Langkah Lembaga Swadaya Masyarakat Ekologi Pembangunan (LSM LEP) dalam melakukan pendataan kegiatan lingkungan di penghujung tahun patut diapresiasi dan dijadikan contoh bagi organisasi masyarakat sipil lainnya. Komitmen untuk melakukan observasi, wawancara, serta pendataan aktivitas masyarakat terkait lingkungan bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab internal, tetapi juga kontribusi nyata dalam menjaga keberlanjutan ekosistem di Kabupaten Buru.

Ketua LSM LEP, Chairul Syam, menegaskan bahwa pelaporan rutin ke Kesbangpol merupakan kewajiban organisasi. Namun lebih dari itu, kegiatan pendataan ini memiliki fungsi strategis: menghadirkan data akurat mengenai kondisi lapangan, termasuk aktivitas-aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Kabupaten Buru memang dikenal memiliki tantangan besar terkait aktivitas pertambangan ilegal, seperti PETI di kawasan Gunung Botak. Lebih memprihatinkan lagi, proses pengolahan material emas yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) masih dilakukan di lingkungan pemukiman, sehingga mengancam kesehatan masyarakat dan mencemari lingkungan secara luas.

Pendataan yang dilakukan LSM LEP terhadap aktivitas tromol, tong, hingga rendaman emas menjadi sangat penting sebagai dasar advokasi dan penyadaran masyarakat. Data tersebut bukan hanya menjadi laporan formal, tetapi juga alat komunikasi publik yang mampu menggugah kesadaran warga mengenai bahaya pencemaran B3 dan pentingnya pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

Harapan LSM LEP agar pemerintah daerah—khususnya dinas lingkungan hidup—menindaklanjuti laporan mereka adalah harapan yang wajar dan sepenuhnya relevan. Tanpa respons yang tepat dan cepat dari pemerintah, data hanyalah catatan tanpa dampak. Inilah saatnya pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan LSM, bukan sekadar sebagai formalitas, tetapi sebagai mitra strategis dalam pengawasan lingkungan.

Editorial ini menegaskan bahwa pelestarian lingkungan bukan hanya pekerjaan pemerintah, tetapi juga gerakan bersama. LSM telah mengambil peran dan menunjukkan inisiatif. Kini, pemerintah harus memastikan bahwa setiap data yang dikumpulkan menjadi pijakan tindakan nyata demi masa depan lingkungan Kabupaten Buru yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan.

(AS)

. Mediaistana.com – kamis 27 November 2025

Garut – Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut (FPPMG) angkat suara terkait memanasnya konflik agraria antara masyarakat Pangalengan dan PTPN. Mereka menilai polemik yang kembali mencuat ini bukan sekadar persoalan klaim lahan eks-HGU, melainkan bentuk kesadaran rakyat atas mandat konstitusi mengenai reforma agraria.

Dalam pernyataannya, Koordinator FPPMG, Ikbal Suryanto, menegaskan bahwa masyarakat Pangalengan kini mulai memahami hak konstitusional mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UUPA Tahun 1960, serta Perpres Nomor 62 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

“Masyarakat telah cukup lama berada dalam lingkaran penindasan struktural sejak era kolonial hingga kini. Tanah subur yang semestinya menjadi sumber kesejahteraan justru tidak menghadirkan kemakmuran bagi rakyat,” ujar Ikbal.

FPPMG menilai upaya masyarakat memperjuangkan hak atas tanah justru dianggap mengganggu kepentingan PTPN, padahal perusahaan tersebut disebut-sebut tidak lagi memiliki HGU sah untuk mengelola lahan di wilayah tersebut.

Lebih jauh, muncul dugaan praktik korupsi agraria berupa penyewaan tanah negara kepada pihak ketiga menggunakan skema Perjanjian Kerja Sama. “Banyak lahan yang diklaim PTPN dibiarkan terbengkalai. Tetapi masyarakat yang memanfaatkan lahan justru dituduh merusak atau menjarah,” kata Ikbal.

FPPMG juga mengkritik respons Pemerintah Daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat, yang dinilai tidak objektif dan justru mem-framing masyarakat sebagai pelaku kriminal, sementara akar persoalan struktural diabaikan.

Melihat situasi yang dinilai semakin tidak sehat, FPPMG mengeluarkan seruan kepada masyarakat Pangalengan dan sekitarnya untuk tetap bersatu dan tidak terjebak propaganda yang memecah belah. Seruan itu meliputi:

1. Tidak mudah terpengaruh opini atau pemberitaan yang menyesatkan.

2. Tetap kritis dan berpihak pada fakta lapangan.

3. Menghindari adu domba antarwarga maupun buruh perkebunan.

4. Bersama-sama memutus mata rantai kemiskinan struktural di wilayah perkebunan.

FPPMG mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan PTPN, sekaligus menuntut:

1. Pengusutan dugaan korupsi agraria melalui sewa-menyewa tanah negara tanpa dasar HGU sah.

2. Penghentian dan penolakan perpanjangan HGU di atas tanah yang sudah dikelola masyarakat untuk kesejahteraan.

3. Pelaksanaan reforma agraria sejati demi tercapainya keadilan sosial.

“Perjuangan rakyat Pangalengan adalah perjuangan konstitusi,” tegas Ikbal. “Reforma agraria bukan kejahatan – segera jalankan reforma agraria sejati.”

Mediaistana.com

David Tasti

Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Buru, Ruslan Arif Soamole, menyambut baik rencana Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, untuk melakukan penertiban aktivitas tambang ilegal di kawasan Gunung Botak pada 1 Desember mendatang. Ia menilai langkah tersebut merupakan upaya penting untuk mengembalikan ketertiban, keamanan, serta kelestarian lingkungan yang selama ini terdampak praktik penambangan tanpa izin.

Ruslan Arif Soamole menegaskan bahwa Gunung Botak adalah kawasan strategis yang harus dijaga bersama, sehingga setiap bentuk aktivitas ilegal yang merusak lingkungan harus ditangani secara tegas dan terukur. Ia juga mengapresiasi sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam penataan kembali kawasan pertambangan di Maluku, terutama setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan penertiban tambang ilegal secara nasional.

Dalam pernyataannya, Ruslan mengajak seluruh masyarakat Buru untuk mendukung langkah pemerintah dan tetap menjaga situasi kondusif demi suksesnya penertiban tersebut. Ia menekankan bahwa keberhasilan penataan Gunung Botak akan membawa dampak positif bagi keamanan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buru.

Editorial, Kamis, 27 November 2025

Dalam dinamika hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku saat ini, pernyataan Tegas Tukuboya sebagai kader Gerindra menjadi penanda komitmen politik yang kokoh. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Partai Gerindra—mulai dari pengurus pusat, wilayah, kabupaten/kota hingga tingkat desa—siap mengawal dan mengamankan setiap kebijakan Gubernur Hendrik Lewerisa hingga tuntasnya masa pengabdian beliau sebagai gubernur. Sikap ini bukan sekadar dukungan politik, tetapi wujud kedisiplinan struktural terhadap garis komando partai serta penghormatan terhadap sistem ketatanegaraan.

Tukuboya dengan lantang menegaskan bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban gubernur maupun wakil gubernur sesungguhnya telah diatur dengan sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 65 ayat (1), disebutkan bahwa “Kepala daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal ini menegaskan bahwa gubernur adalah pemegang kendali utama jalannya roda pemerintahan di daerah.

Sementara itu, Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa “Wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah, hingga memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.” Dengan demikian, konstitusi sudah memberi batas-batas yang jelas: gubernur adalah pengambil keputusan strategis tertinggi, sementara wakil gubernur memiliki fungsi pendukung, koordinatif, dan evaluatif.

Narasi ini penting untuk ditegaskan di tengah dinamika yang mengemuka. Bahwa perbedaan sikap atau ketegangan internal bukanlah alasan untuk mengganggu jalannya pemerintahan. Justru di sinilah diperlukan kedewasaan politik, disiplin struktural, dan kesetiaan kepada kerangka hukum yang berlaku. Partai Gerindra melalui pernyataan Tukuboya ingin menegaskan bahwa stabilitas pemerintahan Maluku berada di atas kepentingan kelompok maupun individu.

Sikap kolektif untuk “mengamankan semua keputusan gubernur” menunjukkan bahwa Gerindra memilih berdiri pada kepastian hukum, bukan pada opini. Pada kewajiban menjaga kewibawaan pemerintahan, bukan pada manuver politik sesaat. Dan pada komitmen mengawal Gubernur Hendrik Lewerisa hingga akhir masa jabatan, bukan pada kekisruhan yang menghambat pelayanan publik.

Dengan landasan hukum yang tegas, struktur partai yang solid, serta komitmen moral kader seperti Tukuboya, harapan masyarakat Maluku terhadap pemerintahan yang stabil, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat dapat terus dijaga. Editorial ini sekaligus menjadi pengingat bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya dibangun oleh suara, tetapi juga oleh ketegasan untuk menaati hukum dan menjaga kehormatan jabatan.(AS)