MEDIA ISTANA.COM

Karena itu, gerakan buruh harus lebih mengedepankan perjuangan kebijakan dan solusi melalui mekanisme demokrasi.regulasi, perkembangan teknologi dan revolusi industri terus menciptakan tantangan baru yang menuntut serikat pekerja beradaptasi. “Perubahan selalu lebih cepat bertumbuh ketimbang kemampuan kita beradaptasi. Tanpa adaptasi, kita tidak relevan,” katanya.

Ketiga, apakah organisasi memiliki legitimasi dan dukungan eksternal?

Rekson menilai serikat buruh tidak mungkin berkembang hanya dengan mengandalkan jumlah anggota. Dukungan pemerintah, dunia usaha, BPJS Ketenagakerjaan dan berbagai pemangku kepentingan lainnya juga diperlukan.

Menurutnya, hubungan eksternal menjadi penting dalam memperjuangkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), membangun komunikasi dengan pemerintah, memperjuangkan regulasi yang berpihak kepada pekerja hingga membangun unit-unit serikat pekerja di perusahaan.

“Tiga unsur tersebut membuat organisasi ini akan mengalami keberlanjutan. Pertama, kita harus mengingat nilai-nilai apa yang kita sumbangkan kepada publik. Kedua, apakah kita memiliki kapasitas untuk menjalankannya. Ketiga, apakah kita memiliki dukungan eksternal,” jelas Rekson.

Ia menyebut ketiga aspek tersebut sebagai fondasi penting bagi sustainability atau keberlanjutan organisasi. Sebagai MPO, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan organisasi agar tetap berjalan sesuai mandat perjuangannya.

“MPO tugasnya menasihati supaya organisasi ini berjalan di rel yang benar,” tegasnya.

Rakernas KSBSI 2026 sendiri diikuti jajaran Korwil KSBSI dari seluruh Indonesia serta pimpinan DPP 13 federasi yang berafiliasi dengan KSBSI. Forum tersebut menjadi salah satu agenda penting untuk mengevaluasi organisasi sekaligus menyusun strategi perjuangan menghadapi perubahan dunia kerja dan regulasi ketenagakerjaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Afriansyah Noor membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) 2026 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rakernas KSBSI yang berlangsung 26–28 Agustus 2026 ini mengusung tema “Membangun Daya Saing Buruh Indonesia di Tengah Perubahan Regulasi Ekonomi Global.”Kegiatan tersebut dihadiri Presiden DEN KSBSI Elly Rosita Silaban, Direktur Internasional Labour Organisation (ILO) Indonesia-Timor Leste Mrs. Sriming Sing, Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan Dedi Hardianto, SH, Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani, jajaran Kementerian Ketenagakerjaan, pimpinan konfederasi sahabat, 13 Federasi afiliasi KSBSI serta Korwil KSBSI dari seluruh Indonesia.Kegiatan tersebut dihadiri Presiden DEN KSBSI Elly Rosita Silaban, Direktur Internasional Labour Organisation (ILO) Indonesia-Timor Leste Mrs. Sriming Sing, Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan Dedi Hardianto, SH, Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani, jajaran Kementerian Ketenagakerjaan, pimpinan konfederasi sahabat, 13 Federasi afiliasi KSBSI serta Korwil KSBSI dari seluruh Indonesia.Dalam sambutannya, Afriansyah mengatakan tema yang diangkat KSBSI sangat relevan dengan kondisi dunia kerja saat ini. Perkembangan teknologi, digitalisasi, otomatisasi, perubahan rantai pasok global, ekonomi hijau hingga dinamika regulasi ekonomi internasional menuntut pekerja Indonesia untuk terus beradaptasi.Menurutnya, serikat buruh/pekerja tidak hanya memiliki fungsi memperjuangkan hak dan kepentingan buruh, tetapi juga mempunyai posisi strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.“Serikat pekerja atau serikat buruh tidak hanya berperan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan buruh atau pekerja saja, tetapi juga dapat menjadi mitra strategis pemerintah dan dunia usaha dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing,” kata AfriansyahIa menegaskan pemerintah terus membuka ruang dialog dan kemitraan dengan seluruh elemen ketenagakerjaan.Menurut Afriansyah, kritik, masukan dan gagasan konstruktif dari serikat pekerja sangat dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang mampu menjawab kebutuhan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha.“Pemerintah mendengar, memahami, dan menyambut baik urgensi aspirasi ini,” ujarnya.Afriansyah mendorong KSBSI menggunakan Rakernas sebagai ruang evaluasi organisasi sekaligus menyusun program kerja yang mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan ke depan.Kemerdekaan, kata dia, harus diisi dengan kerja nyata untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera. Dalam konteks ketenagakerjaan, hal itu diwujudkan melalui pekerjaan yang layak, perlindungan pekerja, peningkatan produktivitas dan kesempatan bagi pekerja untuk berkembang.“Rakernas bukan sekadar agenda organisasi. Rakernas merupakan momentum untuk melakukan evaluasi secara objektif terhadap program yang telah berjalan, melihat tantangan yang dihadapi sekaligus menentukan arah dan prioritas program kerja ke depan,” jelasnya.

Aristono