MUARA ENIM – Yayasan Gigih dan Berani Indonesia (YGBI) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang juga merupakan bagian dari Tim Penggiat Cinta Lingkungan Sungai Enim menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Ucapan ini diberikan atas komitmen pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Muara Enim yang secara konsisten melakukan kegiatan pelestarian lingkungan di wilayah aliran Sungai Enim pada Jumat (28/11/2025).

Aksi nyata tersebut meliputi susur sungai, penanaman pohon penghijauan, serta penebaran benih ikan yang dilaksanakan secara berkala sebagai upaya menjaga ekosistem sungai dan lingkungan sekitar.

Ketua YGBI Sumsel, Nathan, mengatakan bahwa rangkaian kegiatan yang digelar hari ini merupakan bukti keseriusan Pemkab Muara Enim dalam menjaga dan merawat kelestarian lingkungan. Menurutnya, langkah tersebut patut mendapat dukungan seluruh pihak karena memberikan dampak positif bagi keberlanjutan lingkungan hidup.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemkab Muara Enim beserta DLH yang terus berupaya menjaga kelestarian lingkungan. Aksi susur sungai, tanam pohon, dan penebaran benih ikan ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam merawat Sungai Enim dan alam sekitar,” ujar Nathan.

Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. YGBI menyarankan agar aksi pelestarian lingkungan dilakukan minimal sekali sebulan atau paling sedikit tiga bulan sekali, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Paling tidak bisa dilakukan sebulan sekali atau minimal per tiga bulan agar dampaknya terhadap lingkungan semakin signifikan,” tambahnya.

Nathan juga menegaskan bahwa keberhasilan kegiatan hari ini tidak lepas dari peran serta perusahaan-perusahaan yang turut tergabung dalam Tim Penggiat Cinta Lingkungan Sungai Enim. Kolaborasi dan kekompakan semua pihak dinilainya menjadi kunci utama suksesnya rangkaian aksi tersebut.

“Kesuksesan acara hari ini berkat kerjasama dan kekompakan para perusahaan yang juga merupakan bagian dari tim penggiat sungai. Semoga sinergi ini terus terjaga untuk keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Muara Enim,” tutup Nathan.

Dengan dukungan berbagai pihak, aksi pelestarian lingkungan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Sungai Enim sebagai aset alam penting bagi masyarakat Muara Enim dan generasi mendatang.

Reporter : Jopi Marari

Pembangunan perumahan subsidi di Kabupaten Buru, khususnya di Desa Lala, Kecamatan Namlea, menjadi sorotan serius karena diduga melanggar aturan lingkungan yang berlaku. Puluhan hingga ratusan rumah dibangun tanpa dilengkapi dokumen AMDAL atau UKL-UPL, sementara aktivitas galian C yang digunakan dalam pembangunan juga tidak memiliki izin resmi. Situasi ini jelas menjadi perhatian serius, bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi pemerintah daerah yang bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan.

Ketua LSM Ekologi Pembangunan, Chairul Syam, menegaskan bahwa pengelola proyek wajib memiliki izin lingkungan sebelum memulai kegiatan. Pasal 36 ayat (1), pasal 40 dan 109 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan sanksi bagi pihak yang melakukan pembangunan tanpa izin lingkungan yang sah. Pelanggaran terhadap regulasi ini bukan hal sepele; dampak ekologisnya bisa bertahan bertahun-tahun, mulai dari kerusakan ekosistem lokal hingga risiko sosial bagi warga sekitar.

Ironisnya, kebutuhan akan rumah subsidi yang mendesak tampaknya sering dijadikan alasan untuk melewatkan prosedur perizinan penting. Pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah memang penting, namun tidak bisa menjadi pembenaran untuk mengabaikan hukum dan kelestarian lingkungan. Keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan harus dijaga agar manfaat jangka panjang dapat dirasakan semua pihak.

Langkah yang diambil LSM Ekologi Pembangunan dengan menyurati Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru patut diapresiasi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Arifin La Tjo, menyatakan kesiapannya melakukan investigasi, yang seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menegakkan regulasi secara tegas dan transparan. Investigasi ini harus menyeluruh, mencakup aspek perizinan, penggunaan galian C, serta dampak lingkungan dari pembangunan rumah subsidi tersebut.

Pemerintah daerah perlu menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus merusak lingkungan, dan kepatuhan terhadap regulasi bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Hanya dengan prinsip itu, pembangunan berkelanjutan dapat tercapai—di mana masyarakat memperoleh rumah layak huni, dan lingkungan tetap lestari untuk generasi mendatang.

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang sah, aman, dan berkelanjutan. Jangan sampai rumah subsidi yang seharusnya menjadi simbol kesejahteraan justru menjadi saksi ketidakpatuhan terhadap hukum lingkungan.( AS )

Perum Bulog Cabang Indramayu mulai menyalurkan bantuan pangan (Banpang) untuk alokasi dua bulan sekaligus, yakni Oktober dan November 2025. Penyaluran perdana dilakukan di Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu,jabar.

Kegiatan berlangsung di halaman kantor kelurahan dan dihadiri Bupati Indramayu Lucky Hakim, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Indramayu Sugeng Heryanto, serta unsur Muspika Kecamatan Indramayu.

Lucky Hakim menyampaikan, kehadiran pemerintah daerah bersama Bulog bertujuan memastikan distribusi bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) berjalan lancar sejak hari pertama.

“Untuk dua bulan ya, setiap bulan warga menerima bantuan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Jadi totalnya 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng,” ujar Lucky Hakim.

Di Kelurahan Margadadi, terdapat 604 penerima bantuan pangan (PBP) untuk alokasi dua bulan ini. Angka tersebut turun sekitar 30 PBP dibandingkan periode sebelumnya. Lucky menyebut penurunan ini terjadi juga pada tingkat kabupaten.

“Secara keseluruhan, di Kabupaten Indramayu penerimanya sekitar 200 ribu lebih sedikit, memang ada penurunan sekitar 9.000 penerima. Data penerima di-update oleh BPS bersama Kementerian Sosial. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bulog yang terus menyalurkan bantuan bagi masyarakat Indramayu,” tambahnya.

Kepala Bulog Cabang Indramayu, Sri Wahyuni, menjelaskan total penerima bantuan pangan kini berjumlah 200.341 PBP, menurun dari sebelumnya 209.621 PBP.

“Data tersebut berasal dari Data Sosial Ekonomi Nasional (DSE-Nas) Kementerian Sosial. Penurunan ini bisa disebabkan oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat, adanya warga yang meninggal dunia, atau pindah domisili,” terangnya.

Sri menambahkan, selain 10 kilogram beras per bulan, setiap keluarga penerima juga mendapat tambahan minyak goreng sebanyak 2 liter. Dengan begitu, alokasi untuk dua bulan mencapai 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.

“Untuk bulan Desember kami belum mendapat informasi lanjutan, karena Bulog hanya ditugaskan menyalurkan bantuan dua bulan ini. Namun kami berharap program semacam ini terus berlanjut agar membantu masyarakat yang membutuhkan. Target penyaluran selesai pada 30 November 2025,” kata Sri Wahyuni.

Iyons74

Usai sholat Jumat, (28/11), sekitar 100 orang dari Aliansi Masyarakat Adat Bupolo dan KNPI Buru menggelar aksi demonstrasi menolak rencana penertiban atau “penyisiran” areal tambang ilegal Gunung Botak oleh Pemerintah Provinsi Maluku, Senin (1/12/2025). Aksi dimulai dari kawasan Simpang 5 Namlea, kemudian bergerak menuju kantor DPRD Buru, dan berakhir di Kantor Bupati Buru.

Demonstrasi ini dipimpin oleh koordinator aksi Firman Masbait dan Taher Fua, yang dalam orasinya menegaskan bahwa rencana penertiban dianggap tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat, para penambang rakyat, serta potensi konflik sosial di sekitar area Gunung Botak.

Sepanjang aksi, massa membawa spanduk berisi penolakan terhadap rencana penyisiran tambang dan meminta pemerintah daerah meninjau ulang keputusan tersebut. Meski berlangsung selama beberapa jam, aksi berjalan aman dan tertib di bawah pengawasan aparat keamanan.

Dalam pernyataannya, massa aksi menyampaikan lima poin tuntutan, yaitu:

1. Menolak rencana penyisiran tambang Gunung Botak oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

2. Mendesak Bupati Buru dan Gubernur Maluku untuk meninjau, mempertimbangkan, serta meralat rencana penyisiran di areal tambang Gunung Botak dan sekitarnya.

3. Mendesak Kodim 1506 dan Polres Buru agar berkomunikasi dengan pimpinan TNI/Polri (Kodam XVI Pattimura dan Polda Maluku) guna mempertimbangkan kembali rencana penyisiran serta tidak menurunkan personel untuk penertiban di GB dan wilayah sekitar.

4. Mendesak DPRD Buru agar secara kelembagaan menyatakan sikap menolak penyisiran sampai kelengkapan administrasi koperasi yang mengelola Gunung Botak selesai 100 persen.

5. Mendesak Kodim 1506/Namlea dan Polres Buru untuk menempatkan posko keamanan di jalur D, Kali Anhoni, dan Tanah Merah demi memantau aktivitas warga.

Aksi ini ditutup dengan pembacaan pernyataan bersama oleh koordinator lapangan yang menyatakan bahwa gerakan penolakan akan terus berlanjut bila pemerintah tidak merespons. Massa juga mengumumkan rencana puncak aksi dengan jumlah peserta lebih besar yang akan digelar pada 1 Desember 2025.

Hingga aksi berakhir di halaman kantor Bupati Buru, situasi tetap kondusif dan tidak terjadi bentrokan antara massa dan aparat keamanan.

Perum Bulog Cabang Indramayu mulai menyalurkan bantuan pangan (Banpang) untuk alokasi dua bulan sekaligus, yakni Oktober dan November 2025. Penyaluran perdana dilakukan di Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu,jabar.

Kegiatan berlangsung di halaman kantor kelurahan dan dihadiri Bupati Indramayu Lucky Hakim, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Indramayu Sugeng Heryanto, serta unsur Muspika Kecamatan Indramayu.

Lucky Hakim menyampaikan, kehadiran pemerintah daerah bersama Bulog bertujuan memastikan distribusi bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) berjalan lancar sejak hari pertama.

“Untuk dua bulan ya, setiap bulan warga menerima bantuan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Jadi totalnya 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng,” ujar Lucky Hakim.

Di Kelurahan Margadadi, terdapat 604 penerima bantuan pangan (PBP) untuk alokasi dua bulan ini. Angka tersebut turun sekitar 30 PBP dibandingkan periode sebelumnya. Lucky menyebut penurunan ini terjadi juga pada tingkat kabupaten.

“Secara keseluruhan, di Kabupaten Indramayu penerimanya sekitar 200 ribu lebih sedikit, memang ada penurunan sekitar 9.000 penerima. Data penerima di-update oleh BPS bersama Kementerian Sosial. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bulog yang terus menyalurkan bantuan bagi masyarakat Indramayu,” tambahnya.

Kepala Bulog Cabang Indramayu, Sri Wahyuni, menjelaskan total penerima bantuan pangan kini berjumlah 200.341 PBP, menurun dari sebelumnya 209.621 PBP.

“Data tersebut berasal dari Data Sosial Ekonomi Nasional (DSE-Nas) Kementerian Sosial. Penurunan ini bisa disebabkan oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat, adanya warga yang meninggal dunia, atau pindah domisili,” terangnya.

Sri menambahkan, selain 10 kilogram beras per bulan, setiap keluarga penerima juga mendapat tambahan minyak goreng sebanyak 2 liter. Dengan begitu, alokasi untuk dua bulan mencapai 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.

“Untuk bulan Desember kami belum mendapat informasi lanjutan, karena Bulog hanya ditugaskan menyalurkan bantuan dua bulan ini. Namun kami berharap program semacam ini terus berlanjut agar membantu masyarakat yang membutuhkan. Target penyaluran selesai pada 30 November 2025,” kata Sri Wahyuni.

Iyons74