Langkah tegas pemerintah dan aparat keamanan dalam menertibkan aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Gunung Botak mendapat dukungan dan apresiasi dari anggota DPRD Kabupaten Buru, Rustam Fadly Tukuboya, SH. Kunjungan langsung Gubernur Maluku, Pangdam XV/Pattimura, dan Kapolda Maluku dinilai sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menyelamatkan lingkungan sekaligus menegakkan hukum di kawasan tambang ilegal tersebut.
Rustam Fadly Tukuboya menegaskan bahwa kehadiran para pimpinan daerah dan aparat keamanan di Gunung Botak bukan sekadar kunjungan seremonial, tetapi bentuk pengawasan langsung terhadap kawasan yang selama ini menjadi perhatian publik akibat maraknya aktivitas tambang ilegal.
“Kunjungan ini menunjukkan adanya komitmen serius dari pemerintah dan aparat keamanan. Gunung Botak selama ini menjadi sorotan karena lemahnya pengawasan, namun saat ini kita melihat adanya langkah yang lebih tegas, terukur, dan terpadu,” ujar Rustam, Kamis, (7/5/2026)
Menurutnya, keterlibatan unsur TNI melalui Pangdam XV/Pattimura menjadi faktor penting dalam memperkuat upaya penertiban di lapangan yang sebelumnya sering menghadapi berbagai kendala. Sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dinilai mampu mempersempit ruang gerak para pelaku tambang ilegal.
Ia juga mengapresiasi peran Kapolres Buru, AKBP Sulastri Sukidjang, dalam menjaga stabilitas keamanan selama proses peninjauan dan penertiban berlangsung. Koordinasi lintas sektor yang dilakukan aparat keamanan dinilai berjalan efektif sehingga situasi tetap aman dan kondusif.
“Pendekatan yang dilakukan bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga edukasi kepada masyarakat. Ini penting agar masyarakat memahami bahwa aktivitas tambang ilegal memiliki dampak besar terhadap kerusakan lingkungan dan keselamatan masyarakat sendiri,” lanjutnya.
Dari hasil pemantauan di lapangan, terlihat adanya perubahan signifikan di kawasan Gunung Botak. Area yang sebelumnya dipenuhi aktivitas penambangan ilegal kini mulai tertib dan terkendali. Patroli rutin aparat gabungan dinilai cukup efektif dalam menekan aktivitas ilegal yang sebelumnya marak terjadi.
Meski demikian, Rustam mengingatkan bahwa tantangan ke depan masih cukup besar. Potensi munculnya kembali aktivitas tambang ilegal tetap ada apabila pengawasan tidak dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Momentum ini harus menjadi titik awal untuk pembenahan menyeluruh. Pemerintah perlu menyiapkan langkah konkret, termasuk penataan sistem pertambangan legal yang ramah lingkungan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat segera merumuskan kebijakan strategis yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga menghadirkan solusi jangka panjang bagi masyarakat sekitar kawasan tambang. Pengelolaan sumber daya alam yang legal, transparan, dan berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
Kunjungan Gubernur Maluku, Pangdam XV/Pattimura, dan Kapolda Maluku ke kawasan Gunung Botak pun dinilai sebagai momentum penting dalam upaya pemulihan kawasan tersebut. Masyarakat kini menaruh harapan besar agar langkah yang telah dimulai ini dapat terus berlanjut secara konsisten demi menjaga keamanan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buru.
