AMBON — Kearifan lokal Maluku kembali menemukan bentuk baru dalam pelayanan pemerintahan. Semangat papalele—yang dikenal sebagai tradisi berdagang dengan cara bergerak mendekati konsumen—kini diterjemahkan Pemerintah Provinsi Maluku ke dalam inovasi digital melalui PAPALELE (Pembayaran Pajak Air Permukaan Lewat Layanan Elektronik).
Inovasi ini bukan sekadar mengubah pembayaran pajak dari cara konvensional menjadi digital. PAPALELE dirancang untuk mengubah cara pemerintah daerah mendekati wajib pajak: pelayanan tidak lagi menunggu masyarakat atau badan usaha datang, tetapi sistem yang hadir lebih dekat, cepat, mudah, transparan, dan terdokumentasi.
Melalui PAPALELE, proses pelaporan penggunaan air permukaan, penghitungan kewajiban pajak hingga pembayaran dapat dilakukan secara elektronik.
Konsepnya sederhana, tetapi memiliki dampak strategis. Jika papalele secara tradisional mendekatkan barang dagangan kepada konsumen, maka PAPALELE mendekatkan layanan perpajakan kepada wajib pajak.
Pajak Air Permukaan, Potensi PAD yang Harus Dioptimalkan
Pajak Air Permukaan (PAP) merupakan pajak daerah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan mencakup air yang berada di atas permukaan tanah, seperti sungai, danau maupun waduk, dengan pengecualian air laut.
Objek pajak ini dapat bersentuhan dengan berbagai aktivitas usaha, mulai dari industri, manufaktur, pendinginan mesin, pembangkit listrik, pertanian komersial hingga kegiatan usaha lainnya yang memanfaatkan air permukaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, sektor tersebut memiliki potensi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PAPALELE hadir untuk memastikan potensi tersebut tidak berhenti pada pencatatan administratif, tetapi dapat dikelola dengan sistem yang lebih terukur dan transparan.
Bayar Pajak Tak Lagi Berbelit
Melalui sistem elektronik, wajib pajak dapat melaporkan tingkat pemanfaatan air permukaan dan menghitung besaran kewajibannya secara lebih mudah.
Pembayaran juga diarahkan melalui kanal digital, termasuk Virtual Account, sehingga transaksi dapat dilakukan secara praktis sekaligus meninggalkan jejak administrasi yang jelas.
Bukti dan riwayat transaksi tersimpan secara elektronik sehingga lebih mudah digunakan untuk kebutuhan administrasi, rekonsiliasi maupun audit.
Bagi wajib pajak, mekanisme ini memberikan kemudahan dan kepastian. Bagi pemerintah daerah, digitalisasi tersebut menjadi instrumen untuk memperkuat pengawasan penerimaan.
Sistem juga dilengkapi dashboard monitoring yang memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan secara lebih cepat dan terintegrasi.
Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya soal mengganti kertas dengan layar, tetapi membangun sistem pengawasan yang mampu mempersempit ruang terjadinya kesalahan administrasi maupun potensi kebocoran penerimaan.
Dari Kearifan Lokal Menuju Tata Kelola Modern
Kepala Bapenda Provinsi Maluku, Dr. Djalaludin Salampessy, S.Pi., S.H., M.Si, menegaskan PAPALELE merupakan langkah konkret untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang modern, transparan dan akuntabel.
Semangat yang dibangun adalah menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memastikan kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dengan mudah.
Penerapan PAPALELE diharapkan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Semakin sederhana proses pelaporan dan pembayaran, semakin kecil pula alasan untuk menunda pemenuhan kewajiban.
Pada saat yang sama, pemerintah daerah memperoleh instrumen pengawasan yang lebih kuat untuk mengoptimalkan penerimaan sektor Pajak Air Permukaan.
Digitalisasi Harus Diikuti Pengawasan Lapangan
Namun, keberhasilan PAPALELE tidak cukup hanya mengandalkan sistem digital.
Data yang dilaporkan melalui sistem tetap perlu disandingkan dengan kondisi faktual di lapangan. Karena itu, penguatan pengawasan menjadi bagian penting dalam penerapan inovasi tersebut.
Monitoring digital perlu dikombinasikan dengan verifikasi penggunaan air permukaan secara faktual agar data yang masuk benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya.
Sosialisasi kepada dunia usaha dan masyarakat juga harus dilakukan secara berkelanjutan. Wajib pajak perlu mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai tata cara pelaporan, penghitungan hingga pembayaran melalui layanan elektronik.
Selain itu, kanal pembayaran digital perlu terus dievaluasi dan dikembangkan agar pelayanan semakin mudah diakses.
Papalele, Dari Tradisi Menjadi Inovasi
PAPALELE pada akhirnya membawa sebuah pesan penting: inovasi pemerintahan tidak harus tercerabut dari akar budaya daerah.
Justru dari tradisi lokal, pemerintah dapat menemukan gagasan untuk membangun pelayanan yang lebih manusiawi dan adaptif.
Papalele bergerak mendekati konsumen.
PAPALELE bergerak mendekati wajib pajak.
Bedanya, jika papalele tradisional menggerakkan roda ekonomi masyarakat dari satu tempat ke tempat lain, maka PAPALELE diharapkan mampu menggerakkan kepatuhan pajak, transparansi penerimaan, dan optimalisasi PAD melalui teknologi.
Dari kearifan lokal menuju tata kelola digital. Dari pelayanan yang menunggu menjadi pelayanan yang mendekat.
PAPALELE adalah wajah baru pelayanan pajak Maluku: lebih dekat, lebih mudah, dan lebih transparan.
(Mus Latuconsina)
