Bupati Lucky Hakim Lantik dan Ambil Sumpah 60 Pejabat Di Lingkungan Pemkab Indramayu

MediaIstana. com_ Bupati Indramayu Lucky Hakim melantik dan mengambil sumpah Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administratif, serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Ki Tinggil Setda Kabupaten Indramayu, Senin (29/12/2025).

Pelantikan dan rotasi jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, penyegaran birokrasi, pengayaan tugas dan fungsi, serta memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sebanyak 60 pejabat dilantik dalam kesempatan tersebut, yang terdiri atas 2 orang Pejabat Tinggi Pratama, 26 orang Pejabat Administratif, dan 32 orang Pejabat Fungsional.

Beberapa nama yang dilantik di antaranya adalah H. Yus Rusmadi, yang semula menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, kini bergeser menjadi Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah. Ali Fikri, semula Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah, kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub).

Dalam sambutannya, Bupati Lucky Hakim menyampaikan, seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi dan transformasi digital, Pemerintah Kabupaten Indramayu terus berupaya menghadirkan sistem kerja yang lebih efektif, transparan, dan terukur.

“Salah satu langkah strategis yang kami lakukan adalah melalui pemanfaatan aplikasi I-MUT ( _Integrated Mutasi_ ) yang berperan penting dalam menjamin pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan NSPK yang berlaku,” ujarnya.

Bupati Lucky Hakim menegaskan, jabatan yang diemban para pejabat merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan integritas.

“Saya berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjadi motor penggerak perubahan, mampu membangun sinergi lintas perangkat daerah, serta menjadi teladan dalam integritas, etos kerja, dan kepatuhan terhadap sistem yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Lucky Hakim mengajak seluruh jajaran aparatur sipil negara untuk bersama-sama menciptakan pemerintahan yang profesional, modern, dan melayani.

“Mari kita satukan semangat dan komitmen untuk memastikan setiap tugas dan tanggung jawab dijalankan secara optimal demi terwujudnya Kabupaten Indramayu yang lebih baik sesuai dengan visi Indramayu REANG,” pungkasnya.

Iyons74

Pemerintah Desa Sanleko, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, menggelar lomba balap katinting yang berlangsung di Pantai Wisata Sanleko, Senin (29/12/2025). Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya mempromosikan potensi wisata pantai Desa Sanleko kepada masyarakat luas.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolsek Namlea beserta jajaran, Camat Namlea, Kepala PELNI Namlea, perwakilan TNI Angkatan Laut, Babinsa Sanleko, Bhabinkamtibmas, Kepala Desa Sanleko beserta seluruh perangkat desa, serta para peserta lomba.

Sebanyak kurang lebih 42 peserta ambil bagian dalam perlombaan ini. Para peserta dibagi ke dalam tiga kategori kelas mesin, yakni kelas 500 cc, 13 cc, dan 6,5 cc. Peserta berasal dari Desa Sanleko, Waekasar, dan wilayah Namlea.

Kepala Desa Sanleko, Aksa Buton, dalam sambutannya menyampaikan bahwa lomba balap katinting ini digelar sebagai sarana promosi wisata Pantai Sanleko agar semakin dikenal oleh masyarakat di Pulau Buru. Ia menegaskan bahwa seluruh pendanaan kegiatan berasal dari usaha mandiri panitia yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sanleko.

“Harapan kami, kegiatan ini dapat menjadi inspirasi pengembangan wisata di Desa Sanleko sehingga pantai yang indah ini semakin dikenal dan menjadi salah satu tujuan wisata, baik untuk berlibur maupun untuk menenangkan pikiran,” ujarnya.

Kapolsek Namlea, IPTU Charles Langitan, S.H., M.H., dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Sanleko atas undangan dan kesempatan untuk menghadiri kegiatan tersebut. Ia menilai lomba balap katinting merupakan kegiatan yang unik di Kecamatan Namlea dan patut diapresiasi karena hanya digelar di Desa Sanleko.

“Kami mendukung penuh kegiatan ini sebagai bagian dari promosi wisata Pantai Sanleko. Namun kami juga mengimbau kepada seluruh peserta agar selalu mengutamakan keselamatan serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar kegiatan berjalan aman dan lancar,” tegasnya.

Sementara itu, sambutan yang mewakili Camat Namlea menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan lomba balap katinting tersebut. Menurutnya, kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa Sanleko merupakan kegiatan positif yang dapat menjadi wadah aspirasi bagi generasi muda serta mendorong terbentuknya desa wisata.

Sebagai penutup, ia juga mengingatkan para peserta untuk tetap memperhatikan keselamatan selama perlombaan berlangsung.(Syam.AS)

Penandatanganan SPJB PPTS Dan PT BWI Di Indramayu, Berjalan Sukses.

Indramayu_mediaIstana.com
Pupuk Indonesia melalui P U D PT Bumi Wiralodra Indramayu melakukan penandatanganan surat perjanjian jual beli dengan PPTS atau kios pupuk resmi di gedung Sekar wangi ( Bangkaloa) Kecamatan Widasari, kabupaten Indramayu, jabar.

71 PPTS atau kios resmi dari 4 kecamatan antara lain kecamatan krangkeng, Karangampel, juntinyuat dan kecamatan Balongan pada Senin 29 Desember 2025 menanda tangani SPJB atau surat perjanjian jual beli antara PPTS dengan PUD Bumi Wiralodra Indramayu, guna untuk menyalurkan pupuk bersubsidi di tahun 2026 ke petani kabupaten Indramayu sesuai dengan aturan pemerintah.

Pupuk Indonesia wilayah kabupaten Indramayu yang di wakili Muhamad Fitri Yedi, sebagai Accuont Executive mengatakan, “Bahwa penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2026 di lakukan bersama PUD Bumi Wiralodra Indramayu dan PPTS.

Pupuk Indonesia mendukung penuh dalam penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2026,
1 Januari 2026 pupuk bersubsidi kabupaten Indramayu terpenuhi dan dapat di salurkan ke petani melalui PPTS dengan baik sesuai RDKK.

29 Desember 2025 PT Bumi Wiralodra indramayu melakukan penandatanganan jual beli pupuk bersubsidi untuk di salurkan pada tahun 2026 antara PPTS dan PUD dengan terobosan baru,guna untuk menjalin kemitraan antara PPTS dan PUD yang lebih baik.
hadir para petinggi PT Bumi Wiralodra indramayu antara lain,Direktur utama haji Robani,ST, Hendra Permana ST, Direktur keuangan Hidayah, SE,MM,AK, Direktur operasional Ir.Haji Sujatmoko Herman,Direktur pemasaran Samsul Bakhri, Siregar SH MH,seluruh Staf Bumi Wiralodra indramayu dan Perwakilan pupuk Indonesia wilayah kabupaten Indramayu.
semua PPTS dari 4 kecamatan merasa bangga dan baru kali ini di lakukan oleh PT Bumi Wiralodra indramayu melakukan SPJB dengan cara duduk bersama.

Direktur PT Bumi Wiralodra indramayu H.Robani ST menyampaikan bahwa penyaluran pupuk berjalan dengan baik dan jangan sampai merugikan Negara, dan BWI memperluas wilayah terkait pelayanan pupuk untuk petani supaya lebih sejahtera.
selain penandatanganan SPJB acara tersebut di isi dengan Silaturahmi ,hiburan musik, dan makan bersama.

Iyons74

Pernyataan yang menyebut dugaan illegal logging di Teluk Kayeli sebagai “fitnah” dinilai sebagai upaya pengalihan isu dan pembungkaman kritik terhadap aktivitas kehutanan yang patut diawasi. Anggota DPRD Kabupaten Buru, Muhammad Rustam Fadly Tukuboya, SH, dan Muid Wael menegaskan bahwa apa yang mereka sampaikan ke publik bukan opini kosong, melainkan hasil temuan lapangan dan kewajiban konstitusional sebagai wakil rakyat.

Mereka menepis keras narasi yang dimuat media Marinyo.com yang menyudutkan mereka dengan mengatasnamakan “tokoh masyarakat” tanpa identitas jelas.

“Kalau mau mengkritik, sebutkan nama. Jangan bersembunyi di balik istilah tokoh masyarakat anonim. Ini isu serius, menyangkut lingkungan dan keselamatan warga, bukan gosip warung kopi,” tegas Rustam, Senin (29/12).

Sudah Dilaporkan ke Gubernur Maluku

Rustam mengungkapkan bahwa pada 15 Desember, ia telah menghadap langsung Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, untuk menyampaikan hasil temuan DPRD di lapangan terkait aktivitas kehutanan di Teluk Kayeli.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur tidak menepis temuan DPRD, justru meminta agar pengawasan terus dilakukan dan setiap perkembangan dilaporkan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi.

“Kalau ini fitnah, tidak mungkin Gubernur meminta kami lanjutkan pengawasan. Negara bekerja berdasarkan data, bukan berdasarkan pembelaan sepihak terhadap perusahaan,” ujar Rustam.

Akan Dibawa ke DPR RI dan Menteri Pertanian

Tak berhenti di tingkat provinsi, Rustam memastikan langkah pengawasan akan ditingkatkan ke level nasional. Dalam waktu dekat, ia akan bertemu Komisi IV DPR RI serta Menteri Kehutanan RI untuk mendorong evaluasi hingga pencabutan izin perusahaan apabila ditemukan pelanggaran serius.

“Izin itu bukan kitab suci. Kalau dalam praktiknya merusak lingkungan dan melanggar ketentuan, maka wajib dicabut. Negara tidak boleh kalah oleh korporasi,” tegasnya.

Soal Gunung Botak: Rustam Disebut Paling Konsisten Bersuara

Narasi yang menyebut Rustam dan Muid “mengabaikan” kerusakan lingkungan Gunung Botak dinilai tidak jujur dan menyesatkan publik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Rustam adalah salah satu anggota DPRD yang paling vokal dan konsisten menyuarakan dampak ekologis Gunung Botak, baik di forum DPRD, media, maupun dalam pertemuan dengan aparat pemerintah.

“Saya bicara Gunung Botak jauh sebelum isu Kayeli ini muncul. Kalau ada yang bilang saya diam, itu bohong atau malas membaca arsip,” kata Rustam.

Menurutnya, membandingkan Gunung Botak dan Teluk Kayeli untuk membungkam kritik adalah logika sesat. Dua-duanya sama-sama wajib diawasi.

“Kerusakan lingkungan tidak boleh dipilah berdasarkan siapa pelakunya. Tambang ilegal salah, perusahaan berizin tapi melanggar juga salah,” ujarnya.

Pagar dan Palang Tak Menghapus Kewajiban Transparansi

Terkait alasan pengamanan aset perusahaan berupa palang dan gembok, Rustam menegaskan bahwa pengamanan tidak boleh menghalangi fungsi pengawasan DPRD dan negara.

“Kalau semua aman dan legal, kenapa harus alergi diawasi? DPRD bukan pencuri, kami datang menjalankan tugas undang-undang,” katanya.

Pesan Tegas: Jangan Intimidasi Wakil Rakyat

Rustam menilai serangan personal dan narasi fitnah justru menunjukkan adanya kepanikan terhadap pengawasan.

“Kami tidak bekerja untuk perusahaan, kami bekerja untuk rakyat Buru. Upaya mengintimidasi dengan opini sesat tidak akan menghentikan kami,” tandasnya.

Ia pun mengajak seluruh pihak, termasuk media, untuk berpihak pada fakta, bukan kepentingan.

“Kalau memang tidak ada pelanggaran, buka data ke publik. Jangan kirim ‘tokoh masyarakat misterius’ untuk menyerang karakter wakil rakyat,” pungkas Rutam.(Syam)