saat hujan, membahayakan keselamatan pengguna jalan, termasuk anak-anak sekolah dan petani yang beraktivitas setiap hari. Selain itu, kebisingan dan debu dari aktivitas galian pasir telah mengganggu kenyamanan warga sekitar.

Namun dampak yang lebih mengkhawatirkan justru terjadi pada aspek lingkungan. Aliran sungai di sekitar lokasi galian mengalami perubahan kontur, pendangkalan di beberapa titik, serta pengikisan tebing tanah. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu longsor dan banjir, terutama saat musim hujan tiba.
Warga mengaku telah lama menyuarakan keberatan dan menyampaikan keluhan kepada berbagai pihak. Akan tetapi, hingga kini belum terlihat adanya langkah penertiban yang konsisten dan berkelanjutan. “Kalau memang ilegal, seharusnya ditutup. Tapi kenyataannya masih jalan terus. Ini yang membuat kami bertanya-tanya,” ujar seorang warga Cikalong yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Dari penelusuran di lokasi, tidak ditemukan papan informasi izin usaha pertambangan yang seharusnya dipasang secara terbuka sebagai bentuk legalitas kegiatan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa aktivitas galian pasir tersebut tidak mengantongi izin resmi sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin dan memenuhi ketentuan teknis serta lingkungan. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenai sanksi pidana dan denda. Namun, fakta di lapangan menunjukkan aturan tersebut seolah tidak memiliki daya paksa di Kecamatan Cikalong.

Kondisi ini memunculkan dugaan adanya pembiaran yang bersifat sistematis. Aktivitas penambangan berlangsung dalam jangka waktu lama, bersifat terbuka, dan diketahui publik, namun minim sentuhan hukum. Sejumlah warga bahkan menilai mustahil kegiatan tersebut dapat terus berjalan tanpa adanya perlindungan dari pihak tertentu.

“Biasanya kalau tidak ada yang melindungi, kegiatan seperti ini cepat ditertibkan. Tapi ini sudah lama dan aman-aman saja,” ungkap warga lainnya.
Tokoh masyarakat dan pemerhati lingkungan menilai situasi ini sebagai alarm serius bagi penegakan hukum dan tata kelola sumber daya alam di daerah.

Mereka menegaskan bahwa persoalan galian pasir ilegal tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga harus mengungkap kemungkinan adanya aktor di balik layar yang membiarkan atau bahkan melindungi praktik tersebut.
“Jika hukum ditegakkan secara adil, tidak boleh ada aktivitas ilegal yang dibiarkan. Negara tidak boleh kalah oleh penambang liar,” tegas seorang tokoh masyarakat Tasik Selatan.

Masyarakat kini mendesak pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, aparat penegak hukum, serta instansi pengawas pertambangan untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aktivitas galian pasir di Kecamatan Cikalong. Warga menuntut penghentian total aktivitas yang diduga ilegal, penegakan hukum tanpa tebang pilih, serta pemulihan lingkungan yang telah rusak.

Publik juga meminta transparansi dan keterbukaan aparat dalam menangani persoalan tambang liar, agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum tidak semakin terkikis.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Maluku memberikan apresiasi dan dukungan kepada DPD Partai NasDem Kabupaten Buru atas inisiatif pemberian life jacket kepada masyarakat pesisir, khususnya para pengguna speed boat.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon, Muhamad Arafah, S.H., M.Si, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap keselamatan pelayaran rakyat yang setiap hari bergantung pada transportasi laut sebagai sarana utama mobilitas dan mata pencaharian.

“Pemberian life jacket ini bukan hanya bernilai sebagai bantuan fisik, tetapi juga memiliki nilai edukatif dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di laut,” ujar Muhamad Arafah dalam keterangannya, Sabtu, (3/1/2026)

Menurutnya, penggunaan perlengkapan keselamatan seperti life jacket sangat penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan laut. Dengan perlengkapan yang memadai, rasa aman masyarakat pesisir dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama transportasi laut, diharapkan dapat meningkat.

Basarnas Maluku berharap kegiatan positif tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak lainnya untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya di Kabupaten Buru.

“Sinergi antara unsur masyarakat, pemerintah daerah, dan organisasi politik sangat penting dalam menciptakan budaya keselamatan yang kuat di wilayah maritim,” tambahnya.

Basarnas juga berharap bantuan life jacket tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat besar bagi keselamatan para pengguna speed boat serta seluruh masyarakat pesisir di Kabupaten Buru.(Ahmad.S)

Oleh: Drs. Muz Latuconsina, MF.

Sikap yang jauh dari nilai etika pelayanan publik ditunjukkan oleh Kordinator Pos Basarnas Kabupaten Buru Ahmat Hanaulu saat menerima tamu di Kantor Basarnas yang berlokasi di Desa Lala, Kecamatan Namlea, Jumat, 2 Januari 2026. Perilaku tersebut memunculkan keprihatinan serius dan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi negara yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kesantunan.

Peristiwa ini bermula ketika media ini dimintai bantuan untuk mengantarkan surat tembusan ke Kantor Basarnas Buru. Setibanya di lokasi, dua orang pegawai menerima surat tersebut secara formal. Namun, situasi berubah ketika seorang pria keluar dari dalam kantor dan menghampiri tanpa memperkenalkan diri.

Dengan penuh sopan, media ini bertanya, “Maaf pak, apakah bapak Kepala Basarnas?” Pertanyaan tersebut dijawab singkat dengan nada datar dan terkesan angkuh, “Iya.”

Sebagai bentuk penghormatan, media ini mengulurkan tangan untuk bersalaman. Namun uluran tangan itu dibiarkan menggantung beberapa saat tanpa respons. Kepala Basarnas justru bersikap acuh, langsung mengambil surat di atas meja tanpa menunjukkan sikap menghargai tamu yang datang dengan itikad baik.

Lebih memprihatinkan, saat bertanya “Surat dari mana?” nada bicara yang ditunjukkan terkesan kesal dan tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik. Sikap tersebut memicu kekecewaan mendalam. “Disalami saja tidak mau,” ungkap sumber dengan nada kecewa.

Perilaku ini bukan persoalan sepele. Ini menyangkut karakter, kepribadian, dan integritas moral seorang pejabat publik. Kepala instansi negara, terlebih lembaga penyelamatan seperti Basarnas, seharusnya menjadi teladan dalam bersikap ramah, rendah hati, dan menghormati setiap warga negara tanpa memandang status.

Jabatan bukan simbol superioritas, melainkan amanah. Kekuasaan administratif tidak pernah memberi legitimasi untuk bersikap arogan. Pelayanan publik berdiri di atas etika, tata krama, dan rasa hormat terhadap sesama manusia.

Masyarakat Buru berharap agar Kepala Basarnas Buru melakukan introspeksi serius dan menyadari bahwa jabatan adalah sementara, sementara rekam jejak sikap dan perilaku akan selalu dikenang publik. Pejabat yang gagal menjaga etika patut dievaluasi, bahkan dicopot, demi menjaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Kepala Basarnas Kabupaten Buru terkait kejadian tersebut.

(Syam.AS)

Oleh: Muz Latuconsina

Dua ratus delapan tahun telah berlalu sejak kelahiran seorang putri Maluku yang namanya terpatri abadi dalam sejarah perjuangan bangsa. Martha Christina Tiahahu bukan sekadar tokoh masa lalu, melainkan nyala api keberanian yang terus hidup, menerangi perjalanan generasi demi generasi. Lahir pada 2 Januari 1818, ia mengajarkan bahwa cinta kepada tanah air tidak mengenal usia, dan pengorbanan demi martabat bangsa tidak pernah sia-sia.

Di usia yang sangat muda, Martha Christina Tiahahu berdiri tegak melawan penindasan, menyatukan keberanian, keteguhan hati, dan kesetiaan pada tanah Maluku. Perjuangannya adalah cermin nasionalisme yang lahir dari kesadaran, bukan paksaan; dari cinta yang tulus pada negeri, bukan ambisi pribadi. Ia menjadi simbol bahwa perempuan dan generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga harga diri bangsa.

Memperingati 208 tahun perjuangannya, kita diajak untuk tidak sekadar mengenang, tetapi meneladani. Nilai keberanian, persatuan, dan pengabdian yang diwariskan Martha Christina Tiahahu harus terus dihidupkan dalam semangat generasi muda Maluku—dalam belajar, berkarya, dan berkontribusi bagi daerah dan Indonesia. Nasionalisme hari ini mungkin tidak lagi diwujudkan di medan perang, tetapi dalam ketekunan membangun, menjaga persatuan, dan merawat jati diri budaya.

Semoga semangat Martha Christina Tiahahu terus mengalir dalam darah anak-anak Maluku, menguatkan langkah menuju masa depan yang berdaulat, bermartabat, dan berkeadilan. Dari Maluku untuk Indonesia, perjuangan itu tidak pernah berhenti—ia hanya berganti wajah dan zaman.

2 Januari 1818 – 2 Januari 2026

(Syam.AS)